Komite Wartawan Reformasi Indonesia (KWRI) menyayangkan sikap Dewan Pers terkait surat edaran tentang verifikasi sejumlah media massa.
MATARAM.lombojournal.com — Sikap Dewan pers melakukan verifikasi itu dinilai sebagai upaya memecah belah media. “Ini ibarat politik belah bambu ala Dewan Pers. Yang satu diangkat, yang satu diinjak,” kata Ketua Umum KWRI Ozzy Sulaiman Sudiro, melalui rilis yang diterima Lombok Journal, hari ini, Kamis (16/2).
Ozzy yang juga masih menjabat sebagai Sekjen Majelis Pers, menegaskan, keputusan Dewan Pers terkesan sangat premateur. Hal ini disebabkan para komisionernya belum membaca buku sejarah berdirinya Dewan Pers independen.
Keputusan Dewan pers yang dibuat tidak menghargai dan memahami nuansa kebatinan para pejuang pers reformis yang telah memberikan ruang kemerdekaan pers di alam reformasi dan demokrasi.
“Hal ini juga sangat menodai dan menciderai kemerdekaan pers yang sudah kita perjuangkan bersama selama ini,” kata Ozzy. Lebih jauh, keputusan Dewan Pers itu dinilai sudah ‘memanipulasi image’ atau tepatnya the politics of denial yaitu politik penyangkalan, peniadaan terhadap masyarakat.
Seolah olah kemerdekaan pers ini hanya diraih dan diperjuangkan oleh segelintir organisasi wartawan. Sehingga patut diduga adanya upaya-upaya secara masif dan sistemik untuk memasung kebebasan pers kembali seperti masa orde baru.
Ozzy mengatakan, Dewan Pers seharusnya berperan sesuai yang diamanahkan Undang -Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers, yang salah satu fungsinya membina pers, bukan membinasakan pers.
Undang-Undang Pers juga mengatur, Dewan Pers bukan sebagai lembaga legislasi dan verifikasi, atau penentu kelayakan organisasi maupun media.
BACA : KWRI Memperjuangkan Kemerdekaan Pers
“Tugas mereka adalah membina organisasi wartawan dan mendata media perusahaan pers. Bukan jadi lembaga verifikasi,” tukas Ozzy.
gra
