Presiden Akui Masih Adanya inefisiensi Besar-besaran pada APBN Maupun APBBD
JAKARTA.lombokjournal.com — Di tengah Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2017 di Istana Negara, Jakarta, Gubernur NTB, Dr. TGH. M.Zainul Majdi menerima Plakat Penghargaan atas OPINI WTP 6 tahun berturut turut dari Kementerian Keuangan RI, Kamis, (14/09).
Penghargaan itu diserahkan langsung oleh Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati.
Kepemimpinan Gubernur NTB yang akrab disapa TGB (Tuan guru bajang) berhasil meraih predikat Opini WTP (wajar tapan perkecualian) selama 6 kali berturut turut berdasarkan hasil pemeriksaan BPK-RI atas laporan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, sejak tahun 2011 hingga tahun 2016.
Rakernas dengan tema “Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Negara untuk Indonesia Sejahtera” itu, Presiden Joko Widodo menyampaikan apresiasinya terhadap hasil pemeriksaan BPK, baik di Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.
Opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) pada tingkat Kementerian/Lembaga mencapai 85 persen, tingkat Provinsi 90 persen, dan pada tingkat Kabupaten/Kota 66 persen.
Presiden Joko Widodo menegaskan, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan di daerah menunjukkan progres yang sangat baik. Tapi WTP bukan tujuan.
“Tujuan akhirnya adalah bagaimana sebuah program memberikan hasil dan program itu bisa tepat sasaran,” ungkapnya.
Presiden mengingatkan, perbaikan sistem pengelolaan keuangan negara yang dilakukan jajarannya harus mengarah pada perbaikan sistem.
“Semuanya berkembang dengan cepat dengan cara-cara yang tak terduga. Inovasinya cepat sekali. Oleh sebab itu, kita juga harus berani berubah. Akuntansi kita mestinya harus kita arahkan. Orientasi tidak kepada prosedur, harus diubah kepada orientasi hasil. Hasil pun juga harus berkualitas,” ujarnya di hadapan sejumlah Gubernur, Bupati, Walikota, Sekretaris Jenderal, Aparat Pengawasan Pemerintah, dan Pimpinan Instansi.
Menurut Presiden, perubahan harus segera dilakukan, sebab masih adanya inefisiensi dalam pengelolaan keuangan negara, baik itu APBN maupun APBD.
“Saya sudah cek satu per satu, banyak sekali inefisiensi itu. Setiap kegiatan yang ada coba dilihat satu-satu, tidak jelas hasil yang akan dicapai,” ucapnya.
Dari program-program yang dibuat, masih banyak ditemukan yang sasaran kegiatannya tidak berorientasi pada hasil. Banyak pula program-program di pusat maupun daerah yang tidak terkait dengan sasaran pembangunan nasional.
“Inilah saya kira banyak inefisiensi di APBN dan APBD kita yang perlu kita perbaiki besar-besaran. Sekali lagi, akuntansi kita harusnya berorientasi kepada hasil bukan prosedur,” tegas Presiden mengingatkan pentingnya penyederhanaan Laporan Keuangan.
AYA
