Gubernur  Zul Sepakat Bersama BPJS Kesehatan Mendaftarkan Penduduk NTB Jadi Peserta JKN-KIS

Bang Zul menegaskan, pihaknya akan memperkuat sinergi antar lembaga untuk mengawal keberlanjutan Program JKN-KIS (Foto; Dok BPJS Kes).
image_pdfSimpan Sebagai PDFimage_printPrint

Pemda Berperan signifikan Membantu BPJS Kesehatan Capai Universal Health Coverag (UHC) yang ditargetkan terlaksana pada tahun 2019 mendatang

lombokjournal.com —

MATARAM  ;   Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menyatakan komitmennya untuk menyukseskan Program Jaminan kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS),  dengan memberikan jaminan kesehatan masyarakat Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Hal ini ditandai melalui penandatanganan kesepakatan bersama dengan BPJS Kesehatan untuk mendaftarkan penduduk Provinsi Nusa Tenggara Barat menjadi peserta JKN-KIS segmen Penerima Bantuan Iuran (PBI) APBD di tahun 2019, Jumat (28/12).

“Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat akan berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat, khususnya di bidang kesehatan. Saya rasa ini bukan hanya menjadi komitmen kami, tapi juga daerah lain di seluruh Indonesia. Saya berharap BPJS Kesehatan terus meningkatkan pelayanan yang baik kepada peserta,” ujar Gubernur Nusa Tenggara Barat Zulkiflimansyah

Pria yang sering disapa dengan sebutan Bang Zul ini menegaskan, pihaknya akan memperkuat sinergi antar lembaga untuk mengawal keberlanjutan Program JKN-KIS.

Menurutnya, Pemerintah Daerah memiliki peran yang signifikan untuk membantu BPJS Kesehatan mencapai impian Universal Health Coverag (UHC) yang ditargetkan terlaksana pada tahun 2019 mendatang.

Sementara itu, Deputi Direksi Wilayah Bali, Nusa Tenggara Timur, dan Nusa Tenggara Barat Gunadi menuturkan, kesepakatan bersama tersebut diharapkan dapat menguatkan komitmen Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk mendaftarkan penduduknya ke dalam Program JKN-KIS dan menetapkan besaran kuota yang selanjutnya akan dituangkan ke dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS).

“Kami berharap langkah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat ini dapat menjadi motivasi dan bisa menggerakkan Pemerintah Daerah lainnya yang belum bergabung dalam skema gotong royong besar JKN-KIS ini. Bagaimanapun juga, BPJS Kesehatan tidak dapat bergerak sendiri untuk menyelenggarakan Program JKN-KIS secara optimal tanpa dukungan dari berbagai pihak, salah satunya Pemerintah Daerah,” ungkap Gunadi.

Selain mendaftarkan penduduknya ke JKN-KIS, Gunadi juga berharap Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat juga dapat meningkatkan sarana dan prasarana fasilitas kesehatan di wilayahnya agar pelayanan kesehatan di daerah setempat kian merata.

“Kami dari BPJS Kesehatan terus berusaha memberikan pelayanan terbaik bagi peserta JKN-KIS demi menciptakan masyarakat yang sehat,” ujar Gunadi.

ay/yn/Jamkesnews