Agar bisa mengakomodir kepentingan sekolah swasta, harus ada pembatasan jumlah penerimaan murid di sekolah negeri sesuai standar jumlah pengajar
MATARAM.lombojournal.com — Anggota Komisi V DPRD NTB yang menaungi bidang pendidikan dan ilmu pengetahuan, TGH. Hazmi Hamzar mengatakan, selama ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Provinsi NTB terkesan kurang mengakomodir sekolah swasta.
Dicontohkan Hazmi, dengan larutnya Dikbud mengurus Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2020 pada sekolah negeri yang kenyataannya memiliki siswa baru yang jauh di atas standar jumlah pengajarnya.
Kelebihan kapasitas jumlah murid yang jauh di atas standar jumlah pengajar tersebut, jelas Hazmi, diakali sekolah negeri dengan mengangkat guru honorer.
Hal yang menurut Hazmi tidak perlu lagi dilakukan.
“Yang jelas negeri itu tidak ada yang namanya kekurangan murid, dia melampaui, sehingga rasio murid dengan guru tidak tercapai makanya dia mengangkat honorer. Coba lihat, hampir semua sekolah negeri mengangkat guru honorer. Kenapa angkat guru honor,” katanya.
Ditambahkan Hazmi, agar bisa mengakomodir kepentingan sekolah swasta, harus ada pembatasan jumlah penerimaan murid di sekolah negeri sesuai standar jumlah pengajar.
Sisa dari calon siswa yang tidak tertampung di sekolah negeri itulah yang diarahkan untuk melanjutkan sekolah ke swasta.
“Jadi untuk membesarkan hati yayasan-yayasan semestinya batasi saja (penerimaan murid) sesuai rasio guru. Selebihnya silahkan anda (sekolah) ke swasta. Swasta juga tak kalah kok dengan sekolah negeri. Bahkan mereka bisa mendapatkan pelajaran yang lebih ketimbang sekolah negeri,” katanya.
Ast
