Kewenangan telekomunikasi berada di pusat, meski begitu Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik (Diskominfotik) tidak menutup mata dengan masalah tersebut
MATARAM.lombokjournal.com — Masih banyak kawasan ekonomi produktif yang belum memiliki sinyal provider alias blank spot, padahal keberadaan keberadaan provider sangat diperlukan di kawasan tersebut.
Sinyal provider mendukung kegiatan ekonomi produktif masyarakat.
“Tahun lalu kita dapat bantuan 27 BTS (Base Transceiver Station) dari pusat,” ujar Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik (Diskominfotik) NTB, Tri Budiprayitno, Sabtu (07/04)
Ia menuturkan, kewenangan telekomunikasi berada di pusat. Meski begitu Tri mengaku pihaknya tidak menutup mata dengan masalah tersebut.
Pihaknya mengambil sisi Gubernur NTB sebagai perwakilan pemerintah pusat. Di antaranya dengan melakukan pendataan dan mengajukan usulan ke pemerintah pusat melalui Gubernur NTB.
“Kita bersurat melalui gubernur,” sambungnya.
Usulan tersebut diajukan pada pemerintah pusat yang memiliki anggaran. Tujuannya agar mereka melakukan intervensi terhadap kawasan blank spot yang ada.
Pemerintah pusat dapat membukakan akses jalur telekomunikasi di kawasan itu. Tahun ini, NTB memperoleh bantuan pembangunan BTS sebanyak 78 spot.
“Data terakhir kita jumlah blank spot ada 78 titik,” ungkapnya.
Namun Tri mengatakan, jumlah tersebut belum final. Pertengan April ini, pihaknya akan menyisir kembali daerah NTB yang kemungkinan mengalami blank spot.
Saat ini hanya 78 titik saja yang mendapatkan pemasangan BTS. Titik-titik tersebut jumlahnya merata di delapan kabupaten NTB.
“Saya tidak hapal dimana saja tapi merata,” katanya.
Ia melanjutkan, dirinya juga telah berkomunikasi dengan Diskominfo masing-masing kabupaten untuk data kawasan blank spot. Kawasan tersebut nantinya akan mendapatkan intervensi dari Kemenkominfo,
Diskominfo dan Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika (BP3TI).
“Kita masuk kategori dimungkinkan untuk pembangunan BTS,” katanya.
Pembangunan BTS tersebut nantinya akan lebih diprioritaskan pada kawasan yang memiliki nilai ekonomi. Seperti daerah wisata dan daerah ekonomi produktif masyarakat.
Di antaranya, seperti di beberapa titik kawasan ekonomi khusus (KEK) Mandalika hingga Tolo’oi di Kabupaten Bima.
“Beberapa waktu lalu menteri berkunjung ke Tolo’oi dan itu menjadi salah satu pembahasan,” tandasnya.
AYA
