Mendorong peningkatan investasi merupakan salah satu strategi turunkan angka kemiskinan. Sekda NTB, DR Rosiady Sayut mengatakan, saat ini seluruh SKPD Provinsi diinstruksikan gubernur melacak regulasi dan perizinan di daerah yang menghambat investasi.
MATARAM – lombokjournal.com
Masuknya investasi berarti membuka lapangan kerja baru. Karena itu, kemudahan berinvestasi di NTB menjadi perhatian Gubernur NTB, TGH M Zainul Majdi.
“Identifikasi regulasi baik yang berasal dari pemprov maupun pemkab/pemkot dalam sebulan ini, akan menjadi bahan evaluasi,” kata Rosiady yang juga Wakil Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah, Kamis (19/1).
Sebelumnya diungkapkan Rosiady, kebijakan kenaikan dasar listrik 900 KV, bahan bakar non subsidi, atau tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNPB) menjadi faktor yang menghambat upaya penurunan angka kemiskinan.
“Tiap kebijakan kenaikan harga yang berpengaruh meningkatkan harga-harga kebutuhan pokok langsung membebani masyarakat,” ujar Rosiady.
Ha itu tentu berpengaruh langsung pada program penurunan kemiskinan, tambahnya. Dengan kata lain, upaya penurunan angka kemiskinan di NTB menghadapi kendala berat.
Karena itu, menurutnya, saat ini Pemprov NTB mendorong peningkatan investasi. Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika di Lombok Tengah diharapkan segera menyelesaikan persoalan lahan, dan segera menggerakkan investasi.
(Baca : Investasi Tambang Masih Jadi Andalan)
Dikatakannya, KEK Mandalikan sangat diminati investor. “Ini strategi yang efektif untuk menurunkan angka kemiskinan,” kata Rosiady.
Rr
