PEMPROV NTB menyampaikan dukungannya kepada BPJS Kesehatan, dan berkomitmen terus menjalin berbagai kerja sama yang dapat mendukung kelancaran implementasi Program JKN-KIS, khususnya di Wilayah Nusa Tenggara Barat
lombokjournal.com —
MATARAM ; Untuk membahas upaya menuju Universal Health Coverage (UHC) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), BPJS Kesehatan Cabang Mataram melakukan audiensi dengan Wakil Gubernur NTB Sitti Rohmi Djalilah atau yang akrab disapa Umi Rohmi, pada Senin (31/12).
Dalam kesempatan ini, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Mataram Muhammad Ali mengatakan, saat ini Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) membutuhkan dukungan dari banyak pihak untuk merealisasikan Cakupan Kesehatan Semesta pada tahun 2019 mendatang.
“Untuk itu, BPJS Kesehatan Cabang Mataram terus berkoordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan, baik dengan Pemerintah Daerah Provinsi maupun Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Upaya ini diharapkan akan lebih mempercepat tercapainya UHC,” terang Ali.
Selain itu, ia juga menjelaskan kepada Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat terkait Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.
Menurut Ali, nantinya Perjanjian Kerja Sama yang akan dijalin antara BPJS Kesehatan dengan Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat akan mengacu pada Perpres tersebut, khususnya dalam hal pendaftaran peserta dan pemberian layanan kesehatan.
“Dalam Perpres tersebut, salah satunya dijelaskan tentang pendaftaran bayi baru lahir yang harus didaftarkan oleh Pemerindah Daerah ke dalam Program JKN-KIS. Untuk itu, kami berharap Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dapat mendorong Pemerintah Kabupaten/Kota setempat untuk menyosialisasikan aturan ini dan mendorong warganya untuk segera mendaftarkan bayi sedini mungkin ke JKN-KIS,” harap Ali.
Sementara itu, Gubernur Nusa Tenggara Barat Umi Rohmi dalam kesempatan yang sama menyampaikan dukungannya kepada BPJS Kesehatan. Ia pun berkomitmen untuk terus menjalin berbagai kerja sama yang dapat mendukung kelancaran implementasi Program JKN-KIS, khususnya di Wilayah Nusa Tenggara Barat.
“Masyarakat NTB ini tidak perlu khawatir memikirkan biaya pelayanan kesehatan yang semakin hari semakin mahal. Pelayanan kesehatan adalah satu hal utama, kami tidak ingin mengesampingkannya. Karena ini adalah prioritas, oleh karena itu kami berharap nantinya kerja sama dengan BPJS Kesehatan ini dapat dilaksanakan secara optimal, sehingga masyarakat setempat bisa menikmati perlindungan jaminan kesehatan yang berkualitas. Dengan gotong royong, semua akan tertolong,” ucap Umi Rohmi.
ay/yn/Jaamkesnews
