Penyebab tingginya prevalanesi kuramg gizi di NTB antara lain terkait tingkat kemiskinan, usia pernikahan yang masih rendah, pola asuh dan penyakit penyakit infeksi, diare maupun penyakit bawaan sejak lahir
MATARAM.lombokjournal.com — Angka prevalensi kurang gizi di NTB dianggap masih tinggi karena dari yang ditarget yaitu sebesar 15,5 persen di tahun 2017 kemarin belum tercapai.
Plt Kepala Dinas Kesehatan NTB, Marjito, mengatakan, berdasarkan data yang diperoleh melalui kegiatan Pemantauan Status Gizi (PSG) yang dilakukan setiap tahun, prevalemsi kurang gizi mengalami peningkatan yaitu dari 20,2 persen ditahun 2016 menjadi 22,6 persen pada tahun 2017.
“Kita belum bisa menekan angka prevalensi kurang gizi ini,”ucapnya pada sejumlah wartawan didampingi oleh Kabag Humas Pemprov NTB,Lalu Ismu, Kamis( 24/05) di Media Center Kantor Gubernur NTB.
Menurutnya, penyebab masih tingginya prevalanesi kuramg gizi di NTB cukup banyak dan komplek antara lain terkait tingkat kemiskinan, usia pernikahan yang masih rendah, pola asuh dan penyakit penyakit infeksi, diare maupun penyakit bawaan sejak lahir.
“Prevalensi kurang gizi tettinggi ada di kabupaten Dompu sebesar 33 persen dan terendah ada di Kabupaten Lombok Barat, sebesar 18,1 persen,” ungkapnya.
Karena itu lanjutnya bahwa untuk mengatasi kondusi tersebut dibutuhkan upaya yang menyeluruh dan berintegrasi dengan melibatkan seluruh stakeholder terkait.
Selain masalah kurang gizi, masalah gizi lain yang mengemuka adalah STUNTING atau “kependekan” yaitu kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat dari kekurangan gizi kronis sehingga tubuh anak terlalu pendek untuk usianya.
Data hasil Pemantauan Status Gizi (PSG ) tahun 2017 menunjukkan prevalensi Stunting di Provinsi NTB sebesar 37,2 persen lebih tinggi dari rata-rata Nasional yaitu 29,6 persen. angka tersebut juga meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2016 yaitu 29,9 persen atau naik 7,29persen.
Prevalensi Stunting tertinggi di Kabupaten Sumbawa yaitu 41,9 persen Lombok Lombok Tengah (39,9 persen), Dompu (38,3 persen), Kota Mataram (37,8 persen), Utara 37,6 persen, Bima (36,6 persen), Kota Bima (36,3 persen), Lombok Barat (36,1 persen), Lombok Timur (35,1 persen) dan terendah di Kabupaten Sumbawa Barat yaitu 32,6 persen.
AYA
