Bantuan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier (RJIT) selain atasi kekurangan air lahan, juga memaksimalkan fungsi saluran irigasi
TANJUNG.lombokjournal.com ~ Bantuan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier (RJIT) Kementerian Pertanian (Kementan) dikelola Kelompok Tani di masing masing kelompok di tiap Desa, di Kecamatan wilayah Kabupaten Lombok Utara.
Pengelolaan air dilakukan petani untuk memastikan lahannya bisa terus berproduksi. Dan pengelolaan air bisa dilakukan salah satunya dengan cara merehabilitasi jaringan irigasi. Sehingga air benar-benar dipastikan mengalir ke lahan pertanian.
Hal itu dikatakan Kadis Ketahanan Pangan, Pertanian,Perkebunan dan Perikanan (DKPPP) Kabupaten Lombok Utara, Tresna Hadi, SPt, saat pembagian buku rekening kelompok di halaman Kantor DKP3 Kabupaten Lombok Utara, Selasa (17/05/22).
Penyerahan secara simbolis buku rekening kepada 26 kelompok tani dan jumlah anggaran mencapai Rp. 2.621.000.000,- .
Penyerahan buku rekening secara simbolis kepada kelompok ini sebagai biaya perbaikan Jaringan Irigasi, Embung Pertanian dan lain lain, dengan jumlah anggaran berbeda.
“Kegiatan RJIT dilakukan bukan hanya untuk memperbaiki atau membenahi saluran irigasi. Tetapi juga memaksimalkan fungsi saluran irigasi agar luas areal tanam bertambah, begitu juga indeks pertanaman dan produktivitas,” kata Tresnahadi, di depan Bupati Lombok Utara dan para undangan lainnya.
BACA JUGA: Wisatawan Mulai Berdatangan ke Obyek Wisata Senaru
Dijelaskan, kegiatan RJIT di daerah ini dilakukan karena kondisi saluran irigasi awalnya berupa saluran tanah.
Kondisi ini membuat distribusi air ke lahan sawah kurang lancar dan sering kehilangan air akibat tanah yang poros.
“Kita perbaiki kondisi itu dengan RJIT. Dan agar fungsinya lebih maksimal, dan saluran irigasi ini kita dibuat permanen dengan menggunakan konstruksi pasangan batu dua sisi saluran,” tuturnya.
Sarana transportasi
Di tempat yang sama, Kabid Sarana Prasarana (SP) DKP3 KLU, Mahzan Zohdi, SP berharap, diadakan sarana transportasi (kendaraan sepeda motor) untuk Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) yang sangat minim.
“Kita sama sama tahu kalau Petugas Penyuluh Lapangan – PPL ini 24 jam, sementara mereka butuh transportasi/kendaraan yang memadai dalam melaksanakan tugasnya,” harap Mahzan Zohdi.
Pihaknya sudah berkali kali mengajukan usulan pengadaan sarana transportasi, namun selalu ditolak. Padahal sarana sepeda motor untuk PPL ini sangat penting dalam menunjang tugas mereka, tegasnya.
Dalam kesempatan itu Bupati Lombok Utara, H Djohan Syamsu,SH, langsung menyampaikan jawaban.
Bupati Djohan tidak bermaksud menolak usulan Kepala Bidang Sarana Prasarana (SP), Mahzan Zohdi, SP, tapi ia mengungkapkan kondisi keuangan daerah yang drastis menurun hingga 400 persen APBD (anggaran pendapatan asli daerah).
APBD menurun sebagai dampak Covid-19 dan yang sampai hari ini masih berlangsung. Tidak hanya itu, paska bencana Gempa Bumi 7.0 SR yang meluluhlantahkan Lombok Utara tahun 2018, masih muncul bencana non alam lainnya.
BACA JUGA: Peserta Latsitarda Nusantara XLII Disambut di Lombok Utara
“Meski demikian, akan mengalokasikan sarana transportasi yang masih banyak di OPD yang lain. Kendaraan sepeda motor yang ada di masing masing OPD dengan jumlahnya mencapai 700 akan ditarik, dan sebagiannya akan di alokasikan untuk sarana penunjang tugas PPL yang ada di DKP3 Kabupaten Lombok Utara,” katanya.
Selanjutnya Bupati Djohan membagikan Rekening kepada perwakilan 26 kelompok di semua kecamatan di wilayah Kabupaten Lombok Utara.***
