NTB masih memiliki cukup waktu untuk berbenah dalam hal pengelolaan sampah. Pasalnya, jumlah sampah NTB belum sebanyak yang diterima Jakarta
lombokjournal.com —.
BEKASI ; Agenda bebas sampah atau zero waste merupakan salah satu program unggulan dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB di bawah kepemimpinan Gubernur Zulkieflimansyah dan Wagub Sitti Rohmi Djalilah.
Dalam mencanangkan NTB yang bebas sampah atau zero waste, Pemprov NTB selain menggencarkan program bank sampah di tiap desa, NTB juga ingin mengambil pelajaran dari Pemprov DKI Jakarta yang jauh lebih berpengalaman dalam pengelolaan sampah.
Kepala Biro Humas dan Protokol Pemprov NTB Najamuddin Amy mengatakan, banyak kekhawatiran dan nada pesimistis dari masyarakat tentang program bebas sampah yang dicanangkan Pemprov NTB.
Menurut Najamuddin, cara menjawab keraguan masyarakat dengan belajar, mengadopsi, dan memodifikasi program pengelolaan sampah yang betul-betul dikelola dengan teknologi dan hal tersebut ada di TPST Bantargebang dengan segala kompleksitas persoalannya.
“Betul apa yang dikatakan Pak Gubernur (NTB) dan Ibu Wagub, apabila sampai dikelola dengan baik bisa menjadi berkah, ramai kalau tidak bisa (dikelola) akan menjadi bencana dan sumber penyakit,” ujar Najamuddin saat berkunjung ke Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang, Bekasi, Jawa Barat, Rabu (24/04).
Total Sampah
Najamuddin memaparkan, total sampah di NTB –yang terdiri atas 10 kabupaten dan kota– mencapai 3,388,76 ton per hari.
Dari jumlah tersebut, hanya 631,92 ton yang sampai ke 10 tempat pembuangan akhir (TPA) per hari. Sementara jumlah sampah yang tidak sampai ke TPA atau tidak terkelola dan beredar di sekitar masyarakat mencapai 2,695,63 ton atau 80 persen.
Sedangkan sampah yang berhasil di daur ulang baru sebesar 51,21 ton per hari.
Lebih lanjut Najamuddin mengatakan, produksi sampah terbesar berada di Kabupaten Lombok Timur sebanyak 801,74 ton per hari.
Dari jumlah itu, hanya 15,40 ton saja yang sampai ke TPA, sementara 786,26 atau 98 persen tidak sampai ke TPA atau tidak terkelola dengan baik.
Urutan kedua ada pada Lombok Tengah, dengan 645,73 ton sampah per hari.
Dari jumlah itu hanya 12,25 persen yang ke TPA, sedangkan 627,64 ton sampah atau 97 persen tidak sampai ke TPA.
Untuk ibu kota NTB, Kota Mataram, memiliki produksi sampah 314,30 ton sampah per hari, dengan 273 ton yang sampai ke TPA dan 15,71 ton didaur ulang sehingga hanya 15,59 ton sampah atau 5 persen yang belum dikelola dengan baik.
“Yang tidak sampai ke TPA menjadi sumber penyakit karena beredar di tengah kita (masyarakat),” kata Najamuddin.
Najamuddin mengatakan, belum maksimalnya pengelolaan sampah lantaran kurangnya SDM dan juga alat pengangkut sampah dari TPS menuju TPA.
Mengenai jumlah TPA, kata Najamuddin, sejatinya masih cukup.
10 kabupaten dan kota di NTB memiliki TPA dengan rincian TPA Kebon Kongok seluas 8,41 hektare untuk Kota Mataram dan Kabupaten Lombok Barat, TPA Pengengat di Lombok Tengah seluas 10 hektare, TPA Ijo Balit di Lombok Timur seluas 8 hektare, TPA Jugil di Lombok Utara seluas 8 hektare, TPA Oi Mbo di Kota Bima seluas 7 hektare.
TPA Waduwani di Kabupaten Bima dengan luas 7 hektare, TPA Lune di Dompu seluas 9, dan TPA Batu Putih di Sumbawa Barat seluas 5 hektare. Sementara Kabupaten Sumbawa memiliki dua TPA yakni TPA Raberas seluas 6 hektare dan TPA Lekong seluas 9 persen.
Najamuddin menilai, NTB masih memiliki cukup waktu untuk berbenah dalam hal pengelolaan sampah. Pasalnya, jumlah sampah NTB belum sebanyak yang diterima Jakarta.
Meski hal tersebut juga relatif tidak sepadan mengingat NTB dan Jakarta merupakan dua wilayah yang berbeda, baik dari segi jumlah penduduk, geografis wilayah, hingga kekuatan anggaran.
Namun, lanjut Najamuddin, NTB dapat mengambil pelajaran dari Jakarta yang mampu mengelola sampah dalam jumlah besar dengan memanfaatkan teknologi.
“Ini momentum bagi NTB, sesungguhnya tidak ada sesuatu yang tidak mungkin, belum terlambat untuk NTB karena sampah kita belum sebesar DKI (Jakarta),” ucap Najamuddin.
Kepala Satuan Pelaksana Energi Terbarukan, Komposting, dan 3 R, serta Pemrosesan Akhir Sampah, Dinas Lingkungan Hidup, Pemprov DKI Jakarta, Rizky Febriyanto mengatakan, TPST Bantargebang sudah ada sejak 1989, hasil investasi perusahaan swasta dengan Pemprov DKI Jakarta.
AYA
