ASN juga tegaskan stop pungli dan segala bentuk penyalahgunaan wewenang
MATARAM.lombokjournal.com — Wakil Gubenur NTB, H. Muh. Amin, SH, MSi minta seluruh jajaran ASN (Aparatur Sipil Negara) melakukan pembenahan sektor pelayanan publik.
Diaharapkan jajaran birokrasi memanfaatkan teknologi informasi, sehingga lebih cepat, akurat, transparan serta efektif dan efisien, guna memangkas alur pelayanan yang berbelit-belit.
Juga ditegaskannya agar ASN menghentikan praktik pungli dan segala bentuk penyalagunaan wewenang dan KKN (Korupsi, Kolusi dan nepotisme)
Wagub menyampaikan itu saat membuka Rapat Desk dan Peresmian Sekretariat Desk Terpadu Kendali Penyelenggaraan Pelayanan Publik di ruang anggrek Kantor Gubernur NTB, Senin (6/11) di Mataram.
“Masyarakat kita hingga saat ini masih seringkali menyampaikan keluhan dan pengaduan tentang pelayanan birokrasi yang berbelit-belit,” katanya.
Ditegaskannya, pelayanan publik bukan saja sulit dan membutuhkan waktu lama serta boros biaya, tetapi juga masih adanya praktek-praktek pungutan liar (pungli) serta KKN.
Pengaduan tersebut disampaikan masyarakat melalui berbagai saluran, baik secara langsung kepada atasan unit kerja pemberi layanan maupun media massa, SMS center, medsos serta lembaga negara seperti Ombudsman, kepolisian dan kejaksaan.
“Padahal salah satu misi pembangunan yang diusung pemerintah Provinsi NTB adalah terwujudnya aparatur birokrasi yang bersih dan melayani,” katanya..
Guna meningkatkan kinerja dan citra birokrasi tersebut, ASN harus berpedoman pada petunjuk teknis yang ada. Diharapkan dengan perbaikan sistem dan modernisasi pelayanan ini, akan mampu menjawab harapan pelayanan yang sedehana, mudah dan murah, tapi tetap sesuai koridor dan kebutuhan masyarakat.
Pada kesempatan sama, Kepala Biro Organisasi, H. Yusron Hadi melaporkan, Biro Organisasi membuat pembentukan desk terpadu kendali penyelenggaraan pelayanan publik, guna meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Banyaknya hal berkenaan dengan informasi pelayanan publik yang belum diketahui masyarakat. Seperti menginisiasi Biro Organisasi dalam menginformasikan seluruh pelayanan publik Pemerintah Provinsi NTB.
“Aduan pelayanan publik serta menilai tingkat kepuasan masyarakat mengenai pelayanan publik yang kesemuanya dilaksanakan melalui aplikasi handphone. Rencananya akan diluncurkan pada saat HUT NTB tanggal 17 Desember 2017 ini,” paparnya.
AYA/Hms
