Data dan Mindset, Penting Dalam Penanggulangan Kemiskinan

Wagub Ummi Rohmi tegaskan pentingnya ubah mindset dan Data Kemiskinan

Kepala BPS NTB, Wahyudin saat bicara dalam Rakor Penanggulangan Kemiskinan Provinsi NTB dengan Tema “Perubahan Mindset Masyarakat dan Pendekatan  Sosial Dalam Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Nusa Tenggara Barat” di Lombok Raya, Selasa (06/06/23) / Foto: jm

Wagub NTB sudah mengingatkan sejak 2019, data yang valid serta mindset penting dalam upaya penanggulangan kemiskinan 

MATARAM.LombokJournal.com ~ Data dan mindset saling mempengaruhi dalam ipaya penanggulangan kemiskinan.

“Saya sudah ingatkan ini sejak 2019 tapi kok susah sekali memperbaikinya,” kata Wakil Gubernur NTB, Hj Sitti Rohmi Djalillah di Hotel Lombok Raya, Selasa (06/06/23). 

BACA JUGA: Data Kemiskinan NTB Belum Sesuai Kondisi Aktual

Wagub NTB mengatakan, data dan mindset saling mempengaruhi dalam penanggulangan kemiskinan
Wagub Hj Sitti Rohmi

Wakil Gubernur NTB, Hj Sitti Rohmi Djalillah menyampaikan itu saat membuka Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi NTB dengan Tema “Perubahan Mindset Masyarakat dan Pendekatan  Sosial Dalam Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Nusa Tenggara Barat”

Ia menyebut Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang berkaitan mulai PKH (Program Keluarga Harapan) sampai Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan.  

Menurutnya, sebanyak dan sebesar apapun anggaran serta program yang digelontorkan tidak akan mengubah angka kemiskinan NTB.

Data yang tidak sesuai by name by address akan membuat bantuan dan program salah sasaran, tegasnya. 

BACA JUGA: Bhakti Stunting di Pohgading, Bantuan Protein Hewani

Berkecukupan tetap dapat bantuan

Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) NTB, Wahyudin mengatakan, angka 176, 029 jiwa penduduk NTB kategori miskin ekstrim tersebut adalah hasil sensus registrasi sosial ekonomi (Regsosek) yang dilakukan BPS NTB tahun 2022 lalu. 

Namun merujuk kriteria dan konsep kemiskinan, ternyata hasil verifikasi lapangan menemukan kondisi tak sesuai. 

Di antaranya pendataan di tingkat desa dan kelurahan, yang menyebabkan bantuan tidak tepat sasaran. Dan mindset masyarakat keliru tentang bantuan dan pelayanan sosial bagi masyarakat miskin. 

“Dari hasil Regsosek yang akan diumumkan akhir bulan ini sebenarnya ada penambahan lima persen angka kemiskinan dari 13,8 mendekati angka 19 persen. Kalau angka kemiskinan ekstrim bertambah dua persen,” jelas Wahyudin. 

Ia menguraikan, pemetaan desil satu sampai sepuluh yang menunjukkan tingkat kesejahteraan rumahtangga, desil enam  sampai sepuluh yang tergolong berkecukupan masih terdata. 

Dan mendapatkan bantuan, sedangkan desil satu terdapat pula rumahtangga miskin yang tidak memperoleh bantuan apa pun. 

BACA JUGA: Ekspor Vanili Organik ke AS tahun 2023 Meningkat

Diharapkan, perbaikan data dilakukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) kabupaten/ kota sampai tingkat RT, agar kemiskinan dan penanggulangannya dapat dilakukan secara tepat. ***