BNPB Tak Memperpanjang Masa Transisi Penyelesaian RTG di 7 Kabupaten/Kota

TANJUNG.lombokjournal.com ~  Kepala Pelaksana (Kalak) BPBD Kabupaten Lombok Utara (KLU), H. M. Zaldy Rahadian, S.T., mengatakan, kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi rumah akibat bencana gempa bumi tahun 2018 lalu, telah rampung sepenuhnya.

Kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi ruma tahan gempa (RTG) yang dimulai dari Agustus 2018 dan berakhir Maret 2022, sudah terealisasi 100 persen.

”Alhamdulillah saat ini progres fisik dan keuangan sudah 100 persen,” tutur Zaldy Rahadian saat dii temui di ruang kerjanya, Selasa (19/04/22).

Menurut Zaldy, RTG yang telah dibangun sebanyak 229.994 unit, berdasarkan review dari Inspektorat Utama BNPB. Terakhir di Di KLU sebelumnya menyisakan 12.616 RTG. 

BACA JUGA: Safari Ramadhan, Ajang Silaturahmi dan Serap Aspirasi

Dari jumlah tersebut, sebanyak 12.081 RTG atau sekitar 96 persen sudah tuntas dibangun. Jumlah ini berdasarkan data pendebetan dana ke kelompok masyarakat (pokmas).

Zaldy menjelaskan, rampungnnya RTG khususnya di Kabupaten Lombok Utara (KLU) tak lepas dari sinergi yang luar biasa dari seluruh pihak. 

Seperti Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang telah mengalokasikan anggaran untuk pembangunan RTG, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), jajaran TNI – Polri, termasuk fasilitator RTG dan masyarakat hingga jajaran yang sudah dengan baik mengawal pembangunan RTG dari awal hingga akhir.

Gubernur NTB H Zulkieflimansyah mengapresiasi seluruh pihak, yang telah bersama-sama menuntaskan pembangunan Rumah Tahan Gempa (RTG) di tujuh kabupaten/kota terdampak gempa. 

”Pekerjaan yang berat, namun bisa tuntas 100 persen,” kata Zaldi, meniru ucapan Gubernur Zulkieflimansyah.

BACA JUGA: Pekerja Migran Didorong Berdayakan Ekonomi Keluarga

Dan dijelaskan, sesuai Keputusan Gubernur NTB, BNPB tidak lagi memperpanjang masa transisi penyelesaian pembangunan RTG.***

Saat melakukan Safari Ramadhan, Bupati Djohan menyinggung dua bencana di Lombok Utara, bencana gempa bumi dan pandemi Covid-19 yang berdampak di semua sektor

TANJUNG.lombokjournal.com ~ Safari Ramadhan Tim I Pemda  Kabupaten Lombok Utara (KLU) yang dipimpin oleh Bupati Lombok Utara, H. Djohan Sjamsu SH, berlangsung di Masjid As-Sabirin Dusun Busur Desa Rempek Darussalam, Senin (18/04/22). 

Bupati Djohan di hadapan jama’ah Masjid As-Sabirin mengatakan, tragedi dua bencana besar telah melanda daerah yaitu gempa bumi 2018 yang meluluhlantakkan rumah dan fasilitas umum di KLU yang sampai sekarang pembangunannya belum tuntas. 

Selain itu bencana non alam Pandemi Covid-19 di tahun 2020 yang hingga kini masih berdampak pada semua sektor kehidupan di daerah, seperti pendapatan daerah menurun drastis dan akibat-akibat yang lainnya.

“Saya merasa lebih berat menjadi Kepala Daerah sekarang ketimbang yang dulu, namun berkat dukungan dan kekompakan masyarakat sedikit demi sedikit persoalan yang ada bisa kita tuntaskan,” ujarnya.

Dalam mewujudkan percepatan pembangunan daerah, pihaknya telah menyusun perencanaan pembangunan baik saat ini maupun beberapa tahun mendatang.

Lebih lanjut dikatakan, suksesnya 10 Desa Pemekaran di KLU menjadi definitif memotivasi beberapa desa yang lain mengusulkan diri untuk mekar.

“Ada sekitar 25 desa baru yang menginginkan pemekaran,” jelasnya.

BACA JUGA: Gelar Budaya Nusantara 2022 Akan Berlangsung di NTB

Dana yang dikelola oleh Pemerintah Desa saat ini begitu besar seperti di Desa Rempek Darussalam 2,8 M.

 Suatu angka yang lebih besar dari dana yang dikelola oleh Pemerintah Kecamatan Gangga. 

Besarnya dana yang dikelola itu, diharapkan Pemdes setempat bisa memanfaatkan dana tersebut untuk pembangunan di desa.

“Harapan dan aspirasi dari Pemerintah Desa dan masyarakat di sini berkaitan dengan fasilitas jalan dan masjid kami tampung,” jelas bupati.

Wakapolres Lotara, Kompol Samnurdin menyampaikan, sebagai orang baru yang diamanahkan bertugas di KLU, pihaknya mengapresiasi masyarakat dan seluruh pihak yang telah bersama-sama menjaga situasi Kamtibmas yang aman dan kondusif. 

Hal tersebut terlihat dari kejahatan konvensional sangat minim terjadi.

“Peran masyarakat Lombok Utara dalam menjaga situasi Kamtibmas sangat luar biasa,” ucapnya.

Sementara itu, Kades Rempek Darussalam Muliadi menyampaikan harapan kepada Pemerintah Daerah dalam kaitan desanya yang baru di KLU, agar Pemda memberikan perhatian yang lebih besar.

Menurutnya, Desa Rempek Darussalam sendiri memiliki ruas jalan yang menghubungkan beberapa desa tapi kondisinya rusak dan beberapa ruas jalan tampak belum di aspal.

“Harapan kami di tahun 2023-2024 jalan-jalan yang ada di desa kami ini bisa teraspal guna memperlancar ekonomi masyarakat,” harapnya.

Pihaknya juga menyampaikan terima kasih pada Pemda yang telah menunjuk Masjid As-Sabirin sebagai Lokasi Safari Ramadhan 1443 H.

BACA JUGA: Wagub: Lobar Konsisten Bangun Pendidikan dan Kesehatan

Kegiatan berlangsung khidmat, diakhiri dengan penyerahan bantuan untuk Masjid As-Sabirin dari Baznaz KLU oleh Bupati Lombok Utara dilanjutkan dengan vaksinasi.

Kegiatan Safari Ramadhan malam ke-17 ini diikuti oleh Wakapolres Lotara Kompol Samnurdin SH, para Kepala OPD, Kepala Samsat Tanjung H. Irnadi Kusuma SSTP, beserta unsur-unsur lainnya.

 ***

Dalam artikelnya, Sardjono membahas esensi simbol yang selalu berlangsung dalam hubungan antar manusia. Simbol menurutnya, dalam penggunaan simbol manusia sedang melakukan suatu proses menyusun dan memaknai pesan

lombokjournal.com ~ MANUSIA adalah makhluk yang integral dengan simbol, tampak dalam tindakan komunikasinya baik pikiran (minded) maupun laku lampah interaksi sehari-hari dengan sesama, alam, dan Tuhannya. Interaksi ini disebut “Trirelasi Kehidupan” yang padu padan, dialektik dan dinamis. 

Penggunaan simbol atau lambang merupakan ungkapan ekspresi perasaan dan pikiran diterapkan demi berlangsungnya interaksi kehidupan. Karena itu komunikasi sebagai sesuatu yang inheren, selalu ada dan tidak terpisah dari diri individu. Komunikasi sendiri bermakna suatu proses transformasi dan pemaknaan simbol. Untuk dapat memahami simbol ini menusia bersenyawa dan menyatu dengan simbol, disebut “homo symbolicum” atau makhluk yang bersimbol. Mengapa disebut demikian? 

Pertama, perilaku individu baik ia sadari atau tidak, disengaja ataupun tidak, berpotensi menghasilkan simbol-simbol yang mengandung makna tertentu bagi individu lain. Simbol sendiri adalah produk berpikir. Karenanya, berpikir berarti suatu proses menyusun dan memaknai pesan. Ketika menyusun pesan atau memaknai pesan, sesungguhnya kita sedang memilih dan menyusun sedemikian rupa simbol-simbol tertentu. 

BACA JUGA: Safari Ramadhan Pj Sekda di Masjid Assalam, Bayan 

Kedua, aktivitas berpikir, ihwal yang membedakan manusia dengan hewan atau binatang, sering disebut “animal simbolicum”. Pembeda manusia dengan hewan pada penggunaan simbol. Manusia menggunakan simbol untuk memenuhi kebutuhan, berinteraksi, dan mengatur pola perilakunya. Simbol digunakan untuk mengekang sifat hewaninya, semisal melalui simbol budaya, norma sosial, hukum maupun moralitas. 

Sementara dari tinjauan sosial politik, manusia dikenal dengan makhluk “zoon politicon”, menicayakan kompetisi mempertahankan hidup dalam seluruh ladang kehidupan. Bahkan ia pula yang memicu sekaligus memacu seseorang berlomba-lomba dalam kehidupannya, baik berkelompok, bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Dimensi politik perlu digunakan pada konteks kebijaksanaan menuju “common bonum”. 

Para penganut politik sosial kerapkali menerjemahkan perilaku insan pada ruang kebijakan “common law” diyakini akan dapat melahirkan common bonum. Ia akan membentuk karakteristik norma-norma dalam berpolitik. Sifat-sifat norma politik yang melekat dari era Yunani Kuno harus teradaptasi dalam pola berpolitik era saat ini untuk mengadaptasi nilai-nilai “common bonum”. 

Kita patut meyakini ragam pendapat dari sejumlah kalangan mengenai konsep common bonum bukanlah utopia yang indah, akan tetapi ia adalah sesuatu yang keberadaannya nyata jika sungguh-sungguh diterapkan pada koridor dan lokus yang benar. 

Dalam ranah akademik misalnya, keindahan retorika di ruang-ruang diskusi kaum intelektual sebagai awal yang baik untuk menyerunai aksi-aksi empirik. Memang harus disadari mewujudkan gagasan common bonum dalam aksi nyata memang agak sulit tetapi bukan mustahil untuk diwujudnyatakan. 

BACA JUGA: Jenazah Perempuan Warga Lobar Ditemukan di Pantai Setangi

Faktum masa lampau melalui penelusuran jejak histori pembentukan paradaban manusia dalam segala aspek, kita akan dapat bukti baik aspek pemerintahan, agama, budaya, teknologi dan sebagainya. Dibalik upaya menuju kebaikan kolektif, pasti ada korban jiwa-raga atau materi-immateri. 

Prinsip “common bonum” harus terintegrasi dalam laku lampah pembangunan, suprastruktur dan infrastruktur. Menciptakan suprastruktur demi mutu infrastruktur. Common bonum, pada akhirnya sebagai muara akhir dari kebijaksanaan menggunakan simbol-simbol yang melekat dan inheren diri individu. Itulah kiranya makna esensi simbol mengesakan isi. ***

Pj Sekda mengatakan, Safari Ramadhan selain silaturahmi juga untuk menyemangati kegiatan membangun daerah

TANJUNG.lombokjournal.com ~ Silaturrahmi yang dilakukan di bulan Ramadhan menjadi penting bagi Pemda untuk lebih mendekatkan diri dengan masyarakat, khususnya masyarakat di Desa Batu Rakit,Kecamatan Bayan.

Hal itu dikatakan Anding Duwi Cahyadi, S.STP, MM selaku Koordinator Tim Safari III yang melakukan silaturahmi di Masjid Assalam Dusun Batu Rakit Desa Batu Rakit, Kecamatan Bayan, Lombok Utara, Kamis (14/04/22).

Dalam kesempatan ini Pj. Sekda Anding menyampaikan, kegiatan Safari Ramadhan juga bagian dari silaturahmi untuk menyemangati masyarakat untuk membangun daerahnya.

BACA JUGA: Jenazah Perempuan Warga Lobar Ditemukan di Pantai Setangi

“Kondisi APBD Pemerintah daerah mengalami penurunan diakibatkan oleh Covid-19 namun dalam kondisi seperti ini, kita harus memiliki semangat untuk membangun daerah,” tuturnya.

Kegiatan Safari Ramadhan ini juga dirangkaikan dengan penyerahan bantuan dari Baznas KLU oleh Pj. Sekda KLU yang dilanjutkan ceramah  oleh TGH. Abdul Karim Abdul Gofur dengan tema “Bersyukur dalam menjalani hidup”. 

Hadir dalam kegiatan Safari tersebut, Kadis Sosial Faturrahman, S.ST, Kadis Damkar H. Suhardi, S.Km,  Kadis P2KBPMD Ir. Hermanto, Kadis Kesehatan dr. H. Abdul Kadir, Kadis Perhubungan Ir. Moch. Wahyu, Plt.Kadis Perpus Arsip Kawit Sasmito, SH, Sekretaris DPRD, Inspektur, Ka UPT Dikmen, Inspektur, Pimpinan Baznas KLU Arba’in, Camat Bayan Denda Peniwarni, SE, Kapolsek Bayan Sugi Jaya, Kades Batu Rakit Rismana.***

BACA JUGA: Esensi Simbol Mengesakan Isi

SAR Mataram terjunkan Tim Rescue bersama untuk proses evakuasi jenazah perempuan 

KLU.lombokjournal.com ~ Jenazah perempuan warga RT 04 Desa Telagawaru, Kecamatan Labuapi, Kabupaten  Lombok Barat, ditemukan di pantai 3 setangi Dusun Setangi Desa Malaka Kec. Pemenang kab. Lombok Utara, Jum’at (15/04/22) sekitar pukul 09.00 Wita.

Pihak kepolisian mengidentifikasi jenazah perempuan itu bernama dr. Rika Hastuti Setyorini, kelahiran 18 Januari 1984, pertama kali ditemukan oleh nelayan yang sedang memancing bersama keluarganya.

Setelah menemukan jenazah itu, nelayan tersebut memberitahukan ke penjaga pantai, Gusti Kadek Suarjana.

Kadek Suarjana selanjutnya melaporkan temuan jenazah itu ke Polsek Pemenang saat itu juga.

Sementara itu, Kantor SAR Mataram menerima Informasi itu dari pihak kepolisian. Jenazah yang ditemukan dalam keadaan terlentang di atas batu pinggir pantai. 

BACA JUGA: Safari Ramadhan Pj Sekda KLU di Masjid Assalam, Bayan

“Kami berangkatkan tim rescue untuk membantu proses evakuasi bersama potensi SAR yang sudah berada di lokasi penemuan,” kata Nanang Sigit PH, Kepala Kantor SAR Mataram.

Bersama dengan unsur dari TNI, Polri, Pemadam Kebakaran, warga setempat, dan lainnya mengevakuasi jenazah dan dibawa ke Rumah Sakit Bhayangkara.

Menurut keterangan dari keluarga yang ditemui di lokasi, korban pergi meninggalkan rumah pada hari Kamis (14/04/22) pukul 14.30 wita. 

Ia keluar rumah dengan mengendarai motor Yamaha jupiter Z warna putih nomor polisi  DR 6980 HN, baju warna biru, sandal jepit warna putih hijau, dan jilbab warna coklat .  

Menurut keterangan dari suami korban, Listianto Ardi, korban mengalami gangguan jiwa sejak tahun 2006. Pihak keluarga sudah sering mengambil tindakan pengobatan ke Rs jiwa Selagalas. ***

BACA JUGA: Rakor Sinkronkan Data Kepemudaan dan Olahraga di KLU

Kegiatan Rakor sinkronkan data kegiatan kepemudaan dan olahraga untuk memaksimalkan peran OPD di lingkup Pemda KLU

TANJUNG.lombokjournal.com ~ Rapat Koordinasi (Rakor) untuk mensinkronkan data terkait dengan kegiatan kepemudaan dan olahraga masing-masing OPD dibuka Kepala Bagian (Kabag) Kesra, Setda Kabupaten Lombok Utara, Alwi Agusto, S.SI, M.Pd, Rabu (13/04/22) di Aula Sekda.

Rakor  dimaksudkan untuk pengumpulan, koordinasi serta perencanaan dalam pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah.

Sinkronisasi data Kepemudaan dan Keolahragaan ini sekaligus evaluasi capaian kinerja yang telah dilaksanakan masing masing OPD pada tahun sebelumnya.

“Rakor ini bermaksud memaksimalkan peran OPD di lingkup Pemda KLU, meskipun dengan keterbatasan anggaran dan fasilitas,” kata Alwi.

Tujuannya jelas, untuk meningkatkan pembinaan kepemudaan maupun keolahragaan sehingga dapat berjalan sesuai apa yang diharapkan.

BACA JUGA: Galian C di KLU, Izin di Pusat Kalau Ada Masalah Tetap di Daerah

Alwi juga minta,  agar semua pemangku kepentingan di bidang olahraga dan kepemudaan kompak dan bersinergi serta bekerjasama. Sehingga ke depan pembinaan kepemudaan dan keolahragaan bisa lebih baik dari tahun sebelumnya.

Dengan koordinasi sinkronisasi ini diharapkan program-program kepemudaan dan keolahragaan dapat terintegrasi dengan program Pemerintah Pusat, Provinsi dan kabupaten/kota.

Alwi menambahkan, rakor yang diagendakan tiap tahun ini, sekaligus evaluasi  terhadap capaian kinerja dan kegiatan yang telah dilaksanakan tahun sebelumnya.

Termasuk kendala-kendala yang dialami dalam melaksanakan program kepemudaan dan keolahragaan.

Dengan adanya kegiatan ini, Alwi berharap munculnya program berkualitas di bidang kepemudaan dan olahraga, sehingga bisa dimanfaatkan oleh pemuda untuk belajar dan berkarya.

“Untuk para  pemuda Lombok Utara teruslah bekerja keras, manfaatkan banyak waktu untuk menggali kualitas diri,dan bisa bersaing dengan pemuda – pemuda di luar sana. Jangan buang waktu, terus gali potensi diri sendir,” kata Alwi. ***

BACA JUGA: Sinergitas OPD Diperlukan untuk Optimalkan Wajib Pajak

Bagi penambang galian C wajib mengantongi semua perizinan NIB, WIUP, IUP hingga KLBI yang diterbitkan Pusat

TANJUNG.lombokjournal.com ~  Penambangan galian C di Lombok Utara saat ini menimbulkan kerumitan bagi aparat.

Khususnya di tengah kebijakan kewenangan perizinan tambang Galian C yang ditarik ke pusat.

Untuk bisa beroperasi, pengelola tambang memang wajib mengantongi semua perizinan, mulai dari NIB, WIUP, IUP hingga KBLI yang diterbitkan Pusat.

“Perizinan Galian C menjadi kewenangan pusat, tapi faktanya ketika ada permasalahan di lapangan, daerah yang mau tidak mau dituntut untuk menangani,” kata Drs. Rusdianto, MSi, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (KDLH) Kabupaten Lombok Utara, Rabu (13/04/22).

BACA JUGA: RSUD NTB Tahun Ini Bisa Tangani Stroke, Jantung dan Kanker

Proses untuk mendapatkan rekomendasi cukup banyak menyita waktu karena harus menunggu proses di Pusat. 

“Kalau mau menambang ya harus nunggu izin IUP produksinya keluar dulu,” katanya. tandasnya

Menurut Rusdianto, memang daerah masih memiliki kewenangan terkait urusan tambang galian C.

Yakni perihal kewenangan Pajak Daerah dan kewenangan soal izin lingkungan. 

Meski izin NIB, WIUP hingga IUP atau izin eksplorasi berada di pusat, daerah masih berwenang dalam menerbitkan rekomendasi terkait izin lingkungan.

Rekomendasi izin lingkungan yang menjadi salah satu syarat untuk izin ke pusat itu menjadi kewenangan Dinas Lingkungan Hidup (DLH).

BACA JUGA: Sinergitas OPD Diperlukan untuk Optimalkan Wajib Pajak

Dalam KBLI itu di dalamnya terdiri dari surat pernyataan kesanggupan PPL maupun UKL-UPL dan kajian analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL).

“Kalau memang belum mengantongi semua perizinan, tetap tidak boleh beroperasi,” tuturnya. 

***

Bupati Djohan Sjamsu mengatakan, Pangan Jajanan Anak Usia Sekolah (PJAS) berperan penting dalam pemenuhan asupan gizi anak usia sekolah

TANJUNG.lombokjournal.com ~ Bupati Lombok Utara H.Djohan Sjamsu SH membuka sosialisasi keamanan pangan program sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) di Mina Hotel Tanjung, Selasa (12/04/22). 

Kepala  BPOM Mataram Dra. I Gusti Ayu Adhi Aryapatni APt, Kepala Dikes dr. H.Abdul Kadir, para peserta sosialisasi, undangan lainnya.

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang No. 18 tahun 2012 tentang Pangan, merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya. 

Pangan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin  dalam UUD 1945 serta negara berkewajiban mewujudkan pemenuhan konsumsi pangan yang aman, bermutu, dan bergizi hingga perseorangan.

Pangan Jajanan Anak Usia Sekolah (PJAS) berperan penting dalam pemenuhan asupan energi dan gizi anak usia sekolah. 

BACA JUGA: Pedagang Kaki Lima, Warung dan Nelayan Terima Bantuan Tunai Pemerintah

PJAS merupakan pangan siap saji yang ditemui dan dijual di lingkungan sekolah serta secara rutin dibeli dan dikonsumsi oleh sebagian besar anak sekolah.

Bupati Djohan menyampaikan, kegiatan yang diselenggarakan oleh BPOM Mataram didasari oleh jajan dan makanan yang ada dan dijual belikan di lingkungan sekolah. Keamanan dan mutu produk pangan yang beredar di lingkungan sekolah serta kesadaran memilih pangan bisa diawasi.

“Harapan kita semoga kegiatan ini membawa berkah, serta memiliki manfaat bagi anak-anak kita generasi masa depan bangsa,” harapnya.

Jajan yang dijual belikan jika kita lihat begitu  enak, tetapi terkadang kita tidak tahu apa saja kandungan yang ada didalamnya oleh karena peran para  guru untuk sama-sama mengawasi jajanan yang dikonsumsi anak-anak kita di sekolah.

BACA JUGA: Sinergitas OPD Diperlukan untuk Optimalkan Wajib Pajak

“Saya ucapkan terimakasih dan mengapresiasi atas kegiatan yang dilakukan oleh BPOM Mataram sehingga anak-anak kita paham dan mampu diterapkan di sekolah masing-masing,” ucapnya.

Kepala BPOM I Gusti Ayu Adhi Aryapatni  menyampaikan, Aksi Nasional Gerakan menuju Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS)  telah dicanangkan oleh Wakil Presiden Republik Indonesia pada tanggal 31 Januari 2011.

Ini merupakan gerakan untuk meningkatkan PJAS yang aman, bermutu, dan bergizi melalui peran serta aktif yang lebih terpadu dari seluruh kementerian, lembaga pemerintah, dan lintas sektor di pusat maupun daerah, serta pemberdayaan komunitas sekolah. 

Peran multi pihak mulai dari sekolah, guru dan orang tua murid  berperan penting dalam mengawasi keamanan jajanan anak di lingkungan sekolah masing-masing. 

“Kegiatan ini diharapkan dapat berdampak pada penurunan persentase PJAS yang TMS, peningkatan perlindungan hak anak untuk memperoleh pangan sekolah yang aman, informasi  pangan, serta adanya perubahan perilaku siswa orangtua siswa, guru, pedagang pangan, dan pengelola kantin,”tuturnya.

Lebih lanjut kata Gusti Ayu untuk Provinsi NTB jumlah sekolah yang diintervensi program PJAS tahun 2011-2021 yakni 1015 sekolah yang mana sekolah yang sudah memperoleh  (PBKPKS) sebanyak 87 Sekolah dan Sertifikasi Sekolah dengan PJAS Aman sebanyak 50 sekolah. 

“Untuk Intervensi Sekolah dengan PJAS Aman Tahun 2011 – 2021 di KLU, sebanyak 47 sekolah. Sekolah yang sudah mendapatkan PBKPKS sebanyak 3 sekolah,” jelasnya.

Pada tahun 2022 Balai Besar POM di Mataram untuk KLU dengan jumlah sekolah yang diintervensi yaitu 18 sekolah. Terdiri dari 8 sekolah mendapatkan intervensi A dan 10 sekolah mendapatkan intervensi C.

“Tujuan program keamanan PJAS, adalah tersosialisasikannya materi keamanan pangan terkumpulnya database peserta,” ujarnya.***

 Pj Sekda Lombok Utara menekankan, diperlukan sinergitas OPD untuk peningkatkan PAD KLU yang masih alami penurunan pada triwulan pertama tahun 2022

TANJUNG.lombokjournal.com ~ Pj. Sekda KLU Anding Duwi Cahyadi, S.STP., MM pimpin rapat kerja teknis Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan SKPD terkait, di  Aula Setda 

KLU, Selasa (12/04/22).

Hadir Pula Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi Pembangunan dan Keuangan H. Simparudin SH serta para Kepala OPD terkait.

BACA JUGA: Pedagang Kaki Lima, Warung dan Nelayan Dapat Bantuan Tunai Pemerintah

Dalam arahannya Pj. Sekda   Anding Duwi Cahyadi menyampaikan,  PAD KLU masih mengalami penurunan pada triwulan pertama di tahun 2022, rapat kerja teknis dikhususkan bagi para OPD leading sektor PAD dengan tujuan para SKPD mengambil langkah terbaik dalam mengatasi permasalahan keuangan yang terjadi di Lombok Utara.

“Masalah ini sebagian besar diakibatkan oleh Covid-19 yang mana sejauh ini realisasi PAD yang terdata pertiga bulan baru mencapai sekitar 8 persen,” jelas anding

Kerjasama dan sinergitas OPD sangat diperlukan terkait PAD, guna mengoptimalkan pengelolaan wajib pajak dan target kita harus bisa terpenuhi di akhir tahun nanti, ungkapnya. ***

BACA JUGA: Bupati Sjohan Sosislaisasikan Keamanan Jajan di Sekolah

 Bupati Djohan dan Dandim 1606 Mataram salurkan bantuan Pemerintah untuk  Pedagang Kaki Lima, Warung dan Nelayan

TANJUNG.lombokjournal.com ~ Bupati Lombok Utara H. Djohan Sjamsu SH  bersama Dandim 1606 Mataram Letkol (Arm) Arif Rahman S.Sos MM menyalurkan Bantuan Tunai Pedagang Kaki Lima, Warung dan Nelayan, di Aula Kantor Bupati, Senin (11/4/2022). 

Program Bantuan Tunai Pedagang Kaki Lima Warung dan Nelayan Tahun 2022 mulai direalisasikan untuk mendorong sekaligus meningkatkan perekonomian masyarakat secara nasional pasca pandemi Covid-19.

Bupati Djohan menyatakan, pihaknya menyambut baik atas program yang telah diberikan oleh Pemerintah Pusat melalui Kodim 1606 Mataram. 

Bantuan tunai yang diberikan sangat membantu warga khususnya para pedagang, warung dan nelayan untuk melanjutkan usahanya. Bantuan mulai mulai disalurkan itu diharapkan menggerakkan ekonomi masyarakat maupun kebutuhan keluarga selama bulan Ramadhan.

“Sebagai kepala daerah, saya bersyukur rakyat kami dibantu oleh Pemerintah melalui Kodim 1606/Mataram,” ucapnya.

Jumlah penerima bantuan tunai yang diperuntukkan untuk pedagang kaki lima, warung dan nelayan  yang ada di Lombok Utara sebanyak 14.000 orang . 

BACA JUGA: Pemda KLU Salurkan Paket Sembako di Kecamatan Tanjung 

Sementara itu, Dandim 1606 Mataram Arif Rahman menyampaikan bantuan tunai yang diberikan oleh Pemerintah Pusat melalui TNI untuk seluruh Indonesia berjumlah 1.380.000 orang, untuk wilayah satuan Kodim 1606 yang meliputi Mataram, Lobar dan KLU berjumlah 34.000 orang. 

“Pada tahun ini bantuan dengan sasaran tambahannya  nelayan sebagai penerima manfaat, nilai yang diberikan untuk masing-masing sebanyak  Rp.600.000 per orang,” tuturnya

Program ini merupakan program tahunan pemerintah, tahun Lalu Kodim 1606 Mataram mendapatkan 17 ribu orang penerima bantuan sekarang bertambah menjadi 34 ribu orang penerima bantuan.

“Harapan kami agar bantuan yang diterima dipergunakan sebagai mana mestinya,” harapnya.

Hadir pula Ketua DPRD KLU Nasrudin SHI, Wakapolres Lotara Kompol Samnurdin SH, Perwakilan Kejari Mataram, Kadis Diskoperindag Drs. Abdul Hamid, dan Jajaran Kodim 1606 Mataram serta para penerima manfaat.***

BACA JUGA: Bupati Serahkan 100 Sertifikat untuk Nelayan KLU