Baik pengalokasiannya maupun proses penganggarannya, seluruh belanja modal disepakati DPRD dan Pemda
MATARAM.lombokjournal.com ~ Sekretaris Daerah, HL Gita Ariadi menjelaskan, seluruh belanja modal dalam APBD 2022 dialokasikan untuk pos kebutuhan strategis.
Begitu pula proses penganggaran telah dilakukan secara sah sesuai aturan sehingga APBD NTB 2022 sebesar 5,39 triliun disepakati oleh DPRD dan Pemerintah Provinsi.

“Situasi dan kondisi yang dinamis selain karena dampak refocusing, pos belanja APBD 2022 dialokasikan untuk kebutuhan strategis”, tegas Miq Gite di ruanh rapat Sekda kantor Gubernur, Rabu (02/02/22).
Dijelaskan, terkait anggaran pembelian mobil dinas sebesar 16 miliar sesuai dengan kebutuhan dan kondisi yang ada untuk peningkatan pelayanan urusan wajib Pemerintah Daerah.
Di antaranya pengadaan mobil ambulans di Dinas Kesehatan, dua truk pengangkut sampah di Dinas LHK untuk operasional pengangkutan sampah organik.
Sedang di Pol PP untuk operasional pengawasan cukai, BPKAD untuk pengawasan aset daerah.
BACA JUGA: Sekda NTB: Penyusunan APBD NTB 2022 Sesuai Regulasi
Dan di Disnakertrans untuk pelayananan buruh migran, sehingga seiring waktu kebutuhan yang sebenarnya telah lama tertunda ini makin mendesak pengadaannya.
Sedangkan dana pokok pikiran sebesar 300 miliar, seperti dijelaskan Bowo Soesatyo dari TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) diatur dalam Permendagri 86 Tahun 2017.
Dan telah melalui proses penganggaran sesuai mekanisme yang sejak dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) telah dilakukan validasi dan verifikasi.
Begitu pula dengan arahan-arahan Gubernur dalam pencapaian target RPJMD.
BACA JUGA: Bupati Buka Workshop, Ingin KLU Maju Segala Aspek
“Ini untuk memastikan sasaran programnya hingga memastikan konsistensinya sampai dengan penetapan APBD,” jelas Bowo.
Begitu pula dengan pembelian lahan di TPA Regional Kebon Kongok untuk penambahan lahan yang sudah over kapasitas.
Dan pembiayaan fasilitas pengolahan limbah medis di Sekotong, Lobar untuk akses jalan, listrik dan air bersih.***