Persoalan dualisme kepemimpinan BPPD NTB harus segera diselesaikan agar sektor pariwisata bisa terus semakin baik.
MATARAM.lombokjournal.com — Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), TGH Muhammad Zainul Majdi atau Tuan Guru Bajang (TGB) meminta polemik kepengurusan di Badan Promosi Pariwista Daerah (NTB) NTB untuk segera diselesaikan.
Hal ini disampaikan saat mengadakan buka bersama para media, Minggu ( 27/05 ).
Silang pendapat timbul setelah ada dua versi kepengurusan, antara Ketua BPPD NTB Lalu Abdul Hadi Faesal dengan Ketua BPPD NTB Fauzan Zakaria.
Abdul Hadi merupakan Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) NTB, sedangkan Fauzan merupakan Ketua Asosiasi Pariwisata Islam Indonesia (APII).
“Menurut saya sih masalah BPPD (NTB) harus segera selesai, kan ini juga ujian bagi teman-teman di BPPD untuk mengelola perbedaan pendapat itu menjadi sesuatu yang ada solusinya,” kata gubernur.
TGB menilai, para anggota BPPD yang terdiri atas sembilan orang mewakili asosiasi pariwisata, profesi, akademisi, dan pakar sudah mempunyai kematangan dan kemampuan secara untuk kolektif menyelesaikan apa yang terjadi di antara mereka.
“Apalagi ini sekadar memilih ketua (BPPD NTB) selesaikan lah di situ. Rasanya masyarakat akan pertanyakan kompetensi sembilan orang kalau masalah enggak selesai-selesai masalah itu,” ujar TGB.
Menurutnya, persoalan dualisme kepemimpinan BPPD NTB harus segera diselesaikan agar sektor pariwisata bisa terus semakin baik. TGB beranggapan, siapa pun Ketua BPPD NTB tidak bisa berjalan seorang diri tanpa ada dukungan anggota yang lain.
TGB memandang, Sekretaris Daerah NTB Rosiady Sayuti sudah berusaha untuk memediasi dan menyampaikan hal hal yang diperlukan untuk mencapai kesimpulan.
“Kita tunggu kedewasaan dan kelapangan hati para anggota BPPD untuk segera menyelesaikan, kalau tidak kan bisa dianggap tidak kompeten karena tidak selesai-selesai urusan, bagaimana mau memajukan pariwisata kalau di antara mereka saja tidak bisa mencapai kesepakatan,” katanya.
Mengenai pernyataan Sekda NTB, terkait Ketua BPPD NTB harus bisa berbahasa Arab, ia menilai hal tersebut bukan menjadi pertimbangan utama.
“Sebenarnya kan idenya adalah karena kita ciptakan pasar baru Timur Tengah, alangkah bagusnya kalau di BPPD NTB ada bisa komunikasi dengan bahasa Arab, itu salah satu pertimbangan, tapi bukan satu-satunya pertimbangan,”kata TGBB.
TGB menegaskan, hingga saat ini belum ada Surat Keputusan (SK) yang ia tanda tangani terkait BPPD NTB. TGB berharap kepengurusan BPPD NTB bisa segera rampung setelah lebaran ini.
AYA
