Rakor ini menghasilkan sinyal yang kuat dalam upaya percepatan penanganan bencana gempa bumi
Lombok Timur.lombokjournal.com – Bupati Lotim, H. M. Sukiman Azmy memimpin rapat koordinasi (Rakor) terpadu dalam rangka percepatan penanganan dampak gempa bumi di bumi “Patuh Karya”, di Pondopo Kabupaten, Selong, Jum’at (28/09).
Sukiman menyampaikan, agar pengungsi segera kembali ke rumahnya masing-masing sebelum dibangun Hunian Tetap (Huntap), dengan cara membangun Hunian Sementara (Huntara) bagi yang rumahnya rusak berat.
“Bagaimana warga pengungsi segera kembali ke rumahnya masing-masing, sambil menunggu pembangunan hunian tetap,” ucap mantan Dandim 1615 Lotim ini.
Dalan rakor itu, rencananya masing-masing kecamatan akan dikerjakan bersama-sama. Satu wilayah kecamatan yang terdampak akan “digempur” satu minggu, dimulai hari Selasa(02/10) mendatang.
Misalnya; di wilayah Kecamatan Sembalun, kemudian bergeser ke wilayah kecamatan terdampak lainnya dengan mengerahkan segala potensi yang ada.
Dalam upaya percepatan, langsung dibangun posko di Pendopo Kabupaten berkolaborasi dengan posko relawan yang sudah ada.
“Meminta bantuan tambahan alat berat dari berbagai kalangan, dislokasi personil TNI dan Polri oleh komandan satuan, relawan fokus di lokasi,” kata Sukiman.
Sukiman yang pernah menjabat sebagai Bupati Lotim periode 2008-2013 ini berharap ada dukungan dana juga dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lombok Timur.
Kabag Humas dan Protokol Setda Kabupaten Lombok Timur, Ahmad Subhan, mengatakan, rakor ini menghasilkan sinyal yang kuat dalam upaya percepatan penanganan bencana gempa bumi.
“Kita optimis penanganan ini segera selesai, bahkan bupati akan berkantor dan bekerja di lokasi penanganan bencana yang akan dimulai dari wilayah Kecamatan Sembalun,” tuturnya jelas.
Rakor kemudian dilanjutkan dengan rapat terbatas bersama camat dan OPD terkait untuk fokus pendataan warga pengungsi yang masih berada di pengungsian dan penambahan tim verifikasi.
Rakor ini dihadiri Wakil Bupati Lotim, H. Rumaksi dan semua unsur terkait, seperti Komandan sektor 3 Kogasgabpad, Forkopimda, pimpinan DPRD Kabupaten, pendamping BNPB, ketua PMI, kepala OPD, Camat, Kades/Lura.
Razak | Hms