Bukan hanya menagih realisasi bantuan pembangunan rumah yang rusak, mereka juga mempertanyakan janji bantuan jaminan hidup [jadup] sebesar Rp10 ribu per orang sehari
LOMBOK UTARA.lombokjournal.com – Aliansi Masyarakat Lombok Utara menyuarakan aspirasi warganya yang terdampak gempa, menagih janji bantuan yang dijanjikan pemerintah.
Bersama ratusan massa termasuk remaja putri, sejak sekitar pukul 10.00 wita, pengunjuk rasa secara bergantian berorasi di depan Kantor Bupati Lombok Utara di Tanjug, Senin [26/09].
Salah seorang pengunjuk rasa mengatakan, mereka sanggup terus menunggu di bawah terik panas untuk memperoleh jawaban janji bantuan yang pernah disampaikan Presiden Jokowi.
Pencairan bantuan itu dinilai lamban padahal warga yang terdampak gempa sangat membutuhkan segera untukmembangun rumah maupun kebutuhan jaminan hidup.
“Kami datang mempertanyakan janji Presiden Jokowi ke gubernur dan Bupati Lombok Utara, kapan janji itu direalisasikan. Sampai 2 bulan janji itu belum ada realisanya, ” kata seorang pengunjuk rasa yang berorasi di atas kap mobil.
Seperti diketahui, pasca gempa di Lombok sepanjang bulan Agustus yang memporak porandakan beberapa wilayah di Lombok. Beberapa wilayah di Kabupaten Lombok Utara dan Lombok Timur paling parah terdampak, yang mengakibatkan banyak korban jiwa dan rumah hancur.
Dalam kunjungannya pasca gempa di Lombok Utara, Presiden Jokowi menjanjikan bantuan rehabilitasi rumah korban gempa, untuk rumah yang rusak berat dijanjikan Rp50 juta, rusak sedang Rp25 Juta dan rusak ringan dijanjikan bantuan sebesarRp10 juta.
Bukan hanya menagih realisasi bantuan pembangunan rumah yang rusak, mereka juga mempertanyakan janji bantuan jaminan hidup [jadup] sebesar Rp10 ribu per orang sehari.
Namun bantuan yang ditunggu-tunggu hingga dua bulan itu tak kunjung terealisasi. Warga yang terdampak gempa mulai merasakan lingkungan yang tak sehat menghuni tenda-tenda darurat.
Karena itu, pengunjuk rasa juga mempertanyakan janji pembangunan hunian sementara [huntara] yang juga tak kunjung dibangun.
“Dimana itu huntara, dimana bantuan pembangunan rumah itu, dimana jaminan hidup yang dijanjikan pemerintah, ” kata Bimbo Asmuni, salah seorang pengunjuk rasa saat berorasi.
Menolak Perwakilan
Bupati Lombok Utara, H Najmul Akhyar, usai meresmikan salah satu proyek, kembali ke Kantor Bupati untuk menemui dan biicara dengan pengunjuk rasa. Saat itu Bupatii Najmul yang didampingi Sekda KLU, Kapolres Lombok Utara, petugas BNPB serta beberapa Kepala Dinas di lingkup Pemkab KLU, mengajak 10 wakil pengunjuk rasa untuk menumuinya di kantor darurat bupati.
BACA JUGA; Bupati Najmul Jelskan Soal Bantuan Pasca Gempa
Namun sempat terjadi kericuhan sebentar, karena justru Bupati Najmul yang diajak untuk langsung menemui dan bicara langsung dengan massa. Beberapa pengunjuk rasa menolak kalau bupati hanya mau menemui perwakilan mereka.
Bupati Najmul akhirnya mengalah dan bersedia langsung menemui massa dan menjawab ketidakjelasan yang disampaikan pengunjuk rasa.
Re
