Mi6 mensinyalir Khairudin tidak sendiri mengalami ini, saat seleksi calon anggota Bawaslu Kabupaten Kota Provinsi NTB. Bisa jadi yang lain enggan mempersoalkannya karena berbagai alasan
lombokjournal.com —
MATARAM ; Mi6 mengapreasi gugatan Khairudin M.Ali (calon komisioner Bawaslu Kota Bima) atas putusan Bawaslu RI lewat Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu ( DKPP).
Gugatan itu terkait tidak lolosnya Khairudin sebagai anggota Bawaslu Kota Bima, padahal yang bersangkutan menduduki peringkat atas hasil seleksi oleh Tim Seleksi.
Apa yang dialami Khairudin patut diduga ada conflik of interest dalam penetapan anggota Bawaslu Kota Bima. Kejadian yang tidak perlu terjadi jika Bawaslu RI lebih terbuka dan fair dalam menentukan kriteria dan argumentasinya secara transparan kepada publik terkait lolos dan tidak lolosnya para calon komisioner tersebut.
Mi6 mendukung penuh upaya Khairudin mencari keadilan lewat DKPP, agar kebijakan penetapan calon Bawaslu Kota Bima dan juga Kabupaten/Kota lainnya se NTB bisa diuji secara yuridis formil materiil yang berkeadilan dan fair.
Siaran pers Mi6 itu disampaikan ke media terkait sengketa penetapan putusan Bawaslu RI, Kamis (30/08).
Direktur Mi6, Bambang Mei Finarwanto, SH mengatakan, upaya hukum yang dilakukan Khairudin harus diapresiasi dan sebagai bentuk pembenaran hukum yang benar melalui jalur hukum.
Mi6 mensinyalir/menduga Khairudin tidak sendiri yang mengalami hal ini, saat seleksi calon anggota Bawaslu Kabupaten Kota Provinsi NTB. Bisa jadi yang lain enggan mempersoalkannya karena berbagai alasan.
“Sebagai warga negara yang menjunjung tinggi supremasi hukum , apa yang dilakukan oleh Khairudin perlu dimaknai dalam kerangka menegakkan kedaulatan hokum, sekaligus menjaga marwahnya sebagai calon komisioner Bawaslu Kota Bima yang telah ditetapkan oleh Timsel dengan peringkat terbaik,” ujar Didu, panggilan akrab Direktur Mi6.
Selain itu tambah Didu, langkah hukum yang ditempuh Khairudin ini untuk menguji secara yuridis atas putusan Bawaslu RI No. 0615/BAWASLU/SJ/HK.01.00/VIII/2018, sudah benar atau tidak di mata hukum.
Sidang DKPP, menurut Didu, adalah sidang etik. Sidang itu akan menguji apakah Ketua dan anggota Bawaslu melanggar Pasal 3 dan Pasal 134 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, tentang Pemilihan Umum, serta Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 Pasal 5 dan Pasal 6, dalam proses penetapan calon anggota Bawaslu Kabupaten Kota Provinsi NTB.
“Jika dalam sidang di DKPP nanti pihak Khairudin menemukan bukti yang bisa mengoreksi putusan Bawaslu RI, atau ada prosedur serta mekanisme yang dilanggar, maka demi menjunjung azas persamaan di muka hukum, Bawaslu RI harus berani mengubah putusannya demi menghormati supremasi hukum,” tambah Dir M16
Mi6 menyadari akibat preseden ini, publik di Kota Bima juga Tim Seleksi, tentu mengatensi hasil akhir putusan DKPP nanti. Karena kejadian ini diduga ada ketidakfairan Bawaslu RI dalam memutuskan calon komisionernya sekaligus patut diduga tidak menghargai upaya maksimal dari Timsel dalam menentukan proses di awal proses seleksi calon komisioner Bawaslu kota Bima .
“Kejadian yang menimpa Khairudin jika dibiarkan berlarut larut akan merusak kredibilitas dan kapabilitas Bawaslu sebagai penyelenggara Pemilu di mata publik, khusus warga Bima dan NTB,” pungkasnya.
Kabarnya Khaerudin sudah mengajukan surat permohonan informasi publik kepada Bawaslu NTB terkait hasil seleksi dan seluruhnya.
Me
