Membangun Linkages antara Pengembangan Ekonomi Daerah dan Pengembangan Ekonomi Kawasan, diperlukan ketegasan kebijakan Pemerintah
MATARAM.lombokjournal.com ~ Membangun beberapa pengembangan kawasan ekonomi di daerah diharapkan menjadi enzim untuk percepatan ekonomi daerah.
BACA JUGA: Bang Zul Minta OPD “Bela dan Beli Produk Lokal’ di NTB Mall
“Point berekonomi adalah bagaimana menciptakan kawasan-kawasan ekonomi,” kata Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi NTB, Lalu Gita Ariadi saat menjadi narasumber FGD Penyusunan Rancangan Awal RPJPN 2025-2045 dan RPJMN 2025-2029 Bidang Politik Luar Negeri dan Kerjasama Pembangunan Internasional dengan tema “Peranan dan Potensi Daerah dalam Penguatan Diplomasi Ekonomi”, Kamis (19/08/22), di Hotel Lombok Astoria.
Menurutnya, Pemerintah harus tegas memberikan regulasi berserta insentif yang diberikan, apakah itu kawasan industri, ekonomi khusus atau perdagangan bebas.
Kemudian untuk mendukung kegiatan ekspor, Pemerintah Pusat juga harus konsisten memanfaatkan potensi alam yang dimiliki, memberikan insentif pada penerapan energi terbarukan.
Wisnu selaku Direktur Kerjasama Pembangunan juga menekankan, peran dan potensi daerah sangat dibutuhkan untuk menciptakan kondisi ekonomi yang optimal.
Perlu kita ketahui bersama, ketidakpastian global seperti Covid19, dinamika politik yang tidak menentu, seperti konflik di berbagai belahan dunia seperti Ukraina dengan Rusia, juga adanya kemajuan di era digitalisasi teknologi ini, juga tidak dapat dihindari yang akan terus mempengaruhi kebijakan ekonomi.
Hal-hal seperti ini tentu akan menjadi pertimbangan pada saat menyusun perencanaan ke depan. Namun hal ini tentunya dapat diantisipasi dengan menyusun dokumen perancanaan yang afektif dan kualistik.
“Jadi perlu melibatkan stakeholder,” kara Wisnu.
Kebijakan Pemerintah
Sekda Provinsi NTB menyampaikan tiga hal penting yang perlu diperhatikan dalam membangun ekonomi, di antaranya Politik Domestik, Pembangunan Kewilayahan, dan Global partnership.
“Untuk sisi politik domestik, jadi memproyeksikan 20 tahun ke depan, 2045 tidak luput dari bagaimana konstelasi politik. Bagaimana kebijakan pemerintahan, apakah kepada perjalanan kita ke depan ekonomi membaik kemudian fiskal menguat, maka menteri keuangan sudah siap untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan pembangunan dan bidang kemasyarakatan,” kata Miq Gita.
Harus memperhitungkan faktor laut sebagai insentif yang harus diberikan bersama dengan daerah memperhitungkan komponen luas daratan.
“Ini perlu diantisipasi sehingga daerah kepulauan sama majunya dengan daerah daratan,” ujar Sekda.
Aspek global partnership, dalam SDG point 17 menyebutkan global partnership.
Padahal untuk mendapatkan kemajuan persaingan dan lain sebagainya, betapa global partnership ini dibuka untuk memberikan keleluasaan kesempatan berkembang dengan sebaik-baiknya dan ini harus dipersiapkan dari sekarang.
“Kalu kita bersifat defensif, tidak aktif keluar maka negara kita hanya akan menjadi pasar dari produk-produk dan tidak mampu menikmati persaingan pasar global sedemikian rupa,” lanjut Miq Gita
Ke depan secara nasional angka kemiskinan ini menjadi isu yg harus di tuntaskan dan harus berada di satu digit.
BACA JUGA: Kurma, Potensi Dikembangkan Jadi Komoditas Baru NTB
Kemudian Human development index, kualitas pendidikan, kesehatan masyarakat, kegiatan ekonomi melalui kegiatan investasi perlu terus di dorong. Di NTB ada kawasan Ekonomi khusus dan lain sebagainya yang harus terus dipacu.
Jadi kaitan dengan pembangunan ekonomi Harus selalu dikawal Pemerintah Provinsi, dan kabupaten/kota juga harus memberikan dukungan itu sehingga investor dari luar masuk ke Indonesia agar meningkatkan kegiatan ekonomi. ***
