Wagub NTB mengatakan bahwa revitalisasi Posyandu Keluarga memuluskan strategi penanganan perempuan dan anak
MATARAM.lombokjournal.com ~ Komitmen penanganan Perempuan dan Anak di NTB membutuhkan kerja bersama kabupaten/ kota melalui sinergi dan koordinasi.
Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat, Hj Sitti Rohmi Djalilah, M. Pd, mengatakan itu saat penandatangan KRPLA bersama 10 kabupaten/ kota di gedung Sangkareang kantor Gubernur, Senin (07/03/22).
Penandatangan komitmen KRPLA (Kota Ramah Perempuan dan Layak Anak) diharapkan memperbaiki pelayanan dan kondisi perempuan dan anak di NTB.
“Apalagi dengan komitmen menjadikan Posyandu Keluarga yang sekarang sudah seratus persen di NTB akan mendukung komitmen kabupaten/ kota mewujudkannya,” ujar Wagub Sitti Rohmi.
Ditambahkan Wagub, peran kabupaten/ kota merevitalisasi peran Posyandu dengan kebijakan dan anggaran akan memuluskan strategi penanganan perempuan dan anak di NTB.
BACA JUGA: Wagub NTB: Pendidikan Harus Humanis dan Berkualitas
Pada kesempatan sama, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Bintang Puspayoga mengatakan, koordinasi dan sinergi akan menuntaskan persoalan perempuan dan anak.
Dikatakannya, regulasi yang dikeluarkan Pemerintah Pusat sangat baik meski dengan anggaran terbatas.
Namun demikian, kabupaten/ kota dalam pelayanan masyarakat di level paling dekat, dapat menyelenggarakan program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dengan desa/ kota ramah perempuan dan layak anak.
“Saya mengapresiasi NTB sedikit dari daerah yang mempunyai Perda yang mengatur pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, sebagai komitmen awal. Begitu pula dengan koordinasi dan sinergi yang sudah terbangun di NTB,” ujar menteri.
Ditambahkannya, beberapa indeks indikator NTB dalam hal pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak masih di bawah rata rata nasional disamping indeks tenaga kerja perempuan NTB yang peringkatnya baik.
Sementara itu, Nanang Samodra, anggota DPR RI menekankan pentingnya menata persoalan pemberdayaan dan perlindungan anak mulai dari bawah.
“Misalnya dengan memperbanyak program isbat nikah di desa sebagai bagian dari perlindungan anak dan perempuan begitu pula dengan pencegahan perkawinan usia dini,” ujarnya.
Hadir dalam kegiatan tersebut, Ketua TP PKK, Hj Niken Zulkieflimansyah. ***
BACA JUGA: Dekranas 32 Tahun, Diharapkan Sukses Memayungi Perajin
