Parawisata potensi terbaik meski bukan berarti menduakan aspek lainnya
TANJUNG.lombokjournal.com — Bupati Lombok Utara Dr. H. Najmul Akhyar, SH. MH mengatakan, membayar pajak merupakan salah satu cara membantu pemerintah menyejahterakan rakyat lewat pajak.
Hal itu dikatakannya saat membuka Gebyar Pekan Panutan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) tahun 2019, yang diselenggarakan di halaman Kantor Badan Pendapatan Daerah KLU, Rabu (07/08) 2019.
Acara bertajuk ‘Pajak Anda Untuk Membangun Lombok Utara’ itu salah satu bentuk kongkret implementasi otonomi daerah sesuai amanat perundang-undangan dengan tujuan meningkatkan akuntabilitas dalam penyediaan layanan pemerintahan, memperkuat otonomi daerah serta memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan dunia usaha.
Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Utara melalui Undang Undang nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, telah diberikan otoritas mengelola pajak (taxing power).
Bupati Najmul mengatakan, Bapenda tugasnya bagaimana memikirkan, mengakumulasi pajak sebaik-baiknya.
“Potensi Lombok Utara cukup besar kalau kita kelola dengan maksimal. Tentu kita bisa melakukan lompatan, kalau secara bersama-sama mengakumulasi pajak dengan target yang bisa dicapai,” tuturnya.
Dijelaskannya, Parawisata potensi terbaik meski bukan berarti menduakan aspek lainnya. Apabila aspek lain bisa mendukung sektor pariwisata, tentu aspek lain terjadi pula sirkulasi ekonomi yang punya prospek.
Dengan demikian bukan hanya pariwisata yang maju tetapi yang lain juga maju
“Pasar hortikultura belum kita tindak lanjuti. Saya berharap dinas yang berkaitan dengan pasar, segera mengajak pedagang kita untuk mengisi tempat itu. Jangan menghabiskan anggaran untuk membangun tetapi tidak ditindaklanjuti,” tandas bupati.
Hak Pemda melakukan pemungutan pajak
Kepala Bapenda KLU H. Zulfadli, SE., menjelaskan setelah dikeluarkannya UU No. 28 tahun 2009, kewenangan pajak yang mestinya dikelola pemerintah pusat diserahkan ke daerah. Salah satunya melaui Dinas Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah.
Itu sejalan dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah nomor 3 tentang Pajak Daerah KLU yang substansinya mendapatkan mandat dari pemerintah pusat untuk melaksanakan pemungutan pajak bumi bangunan perkotaan dan pedesaan.
Sedangkan untuk pemungutan pajak pertambangan dikelola oleh pemerintah pusat. Selain itu pemerintah daerah juga memiliki hak untuk melakukan penilaian, perhitungan dan pemungutan pajak.
Kegiatan gebyar pajak dan gerakan membayar pajak berlangsung meriah. Gebyar pajak itu dirangkai dengan pemberian penghargaan kepada pengelola PBB-P2 tingkat BKP, kecamatan, desa, pembekel dan kadus.
Hadir dalamkegiatan itu, Ketua DPRD KLU H. Burhan M. Nur, SH., Asisten III Setda KLU Ir. H. Melta, Kabag Operasional Polres Lombok Utara Kompol. R Goultom, beberapa Pimpinan OPD, Para Camat lingkup Pemda KLU beserta tamu undangan lainnya.
Acara ditutup dengan pelayanan pembayaran PBB-P2 secara simbolis oleh GM Hotel Jambu Luwuk Gili Trawangan.
sta/humaspro
