BPBD KLU melaksanakan kegiatan kerja Studio untuk menyusun draf pengembangan Sistem Informasi Kebencanaan dan Katalog Satu Data Bencana
TANJUNG.lombokjournal.com ~“Pentingnya Perencanaan Partisipatif Kebencanaan” di Kabupaten Lombok Utara saat ini sedang menyusun dan memutakhirkan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) 2022-2026. Beberapa alasan yang mendasari pemutakhiran Dokumen RPB adalah karena adanya kebutuhan sinkronisasi kebijakan penanggulangan bencana dengan kebijakan pembangunan yang lain, seperti RPJMD, Rencana Nasional (Renas) Penanggulangan Bencana 2020-2024, dan lain- lain.
BACA JUGA: Turnamen Bulu Tangkis Bupati Cup I, Resmi Ditutup
Dalam penyusunan pemutahiran RPB, SIAP SIAGA melalui Kepala Bidang, Plt. Kabid Darurat dan Logistik BPBD KLU, I Nyoman Juliada, S.Pd, didampingi Analis Kebencanaan Subkoordinator Pencegahan, Agus Heri Pramono, ST, mengatakan, pihaknya menggandeng beberapa mitra di Tim Penyusun untuk memaksimalkan fungsi keterwakilan sekaligus untuk memperluas akomodasi isu yang bisa diangkat di Dokumen RPB, yang diawali dengan penyusunan draft awal melalui Kerja Studio melibatkan perwakilan OPD (Organisasi Perangkat Daerah), Forum Pengurangan Risiko Bencana Kabupaten, LSM yang bergerak di isu kebencanaan, gender, dan disabilitas, serta lembaga kerelawanan yang bergerak pada upaya pengurangan risiko bencana.
BACA JUGA: NTB Kembangkan Paket Wisata, Manfaatkan Event Internasional
Nyoman Juliada menambahkan,, pada prosesnya, Kerja Studio diselenggarakan dengan diskusi dan analisis data untuk penggalian isu strategis berdasarkan kondisi dan kebutuhan pengurangan risiko bencana di Kabupaten Lombok Utara.
Salah satu hal menarik dari proses partisipatif ini adalah dengan dilibatkannya organisasi HWDI (Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia), kata dia.
Ia mengangga Lembaga ini dipandang cukup potensial untuk memaksimalkan pendampingan dan pelibatan kelompok rentan dalam kegiatan berbasis pengurangan risiko bencana. Dengan pelibatan ini, SIAP SIAGA berharap perencanaan daerah ke depannya lebih memperhatikan kelompok rentan agar tidak terjadi diskriminasi dalam urusan kebencanaan di kemudian hari.
Hal ini tercermin pada pengalaman kejadian bencana sebelumnya, kerap kali penanganan (respon) bencana menjeneralisir kebutuhan para penyintas walaupun mereka memiliki kebutuhan yang berbeda. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi Pemerintah Daerah untuk bisa mengarusutamakan kebutuhan kelompok rentan dalam konteks penanggulangan bencana, tambahnya.
Kerja Studio ini pada dasarnya untuk menghasilkan narasi awal untuk mempersiapkan konsultasi publik dalam waktu dekat. Konsultasi publik nantinya akan menghadirkan para pihak untuk menanggapi draft awal sekaligus memberikan masukan- masukan berharga untuk perencanaan kebencanaan ke depannya. Sebagaimana diketahui, urusan kebencanaan adalah urusan bersama, dan peran para pihak akan sangat berkontribusi terhadap ketangguhan Lombok Utara . ***
