Wakil Gubernur NTB, H. Muh. Amin, SH. M.Si saat meninjau daerah aliran sungai (DAS) Padolo Kota Bima minta instansi dan aparatur terkait mempercepat proses pembangunannya
KOTA BIMA.lombokjournal.com – Didampingi sejumlah kepala SKPD, Wagub melihat dari dekat proses pengerjaan DAS Padolo Kota Bima, serta mengindentifikasi kendala, Senin (05/06).
Peninjauan diawali dari jembatan Kodo, Kecamatan Rasana’E Timur. Kepala Balai Wilayah Sungai NTB, Asdin Julaidi menjelaskan, jembatan masih dalam tahap pengerjaan. Jembatan Kodo mengalami kerusakan parah setelah diterjang banjir bandang yang melanda Kota Bima, 21 dan 23 Desember tahun lalu.
Kerusakan jembatan itu menyebabkan putusnya jalan jalur dari Kota Bima menuju Kabupaten Bima. Untuk menghubungkan kedua wilayah tersebut, pemerintah sebeumnya membangun jembatan non permanen.
Setelah menyusuri Wilayah Sungai Padolo yang masih dalam tahap pembangunan, dan dilanjutkan di Jembatan Rabadompu, Wagub meninjau bantaran sungai yang belum dan yang sudah dipasang bronjong.
Panjang Sungai Padolo dari hulu ke hilir sekitar 22 km. Dari bentangan panjang itu, yang sudah dikerjakan baru sekitar 5 km. Tetapi tidak semua 22 km tersebut harus dibenahi. Anggaran yang sudah dialokasikan untuk pengerjaan tersebut sekitar 50 miliar rupiah.
Saat peninjauan ke hilir sungai Padolo, Wagub mendapat penjelasan terkait kendala pembenahan sungai tersebut, yaitu pembebasan lahan yang menurut Asdin Julaidi masih tahap negosiasi antara masyarakat dengan Pemerintah Kota Bima.
Wagub minta bantaran sungai yang belum dipasang bronjong atau beton diselesaikan cepat, mencegah meluapnya air ke pemukiman warga.
Usai menyusur sungai, wagub meninjau SMK PP Provinsi NTB di Kota Bima, salah satu sekolah terdampak banjir bandang Kota Bima. Sejumlah fasilitas rusak berat, bahkan hanyut terbawa banjir. Kepala SMKPP, Abdul Jalal minta Pemerintah provinsi NTB untuk mengalokasikan anggaran rehabilitasi sekolah pertanian dan peternakan tersebut.
Wagub menyampaikan sekolah tersebut perlu mendapat dukungan anggaran, khususnya untuk asrama siswa dan fasilitas belajar-mengajar. Kepala SKPD terkait dimingta mengalokasikan dalam RAPBD Perubahan tahun 2017, mengingat SMKPP akan melahirkan praktisi dan pelaku pertanian dan peternakan.
Wagub juga berjanji akan berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk memperoleh dukungan dana.
AYA
Sumber: Humas NTB
