KLU – lombokjournal.com
Masyarakat petani akan berkirim surat kepada Gubernur NTB, TGH M Zainul Majdi, minta agar orang nomor satu NTB itu segera menghentikan secara permanen pembangunan perpipaan air bersih yang akan menyedot mata air dari Lokok Lempanas. “Kita mohon pada bapak gubernur, ini menyangkut kehidupan petani Kayangan,” ujar Zainuddin atau Adis Jon, hari Senin (8/5).
Hingga hari ini petani Kayangan terus memantau pengerjaan proyek perpipaan air bersih yang akan menyedot sumber air dari Lokok Lempanas, terusan air terjun Sekeper. Sebelumnya puluhan petani mendatangi pengerjaan bak penampungan air di Senjajak, dan minta buruh agar berhenti kerja (baca : Petani di Kayangan Menghentikan Pekerjaan Perpipaan Air Bersih Lokok Lempanas, Lombok Utara)
Hari Senin siang ini, beberapa orang petani diperintahkan memantau apakah pekerjaan tersebut dilanjutkan. Masyarakat mengancam akan bertindak lebih jauh bila peringatan mereka tidak digubris.
“Proyek perpipaan yang akan mengalirkan sumber air ke tempat lain, itu membunuh ribuan keluarga petani. Kami menolak!” kata Zainuddin di tengah masyarakat yang berkumpul di Sesait, Senin siang.
Karena proyek perpipaan itu merupakan program Balai Wilayah Sungai yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi NTB, maka harapan petani pada gubernur. “Kami yakin gubernur mengerti bagaimana nasib petani kalau tidak air,” ujar seorang petani.
Didukung Seluruh Kadus Kayangan
Untuk menguatkan soal pengairan sawah benar-benar menyangkut kehidupan seluruh petani Kayangan, seluruh kadus di desa-desa di Kecamatan Kayangan, Lombok Utara, akan menandatangani surat yang dikirim pada gubernur. “Air yang mengalir ke dam santong itu sumber utama pengairan sawah-sawah para petani di Kayangan,’ ujar Zainuddin yang ditunjuk menjadi juru bicara mewakili masyarakat.
“Bapak gubernur tentu tidak menginginkan terjadi gejolak masyarakat. Masyarakat akan melawan bila proyek itu dilanjutkan,” tegasnya.
Terkait pelaksanaan proyek tersebut, wartawan Lombok Journal berusaha mengkonfirmasi pihak Balai Wilayah Sungai (BWS) di Narmada, Lombok Barat. Namun tidak berhasil memperoleh keterangan, sebab yang menangani bagian humas, Abdul Hanan, sedang tidak ada di tempat.
Namun salah seorang staf di BWS menjelaskan, terkait proyek itu bisa langsung menghubungi PJPA (Pengembangan Jaringan Penempatan Air) di Jalan Airlangga, Mataram. Namun orang yang bisa memberi penjelasan terkait proyek tersebut juga tidak ada di tempat.
Ka-eS
