Pencacah Sensus Ekonomi Sambangi Pendopo Wagub NTB

Wagub H Muhammad Amin dan Istri, Hj. Syamsiah Muh. Amin menerima langsung dua petugas sensus ekonomi

MATARAM – lombokjournal

Dua Pengawas dan Pencacah Sensus Ekonomi, Sri Wijihayati, S.Si.,ME dan Yunita Pratiwi, ST melakukan Sensus Ekonomi di Pandopo Wakil Gubernur NTB, H. Muhammad Amin, SH.M.Si. Kedua petugas sensus tersebut menyambangi Pendopo Wagub, Selasa (11/05) sekitar pukul 19.30 untuk mendata hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi yang dilakukan anggota keluarga Wakil Gubernur tersebut.

Saat itu, Wakil Gubernur beserta Istri, Hj. Syamsiah Muh. Amin menerima langsung kedua petugas tersebut yang didampingi Direktur Analisis dan Pengembangan Statistik BPS Pusat, Sentot Bangun Yudoyono. Hadir juga saat itu Kepala BPS Provinsi NTB, Wahyuddin, SE, Kepal BPS Kota Mataram beserta beberapa staf.

Sensus Ekonomi; “Disini tidak ada yang memiliki usaha atau bisnis,” ungkap Wagub H Muhammad Amin
Sensus Ekonomi; “Disini tidak ada yang memiliki usaha atau bisnis,” ungkap Wagub H Muhammad Amin

Sensus Ekonomi 2016 itu sendiri dilaksanakan setiap sepuluh tahun sekali merupakan salah satu agenda besar yang diselenggarakan pemerintah, dalam hal ini Badan Pusat Statistik (BPS).

Saat itu, Wagub beserta istri hanya menjawab beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan jumlah anggota keluarga yang menempati kediaman wagub tersebut.  “Di sini tidak ada yang memiliki usaha atau bisnis,” ungkap wagub ketika ditanya soal kegiatan usaha produktif yang dilakukan anggota keluarga Wagub.

Karena tidak ada usaha produktif yang dijalankan, maka pencacah hanya mencatat jumlah anggota keluarga yang tinggal di pendopo tersebut.

Diwawancarai terpisah, Sentot Bangun Yudoyono menyampaikan pentingnya pendataan usaha produktif masyarakat di luar pertanian. Menurutnya, terdapat beberapa tujuan khusus sensus ekonomi 2016, yaitu memberikan gambaran lengkap tentang level dan struktur ekonomi, memperoleh informasi dasar yang mencakup semua sektor ekonomi.

“Insya Allah, bulan Agustus kita akan umumkan  dan Presiden Jokowi sendiri yang akan menyampaikannya. Analisisnya memang membutuhkan waktu yang cukup lama,” jelasnya.

(Biro Humas dan Protrokol Setda NTB)