Birokrasi dituntut untuk mampu bergerak cepat lincah efektif dan produktif, terlebih dalam situasi pandemi saat ini.
MATARAM.lombokjournal.com ~ Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Lalu Gita Ariadi, dalam acara Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan, yang dilaksanakan di gedung Graha Praja Bhakti, kantor gubernur, Kamis (12/8).
Dalam sambutannya, Lalu Gita menjelaskan bahwa proses mutasi jabatan di lingkup ASN merupakan proses alamiah. Tentu dengan tujuan menyegarkan serta meningkatkan efektivitas birokrasi dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan sebagai pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan.
Dalam lingkungan kerja yang strategis dan mengalami perubahan yang seiring dengan meningkatkan harapan masyarakat, maka mau tidak mau, suka tidak suka dan siap tidak siap, birokrat harus melakukan kerja kerja yang efektif kerja kerja yang produktif dalam rangka mencapai target-target yang sudah ditentukan.
“Birokrasi harus melakukan adaptasi mengantisipasi peluang dan tantangan yang terjadi untuk menghadapi wabah virus covid-19,” ujar Lalu Gita.
Sebagaimana menjadi pengetahuan bersama bahwa ada wacana yang sedang berproses dan segera akan final sebagai langkah kebijakan untuk melakukan peminjaman penganggaran di salah satu BUMN Menteri Keuangan. Tentu kebijakan ini diharapkan agar proses pembangunan di NTB dapat berjalan dengan sebaik-baiknya.
Untuk itu, dalam menjaga momentum pembangunan ini termasuk di dalam mengawal merencanakan melaksanakan maupun memenuhi kewajiban-kewajiban yang sudah ditetapkan dalam melakukan peminjaman anggaran dan lain sebagainya. Oleh sebab itu dibutuhkan langkah-langkah strategi untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil adalah kebijakan yang bisa diterapkan dengan sebaik-baiknya.
“Kita kawal dengan sebaik-baiknya agar menghasilkan sebuah output yang dibutuhkan oleh masyarakat dan harus memastikan bahwa pinjaman dengan skema-skema yang ada bisa dipenuhi kewajiban-kewajiban yang harus kita lakukan,” tegas Lalu Gita.
BACA JUGA: Pandemi Covid, Masalah Kesehatan Makin Banyak dan Kompleks
Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan dilakukan terhadap 11 orang pejabat lingkup Pemerintah Provinsi NTB, yang terdiri dari 4 pejabat eselon II dan 7 orang pejabat eselon III.
Empat pejabat eselon II yang dilantik, yakni Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi NTB, H. Ridwansyah yang sebelumnya menjabat sebagai Asisten Perekonomian dan Pembangunan pada sekretariat daerah NTB. Kemudian sebagai Kepala BPBD NTB, H. Sahdan yang sebelumnya menjabat Kepala PUPR NTB.
Selanjutnya, dilantik sebagai Kepala Dinas ESDM Provinsi NTB adalah Zainal Abidin, yang sebelumnya menjabat sebagai Kalak BPBD. Sementara, mantan Kepala Dinas ESDM digeser menjadi Asisten Ekonomi dan Pembangunan Setda NTB serta 7 orang pejabat eselon III lainnya mengisih berbagai jabatan yang ditetapkan.
manikpkominfo
