Organisasi perangkat daerah (OPD) harus merespon secara cepat semua keluhan dan aduan masyarakat.
MATARAM.lombokjournal.com ~ Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), H. Zulkieflimansyah, menegaskan hal tersebut pada acara serah terima Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) NTB, dari H. Sahdan kepada Ridwansyah, di kantor setempat, Senin (16/8).
Menurut Zulkieflimansyah, salah satu hal yang sering dikeluhkan oleh masyarakat di media sosial dan secara langsung adalah terkait infrastruktur yang menjadi wewenang Dinas PUPR.
“Jalan rusak, irigasi tidak ada ataupun got tersumbat dan sebagainya, semuanya Dinas PUPR,” ujarnya.
Karena masyarakat di bawah, tidak mau tahu, apakah itu jalan desa, jalan tani, jalan provinsi, yang dipertanyakan masyarakat adalah tanggung jawab seorang gubernur. Selama ini PUPR merupakan OPD yang paling lambat merespon keluhan masyarakat di media sosial.
“Saya setiap hari memantau dan mejawab semua keluhan itu, bahkan dengan kata-kata yang tidak pantas didengar, namun tidak satupun direspon oleh PUPR,” kata Zulkieflimansyah.
Sekarang ini, ada istilah revolusi peningkatan harapan. Menjabat sebagai kepala daerah, baik itu bupati, walikota maupun gubernur hingga presiden beda dengan era sebelum reformasi. Masyarakat di dusun, desa-desa hingga pelosok karena didatangi langsung, punya harapan yang tinggi kepada pemimpin yang dipilihnya. Untuk itu, seorang pimpinan dituntut pengembangannya lebih, untuk merespon keinginan publik secara cepat.
Sementara itu, Kadis PUPR yang baru dilantik, Ridwansyah, mengatakan bahwa di PUPR ada 454 PNS dan 450 non ASN, dengan moto bekerja keras, bergerak cepat dan berpindah tempat, akan mengawal pembangunan infrasruktur di NTB. Sehingga program dan pekerjaan yang belum rampung dan menjadi keluhan masyarakat akan segera diselesaikan dan direspon dengan cepat.
“Tentunya dengan membangun koordinasi dan komunikasi dengan seluruh kepala daerah dan steakholder yang ada,” ujarnya.
edy
