Meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke 6 kalinya, harus dijadikan motivasi Pemerintah Provinsi NTB untuk bekerja dan berikhtiar lebih baik
MATARAM.lombokjournal.com – Itu yang dikatakan Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi saat Rapat Paripurna Istimewa DPRD Provinsi NTB Penyerahan LHP BPK RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi NTB Tahun Anggaran 2016, di Ruang Sidang DPRD NTB, Rabu (31/05). Predikat WPT diserahkan Anggota VI, BPK RI, Dr. H. Azhar Azis.
“Semua hasil kerja kita insya Allah akan teruji oleh sejarah dan akan bisa menjadi kebaikan untuk tidak hanya generasi sekarang tapi juga mudah-mudahan jadi motivasi bagi generasi generasi akan datang,” ungkap Gubernur di hadapan Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi NTB.
Didampingi Wakil Gubernur NTB, H. Muh. Amin, SH. M.Si, Gubernur TGB menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada seluruh perangkat daerah yang telah bekerja keras, bersungguh-sungguh untuk menyiapkan laporan keuangan dengan standar yang baik .
Dengan tingkat kerumitan dan kompleksitas laporan keuangan, jajaran Pemprov NTB telah melakukan yang terbaik untuk menyiapkan laporan keuangan sesuai aturan yang ditetapkan. Hal ini menurut Gubernur tidak terlepas dari ikhtiar dan kerjasama antara pemerintah daerah dengan anggota DPRD dan BPK RI Perwakilan Provinsi NTB.
“Sering kita dengar dari guru-guru kita bahwa Insya Allah hasil tidak akan mengkhianati proses,” ungkap Gubernur yang hari ini, yang pada tanggal 31 Mei 2017 genap berusia 45 tahun.
Gubernur meminta semua pihak untuk bekerja lebih baik. Tidak usah terpengaruh dengan apa pun yang terjadi di sekitar, yaitu terkait hal-hal atau berita miring yang beredar di masyarakat, tegasnya.
Menurutnya, berita-berita tersebut tidak perlu mendapatkan respon yang berlebihan. Justru, yang perlu dilakukan adalah tetap konsisten dan fokus pada ukuran-ukurannya yang objektif, norma-norma yang baku, serta standar-standar yang diakui.
“Sehingga semua hasil kerja kita, insya Allah akan mendapat hasil yang terbaik, “ ungkap Gubernur.
Gubernur mengajak apa pun yang terjadi termasuk yang menimpa institusi-institusi negara termasuk entitas pemerintahan daerah baik di NTB maupun di daerah-daerah lain untuk dijadikan pelajaran berharga membangun daerah.
Jangan sampai apa yang telah dikerjakan dengan sungguh-sungguh menjadi hilang maknanya, runtuh kredibilitasnya di depan masyarakat karena ada praktek-praktek dari satu dua oknum yang tidak sesuai dengan semangat membangun pemerintahan.
“Mari kita semua terus-menerus berada dalam semangat untuk memperbaiki diri. Berada dalam semangat untuk meluruskan apa-apa yang kita lakukan agar benar-benar bisa baik di dalam niat, baik di dalam pelaksanaan dan baik juga di dalam hasilnya,” ajak Gubernur.
Pada kesempatan sama Anggota VI, BPK RI, Dr. H. Azhar Azis mengatakan, BPK RI mendorong Pemprov Nusa Tenggara Barat melakukan perbaikan berkelanjutan secara sistemik dan konsisten sehingga kesejahteraan masyarakat NTB dapat diwujudkan.
Indikator Kesejahteraan
Dikatakannya, BPK ditugaskan mendorong peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara menjadi lebih ekonomis, efisien dan efektif sehingga keuangan negara dapat dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Berdasarkan data buku Provinsi NTB dalam angka tahun 2016 dan BPS diketahui, ketiga indikator Provinsi NTB lebih baik dibanding indikator kesejahteraan secara nasional.
Tiga indikator tersebut adalah pertumbuhan ekonomi di NTB triwulan III 2016 mencapai 7,48 persen sementara untuk tingkat nasional hanya 5,04 persen. Tingkat pengangguran dalam tiga tahun terakhir selalu menurun dan lebih rendah dari nasional sebesar 5,57 persen sementara nasional 5,94 persen, terakhir 2016 3,94 persen sementara nasional masih 5,61 persen.
Gini Ratio pada periode yang sama selalu lebih rendah dari nasional, pada tahun 2016 gini ratio di NTB 0,365 sementara tingkat nasional 0,394, sama halnya dengan tingkat kemiskinan pun selalu lebih rendah dari tingkat nasional.
“Kami berharap tiga indikator yang sudah baik pencapaiannya di tingkat nasional tersebut, pada tahun 2017 pemerintah provinsi NTB dapat menekan lebih rendah untuk gini ratio dan juga meningkatkan ratio indeks pembangunan manusia,” tegas AzharAziz.
AYA
