Setelah mendengar penjelasan Wagub, Asisten Deputi Kesetaraan Gender Yakin bahwa NTB mempunyai contoh nyata dari seorang pemimpin perempuan
MATARAM.lombokjournal.com — NTB masuk nominasi untuk Penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya untuk tahun 2020.
Hal itu disampaikan Asisten Deputi Kesetaraan Gender Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Pembangunan Keluarga Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) RI, Budi Mardaya SE, M.Si beserta jajarannya saat audensi dengan Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah,di Ruang Kerja Wakil Gubernur, Selasa (10/03/20) 2020.
Budi menyampaikan pada Wagub, persyaratan apa saja yang diperlukan termasuk meminta komitmen dari pemerintah terkait kesetaraan gender di NTB.
Anugerah Parahita Ekapraya (APE) merupakan bentuk pengakuan atas komitmen dan peran pimpinan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dalam upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender melalui Strategi Pengarusutamaan Gender (PUG).
Wagub atau yang akrab disapa Umi Rohmi mengungkapkan, jika persoalan kesetaraan gender di NTB sudah menipis bahkan mulai hilang.
Hal itu dibuktikan dari banyaknya pimpinan OPD maupun penggerak organisasi banyak berasal dari kalangan perempuan.
“Program-program kita bahkan penggeraknya banyak yang perempuan,” ungkapnya.
Umi Rohmi mengharapkan koordinasi serta kerjasama dari tiap OPD dan masyarakat NTB sehingga tidak ada lagi gap antara laki-laki dan perempuan.
“NTB sudah sangat maju dari sisi gender,” sebutnya.
Budi Mardaya SE, M.Si optimis NTB mampu meraih Penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya tahun 2020.
Menurutnya, setelah mendengar penjelasan Wagub, NTB mempunyai contoh nyata dari seorang pemimpin perempuan.
“NTB ada progres yang bagus, sehingga itu bisa menggerakkan gender yang lain,” kata Budi.
Terakhir, Ia meminta pemerintah NTB untuk segera melengkapi persyaratan yang diperlukan diantaranya, PPRG (Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender) yang memang perlu dilaksanakan oleh para perencana SKPD sebagai wujud komitmen para pengambil keputusan.
“Jadi semua dokumen perencanaan harus responsif gender,” pungkasnya.
Turut pula mendampingi Wagub, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Provinsi NTB, Andi Pramaria.
AYA/HmsNTB
