MATARAM – lombokjournal
Kader HMI harus memiliki tanggung jawab untuk merawat Indonesia, dari berbagai posisi baik itu Eksekutif, Legislatif, Yudikatif, ataupun bidang-bidang lain. Hal itu diungkapkan Prof. Dr. Mahfud MD dalam sambutan pelaksanaan kegiatan Temu Nasional Alumni HMI Pemangku Jabatan Publik, yang berlangsung pada Sabtu, (3/9) di Hotel Lombok Raya.
Menurut Mahfud MD, ada tiga hal yang perlu di jaga berkaitan dengan Tata kelola pemerintahan berdasarkan konsep masyarakat madani, antara lain menjaga kebersatuan dan keberagaman, mengawal demokrasi serta penegakan hukum.
Hadir dalam acara itu, Ketua DPD RI Irman Gusman, Tokoh HMI Akbar Tanjung, Wakil Gubernur NTB H. Muh. Amin, SH., MSi, Walikota Mataram, Ahyar Abduh, Anggota DPRD Provinsi NTB, dan sejumlah tokoh HMI lainnya serta ribuan kader HMI se Indonesia.
Professor Bidang Ketatanegaraan ini lebih jauh menjelaskan, dalam hal keberagaman,
Indonesia dinilai paling gemilang mengelola toleransi. Indoneisa merupakan negara kepulauan terbesar dengan jumlah pulau-pulaunya mencapai 17.508 pulau dan 1.128 suku bangsa dengan segala corak budaya, bahasa dan keberagama entitas lainnya, namun mampu di persatukan untuk hidup berdampingan satu sama lainnya.
Modal tersebut tidak dimiliki oleh negara lain, seperti Filipina, Eropa, atau Timur Tengah. “Patutlah Indonesia menjadi laboratorium toleransi keberagaman bagi negara-negara di dunia,” jelasnya.
Sedangkan penyebab krisis dan radikalisme di Indonesia bukanlah karena keberagaman, namun ketidak adilan dan inkonsistensi pemerintah dalam menegakan hukum. Kelompok radikal merupakan kelompok-kelompok kecil kemudian menjadi besar karena masyarakat yang merasa terzolimi bergabung di dalamnya.
Dalam kesempatan sama, Wakil Gubernur NTB H. Muh. Amin, SH., M.Si dalam sambutannya menyebutkan contoh nyata persatuan dan keberagaman di Indonesia adalah Nusa Tenggara Barat. Nusa Tenggara Barat yang didiami oleh tiga suku besar yaitu Sasak, Samawa dan Mbojo di tambah suku-suku lain di Indonesia, mampu menciptakan harmonisasi dan kerjasama dalam bermasyarakat.
Menurut Wagub, saat ini yang perlu dibangun adalah harmonisasi dan sinergisitas kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah. Sebab, di era otonomi daerah ini banyak terjadi ketidak sinkronan kebijakan yang menyebabkan terhambatnya pembangunan.
Dalam hal supremasi hukum, NTB tetap komit dalam upaya penegakan hukum dan pemberantasan korupsi. Namun, Ketua DPD Partai Nasdem ini berharap istilah “kriminalisasi kebijakan” patut untuk di kaji lebih mendalam lagi. “Banyak pejabat publik di daerah terjerat kasus korupsi karena kebijakannya. Mereka tidak melakukan korupsi namun karena kebijakannya yang memperkaya orang lain, akhirnya ia terjerat kasus Korupsi,” jelasnya.
Sebelum membuka kegiatan Temu Nasional Alumni HMI tersebut, Ketua DPD RI Irman Gusman menitik beratkan pada konsep demokrasi di Indonesia dan redesign sistem pengkaderan HMI. Sistem demokrasi dipilih dalam sistem ketatanegaraan Indonesia setelah reformasi, karena mampu mengakomodir apa yang tertuang dalam UUD 1945 yaitu kebebasan berkumpul dan berserikat, kebebasan mengeluarkan pendapat, melindungi Hak Azasi Manusia, persamaan di dalam hukum dan pemerintahan yang bertanggung jawab yaitu good government dan clean government
Sedangkan untuk redesign sistem pengkaderan HMI, Ketua DPD RI menjelaskan bahwa pengkaderan HMI hendaknya tidak lagi hanya pada pendidikan politik semata. Ke depan, kader HMI harus mampu menghadapi persaingan global. Ia berharap Kader HMI mampu mengisi bidang-bidang lain baik itu entrepreneurship dan lainnya, agar HMI mampu eksis di tiap perkembangan zaman.
Suk
(Foto; Humas Pemprov NTB)
