Umum  

Bantuan Pihak Ketiga untuk Lobar Capai Rp 1,6 M

Bupati Lobar Fauzan Khalid
image_pdfSimpan Sebagai PDFimage_printPrint

Menurut catatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Lombok Barat kala itu, kerugian secara materil diprediksi mencapai Rp 222,5 miliar

LOMBOK BARA.lombokjournal.com — Masa tanggap darurat bencana gempa di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB) pada tahun lalu menghadirkan semangat solidaritas dan kemanusiaan secara nasional.

Banyak pihak telah memberikan bantuan, baik tenaga, pikiran, uang, bahkan logistik untuk membantu masyarakat yang terdampak bencana gempa di Pulau Lombok, khususnya di Kabupaten Lombok Barat.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lombok Barat saat iti berinisiatif membuka rekening untuk memberi kesempatan banyak pihak membantu dalam bentuk uang.

Sisanya yang terbanyak adalah pihak-pihak yang membantu secara langsung ke masyarakat tanpa berkoordinasi dengan pos komando utama tingkat kabupaten maupun tingkat kecamatan.

“Mereka turun langsung menyalurkan bantuan berupa logistik maupun para relawan yang langsung mendampingi warga di titik-titik pengungsian,” ujar Bupati Lobar Fauzan Khalid di Lombok Barat, NTB, Senin (7/1).

Fauzan mengaku berterima kasih kepada semua pihak, baik warga masyarakat Lombok yang tidak terdampak maupun masyarakat Indonesia pada umumnya.

Fauzan menilai, bencana gempa telah memberikan pelajaran berharga bahwa Lombok Barat tidak sendiri menghadapi bencana.

“Kami banyak dibantu oleh berbagai pihak untuk menghadapi masa tanggap darurat dan pascamasa tanggap darurat. Kalau sendiri, kami pasti tidak mampu,” kata Fauzan.

Fauzan menyampaikan hikmah terbesar bencana gempa bagi warga dan umumnya bangsa Indonesia adalah tumbuh suburnya semangat solidaritas sosial, saling tolong menolong, dan saling menghibur antara satu komunitas dengan komunitas lainnya.

Kepala BPBD Lombok Barat Mohammad Nadjib pun mencatat pihak-pihak yang memberikan bantuan melalui pos komando sebanyak 248 pihak, baik pemerintah, swasta, maupun komunitas.

“Mereka yang melalui posko, pasti kita catat. Rata-rata memberikan bantuan berupa logistik,” kata Nadjib.

Sedangkan bantuan pihak ketiga dalam bentuk uang dan melalui rekening BPBD, tambah Nadjib, berjumlah lebih dari Rp 1,69 miliar.

“Kita dibantu oleh Baznas Kabupaten Lombok Barat sebesar Rp 1 miliar, sisanya dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kediri, Garut, Sangihe, Asosiasi DPRD Kab/Kota se Indonesia, Ikatan Alumni Sunan Kalijaga, dan banyak lagi lainnya,” lanjut Nadjib.

Bantuan tersebut, tambah Nadjib, belum termasuk bantuan pembangunan infrastrukrur berupa sekolah, dan tempat ibadah.

“Dalam proses pencatatan dan penggunaannya, BPBD sepenuhnya didampingi oleh BPKP dan  Inspektorat. Semua catatan keuangan didampingi oleh mereka,” ucap Nadjib.

Sekretaris Daerah Lombok Barat Mohammad Taufiq memastikan bantuan dari Pemerintah Kabupaten Kediri Jawa Timur sejumlah Rp 300 juta adalah untuk membangun Hunian Sementara (Huntara) buat warga.

“Menurut mereka, jumlah ini adalah untuk pembangunan huntara. Dalam waktu dekat, Bupati Kediri akan datang mengecek realisasi penggunaannya. Saya minta jangan sampai kita mempermalukan Lombok Barat, apalagi sampai realisasinya seadanya. Semua harus kita pertanggung jawabkan,” kata Taufiq.

Taufiq menyampaikan seluruh huntara harus dibangun di satu titik lokasi, yaitu di Sidemen, Desa Lembah Sari, Kecamatan Batulayar.

Untuk diketahui, bencana gempa pertengahan tahun lalu menimpa ratusan ribu warga Lombok Barat, terutama di empat  Kecamatan, yaitu Kecamatan Gunung Sari, Kecamatan Batulayar, Kecamatan Lingsar, dan Kecamatan Narmada.

Ratusan ribu warga terpaksa menghuni pengungsian yang seadanya. Catatan terakhir yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Lombok Barat, paling sedikit 44 orang meninggal dunia dan ratusan lainnya luka-luka. Beberapa waktu kemudian menjalar penyakit malaria yang membuat pemerintah terpaksa menetapkan status Kejadian Luar Biasa (KLB) skala Kecamatan.

Selain dampak kepada manusia, gempa tersebut telah mengakibatkan kerusakan terhadap 72.222 rumah, 221 rumah ibadah, 87 sekolah atau madrasah, 4 jembatan, 60 tanggul, dan 129 toko/kios.

Menurut catatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Lombok Barat kala itu, kerugian secara materil diprediksi mencapai Rp 222,5 miliar

AYA