Bupati Pathun yang kini akan melakukan mutasi di jajaran birokrasinya diharapkan tidak sekedar menjadi ajang bagi-bagi kue
MATARAM.lombokjournal.com ~ Pemerintahan Pathul Nursiah di Lombok Tengah sedang memasuki tahap penguatan struktur birokrasi.
Menurut Bupati Pathul, penempatan SDM di dalam pemerintahan akan dilakukan dengan mempertimbangkan kemampuan dan prestasi, bukan sebagai perwakilan kelompok tertentu.
Hal yang lumrah, sebab visi misi dan program kerja ke depan tentu membutuhkan SDM yang dianggap cakap untuk menjalankan kerja-kerja yang telah direncanakan.
Mencermari mutasi yang sudah berjalan, Sekretaris Partai NasDem Lombok Tengah Ahmad Syamsul Hadi atau popuer disapa Ahmad SH mengingatkan, agar Bupati dan Wakil Bupati tidak melupakan komitmen awal yang menjadi janji kampanyenya dulu.
Ini penting sebab usia pemerintahan ini tidak terlalu lama.
BACA JUGA: Mengaji Sebagai Parameter Budaya Literasi Masyarakat
“2024 ini Pilkada akan kembali dilangsungkan, penting bagi Pathul Nursiah untuk menjadikan loyalitas pejabat dalam menjalankan kerja-kerjanya,” kata Ahmad.
Pemerintahan ini masa menjabatnya pendek, sehingga membutuhkan konsolidasi birokrasi yang kuat dan solid.
“Pathul Nursiah akan berhadapan dengan pekerjaan yang tidak hanya di level teknis, tapi juga adminstrasi, dan itu butuh kabinet yang terkonsolidasi dan bekerja lintas dinas,” jelas Ahmad (16/09/2021).
Ahmad menekankan perlunya kapabilitas SDM tersebut. Hal ini sangat pokok untuk dimiliki pejabat eselon 2 di Lombok Tengah.
Karena itu, kemampuan atau keahlian di bidangnya sangat dibutuhkan. Ini sangat mendasar sekali.
“Masyarakat mentertawakan saat ada pejabat pemerintah yang mengatur diksi dalam berbicara saja berlepotan tidak jelas konteks dan maksudnya. Pejabat itu akan banyak berhadapan dengan pertanyaan dari masyarakat,” katanya.
Jika tidak punya kemampuan komunikasi yang baik, maka akan banyak menimbulkan kegaduhan yang tidak perlu.
“Kegaduhan yang ‘biur lantur’ itu selain dari buruknya pola komunikasi, juga kan berangkat dari ketidakmampuan SDM yang tidak memahami persoalan. Antar dinas juga tidak bisa berkonektivitas dengan baik sehingga ketika ada persoalan mereka malah saling lempar,” tegasnya.
Ahmad berharap, penempatan SDM dalam semua lini itu tidak sekedar menjadi ajang bagi-bagi kue saja. Jika itu terjadi maka sebenarnya pemerintahan ini belum mencerminkan pemerintan yang baik.
Dan tak kalah pentingnya yaitu integritas, orang bekerja itu harus didasari oleh etos yang tinggi dan kuat, terutama sekali kejujuran.
“Para pejabat jangan overlap, ia harus ingat bahwa dirinya itu petugas pemerintah, bukan politikus. Ia harus patuh terhadap atasannya, jangan banyak manuver.” ujar Ahmad.
Senada dengan itu, mantan Ketua Karang Taruna Lombok Tengah Samsul Arizal menyoroti para pejabat yang begitu terpengaruh dalam tekanan LSM.
BACA JUGA: Bang Zul dan (Aduan Masyarakat dari) Facebook
“Ini tentu merepotkan kerja-kerja pemerintah. Jadi jangan heran jika kita sebagai masyarakat malah menduga jangan-jangan pejabatnya memang bermasalah. Kalau tidak bermasalah ngapain takut,” tutup pria asal Pujut ini.
Me
