Untuk memberikan percontohan kepada masyarakat khususnya di NTB ini bahwa dari DPR dimulai untuk lingkungan kerja yang bebas dari narkoba
MATARAM.lombokjournl.com – Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) NTB melakukan Tes Urine mendadak untuk para Anggora DPRD Provisi NTB yang baru.
Pengecekan urine itu dilakukan usai sidang Fraksi DPRD Provinsi NTB.
Ketua DPRD Provinsi NTB, Hj. Isvie Rupaeda menjelaskan, kegiatan ini merupakan program pemerintah pusat yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah.
” Ya kita harus lakukan untuk menunjang program pemerintah untuk bebas dari Narkoba. Ini merupakan awal yang baik kan, supaya kita (anggota DPR) bersih dari yang namanya narkoba,” ujar Isvie usai melakukan tes Urine di Kantor DPRD Provinsi Jumat (06/09) 2019.
Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP), Gde Sugianyar mengatakan, kegiatan tes urine ini merupakan salah satu kegiatan dari BNN Provinsi NTB dalam rangka menciptakan lingkungan kerja yang kondusif, bebas dari Narkoba.
DikatakaNnya, kegiatan ini sejalan dengan Instruksikan Presiden no 6 Tahun 2014 tentang P4GN, kegiatan yang wajib dan harus dilaksanakan oleh kementrian instansi pemerintah baik pusat maupun daerah .
Kegiatan-kegiatan pencegahan pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran narkoba, dilaksanakan antara lain melalui sosialisasi tatap muka. Kemudian kegiatan berkaitan dengan tes urien dalam rangka menciptakan lingkungn kerja yang bersih dari Narkoba.
“Selanjutnya berkaitan dengan Regulasi yang mengatur tentang bebas dari Narkoba, pembentukan satgas dan relawan yng dimulai dAri lingkungn kerja. Kita mulai Pro aktif relawan atau narkoba, untuk memberikan bantuan tehnis dan sebagainya,” ujar GdeSugianyar.
Gde menyatakan, kegiatan yang dilaksnakan oleh DPRD Provinsi ini merupakan kegiatan yang sangat positif oleh Ketua DPR dan jajaran, untuk memberikan percontohan kepada masyarakat khususnya di NTB ini bahwa dari DPR dimulai untuk lingkungan kerja yang bebas dari narkoba.
“Total anggorta dewan yang mengikuti tes urien beradasarkan absensi semunya ada 65, namun yang berhalangan ada empat orang, nanti kita tes susul,” katanya.
Hasilnya dalam waktu dekat akan disampaikan ke Ketua DPR. Jika ada yang positif, nanti akan berkoordinasi dengan Ketua DPR. Nanti tergantung dari regulasi yang ada.
“Nanti kita serahkan kepada instansinya. ,” kata Gde.
Tes urine juga akan lakukan di DPRD kabupaten/ kota. Selanjutnya, kita komunikasikan, lagi dengan Sekertaris Dewan masing-masing kabupaten/kota.
AYA
