Pemerintah kabupaten Lombok Uara (KLU) berkomitmen memastikan perlindungan hak jaminan sosial kesehatan bagi seluruh warga Lombok Utara
MATARAM.lombokjournal.com – Kepala BPJS Kesehatan Cabang Mataram, dr Muhammad Ali, mengaku optimis pencapaian target Universal Health Coverage (UHC) atau cakupan semesta jaminan kesehatan di wilayah kerjanya, yaitu Kabupaten Lombok Utara (KLU), Kabupaten Lombok Barat (Lobar) dan Kota Mataram, akan tercapai awal Januari 2019.
Ungkapan optimis itu disampaikannya dalam percakapan dengan Lombok Journal di ruang kerjanya, Rabu (01/11). “Pemerintah Daerah berkomitmen menambah kuota PBI (peserta bantuan iuran, red),” katanya.
Saat peringatan Sumpah Pemuda yang berlangsung di Tanjung, Senin (30/11) lalu, Bupati Lombok Utara, DR Najmul Ahyar bersama Kepala BPJS Kesehatan Cabang Mataram, dr Muhammad Ali, melakukan penandatanganan MoU atau kesepakatan bersama tentang komitmen pencapaian target UHC di KLU.
Penandatanganan MoU tersebut merupakan penegasan komitmen Pemerintah KLU dalam memberikan kepastian perlindungan atas hak jaminan sosial kesehatan bagi seluruh warganya.
Pemerintah KLU berkomitmen, terhitung 1 Desember 2017, seluruh penduduk KLU akan terdaftar dalam program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS).
Muhammad Ali menjelaskan, dari data masterfile BPJS Kesehatan, per 29 September 2019 jumlah peserta JKN-KIS Lombok Utara sebanyak 209.143 jiwa. Dari total 233.691 jiwa penduduk KLU, berarti terdapat sisa 24.548 jiwa yang belum terdaftar sebagai peserta JKN-KIS.
“Cakupan semesta jaminan kesehatan, makin dirasakan manfaatnya oleh peserta, bila disertai peningkatan kualitas dan layanan di fasilitas kesehatan setempat,” kata Ali.
Dukungan dan peran serta Pemda memang sangat menentukan dalam mengoptimalkan program JKN-KIS. Setidaknya, Pemda mempunyai 3 peran penting yaitu memperluas cakupan kepesertaan, meningkatkan kualitas pelayanan, dan peningkatan tingkat kepatuhan.
“Misalnya untuk memperluas cakupan kepesertaan, Pemda dapat melakukannya dengan menambah kuota PBI,” jelas Ali.
Selain menjalin komunikasi intens dengan Pemerintah KLU, Muhammad Ali juga telah melakukan pertemuan dengan Bupati Lombok Barat, Faozan Khalid.
Namun berbeda dengan KLU yang penduduknya sekitar 233 ribu, Kabupaten LombokBarat yang penduduknya jauh lebih besar masih terkendala keterbatasan anggaran untuk segera mencapai maksimal 95 persen penduduk menjadi peserta JKN-KIS sesuai target UHC.
Meski demikian, Pemerintah Kabupaten Lombok Barat berkomitmen mengikuti kebijakan nasional dalam RPJMN 2015-2019, serta peta jalan JKN-KIS yang dicanangkan.
Ka-eS
BACA JUGA : Pemda Berperan Besar Optimalkan Program JKN-KIS
