Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores (BPOLBF) kembali menggelar rapat koordinasi dengan Kelompok Kerja lingkup Pemerintah kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB) sebagai upaya percepatan pembangunan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif (parekraf) di 11 kawasan koordinatif.
BIMA.lombokjournal.com ~ Rapat Koordinasi Kelompok Kerja tersebut mengusung tema “Komunikasi, Koordinasi, Kolaborasi Pariwisata Kreatif Berkelanjutan dan Berdaya Saing” yang berlangsung selama 2 hari, 21–22 Juni 2021, di Hotel Marina Inn Kota Bima, NTB.
Dalam siaran persnya, Direktur Industri dan Kelembagaan Pariwisata BOPLBF, Neysa Amelia, menjelaskan, peran utama BPOLBF sebagai akselerator pembangunan pariwisata melalui fungsi otoritatif dan koordinatif di kawasan Labuan Bajo dan 11 Kabupaten lainnya di Bima, Flores, Lembata, dan Alor, bisa terlaksana jika sinergitas lintas instansi dan lembaga berjalan dengan baik.
“Koordinasi lintas kementerian, lintas kabupaten dan lintas kelembagaan menjadi komitmen BPOLBF, sehingga sinergitas dalam pembangunan pariwisata di Labuan Bajo, Flores dan Bima terlaksana seiring dengan ditetapkannya Labuan Bajo Flores sebagai Destinasi Pariwisata Super Prioritas,” terang Neysa.
Neysa menegaskan, sebagai akselerator pembangunan dalam mengembangkan pariwisata dan ekonomi kreatif yang berdaya saing, BPOLBF tentu tidak bisa bekerja sendiri. Keterlibatan unsur pentahelix (akademisi, pelaku bisnis, komunitas, pemerintah, dan media) sangatlah dibutuhkan.
“Sehingga diharapkan melalui sinergitas ini, pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif Kabupaten Bima yang berkelanjutan dan berdaya saing mampu diwujudkan melalui sistem perencanaan, serta monitoring yang baik,” lanjutnya.
BACA JUGA: Shalat Idul Adha dan Pelaksanaan Qurban, Ini Edaran Menag
Sementara itu, Bupati Bima melalui Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bima, H.M. Taufik, memaparkan bagaimana kebijakan Pemerintah Kabupaten Bima dalam menjalankan amanah memperkuat Destinasi Wisata Prioritas di Kabupaten Bima pada 2021 hingga 2025.
“Terdapat 6 kawasan prioritas pengembangan pariwisata di kabupaten Bima di antaranya kawasan SALAWA (Sape, Lambu, Wawo), kawasan Sangiang Api, kawasan Lewa Mori, kawasan Tanjung Langgudu, kawasan Lingkar Tambora dan kawasan Donggo dan sekitarnya. Pengembangan Ke 6 kawasan tersebut tertuang di dalam Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah (RIPPARDA) Kabupaten Bima,” kata Taufik.
Pengembangan kawasan prioritas tersebut difokuskan pada peningkatan pertumbuhan ekonomi wilayah kecamatan Sape dan kecamatan Lambu dalam memajukan kebudayaan dan mengangkat citra Bima, sebagai destinasi kelas dunia serta menjaga kelestarian lingkungan wilayah kecamatan Sape dan kecamatan Lambu.
Sebagai informasi, Bima sendiri adalah 1 dari 11 kabupaten kawasan koordinatif BPOLBF yang meliputi hanya 2 kecamatan, yaitu kecamatan Sape dan Lambu.
Baik kecamatan Sape maupun Lambu tersebut merupakan Kawasan atau Area Penyangga dan Transisi Cagar Biosfer Komodo yang ada di pesisir timur Sumbawa (NTB), selain kabupaten Manggarai Barat di pesisir barat Flores.
Kawasan Cagar Biosfer Komodo ditetapkan UNESCO pada tahun 1977 sebagai kawasan inti dengan luas 173.300 ha. Sedangkan Taman Nasional Komodo ditetapkan sebagai Taman Nasional pada tahun 1980 dan menjadi situs Warisan Dunia UNESCO pada tahun 1991.
