Aparat Diminta Tegas Larang Ormas Anti Pacasila

Simpan Sebagai PDFPrint

MATARAM – lombokjournal.com

 Gubernur NTB, Komandan Korem 162 Wira Bhakti, Kapolda NTB, Walikota Mataram dan Kapolres Mataram, didesak tidak memberi ijin kegiatan organisasi masyarakat (ormas) yang berpotensi memecah belah Pancasila dan NKRI.

“Organisasi masyarakat (ormas) apa pun yang tidak sesuai dengan ideologi Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan komitmen kebhinekaan bangsa, haruslah diambil sikap yang tegas sebagai langkah-langkah penertiban, pelarangan, sampai dengan pembubaran,” bunyi pernyataan sikap GP Ansor Kota Mataram yang dikirim ke Lombok Journal, tepat pada Peringatan Hari Kemerdekaan, 17 Agustus 2016.

Penegakan komitmen dan kesetiaan terhadap NKRI serta kebhinekaan bangsa, merupakan keharusan struktural, yang mengikat seluruh masyarakat. Lima butir pernyataan sikap GP Ansor Kota Mataram, selengkapnya;

Mendesak kepada Gubernur Nusa Tenggara Barat, Komandan KOREM 162 Wira Bhakti, Kapolda Nusa Tenggara Barat, Walikota Mataram, Kapolres Mataram, untuk:

1. Tidak memberikan ijin kegiatan ormas yang berpotensi memecah belah Pancasila dan NKRI
2. Secara tegas melarang kegiatan organisasi kemasyarakatan yang tidak mengakui pancasila sebagai azas dan ideologi negara
3. Secara tegas melarang organisasi kemasyarakatan yang anti Pancasila hidup dan tumbuh di Nusa Tenggara Barat
4. Untuk mengambil langkah-langkah konkret berupa penertiban, pelarangan dan   pembubaran organisasi masyarakat (ormas) apapun dengan berbagai gerakannya yang tidak sesuai dengan ideologi Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan komitmen kebhinekaan bangsa.
5. Kami Gerakan Pemuda Ansor Kota Mataran dan Satkorcab Banser Kota Mataram akan menurunkan spanduk atau tulisan yang tidak sejalan dengan Pancasila dan NKRI.

Pernyataan sikap itu ditandatangani Ketua Ansor Mataram, Hasan Basri dan Dansatkorcab Banser Muh Efendi, dimaksudkan menjaga kondusifitas, stabilitas dan menghindari konflik horinzontal di wilayah Nusa Tenggara Barat.

Dalam peryataan itu juga ditegaskan, berbagai kasus yang terjadi di wilayah NTB terkait munculnya ormas yang mengusung tema Khilafah menimbulkan keresahan dan perpecahan umat. Kejadian tersebut sepenuhnya dapat dihindari jika sedari awal terdapat komitmen dan sikap yang tegas dari aparatur yang berwenang.

Rer