Kerusakan infrastruktur tidak mendukung untuk ditempati, tapi sudah direlokasi ke beberapa kantor terdekat, sehingga bisa melakukan operasional dengan normal
MATARAM.lombokjournal.com — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mengadakan pertemuan dengan sejumlah industri jasa keuangan di NTB.
Deputi Komisioner Pengawasan Perbankan IV, Teguh Supangkat, mengatakan pertemuan yang di lakukan bersama perwakilan dari perbankan, Asuransi, Perusahaan Pembiayaan dan Pegadian untuk mendengarkan isu-isu yang terdampak dari kejadian gempa Minggu lalu menimpa Lombok.
Akses keuangan yang sempat terkendala, namun kini sudah dapat kembali beroperasional.
“Kita mendapatkan informasi, sampai sekarang ini seluruh operasional perbankan sudah berjalan dengan baik. Jadi sudah bisa melayani seluruhnya baik yang terkena gempa maupun tidak,” tutur Deputi Komisioner Pengawasan Perbankan IV, Teguh Supangkat, Rabu (08/08).
Ia menerangkan, dampak gempa pada industri perbankan yang paling parah berada di Kabupaten Lombok Utara, dengan kondisi kantor-kantor perbankan rusak. “infrastruktur kantor di Tanjung yang rusak parah,” terangnya.
Lebih lanjut Teguh menuturkan, kerusakan infrastruktur yang banyak tidak mendukung untuk ditempati. Tapi sudah direlokasi ke beberapa kantor terdekat, sehingga bisa melakukan operasional dengan normal.
“Hari rabu ini sudah berjalan dengan normal,” cetusnya.
Teguh berharap dari perbaikan tersebut industri perbankan, dapat melaksanakan transaksi kegiatan perbankan secara normal lagi. Meskipun pada hari Senin setelah kejadian bencana tersebut, memang ada beberapa yang tutup dan ada juga beroperasional.
Pada hari kedua sebagai besar telah beroperasional kembali.
“Kita mengharapakan untuk bisa melayani masyarakat, jangan sampai masyarakat ini tidak terlayani dan semua yang datang akan terlayani dengan baik, oleh perbankan yang ada,” terangnya
Memang ada beberapa perbankan yang tidak beroperasi, terutama pada debiturnya yang berdampak karena gempa. Menurut informasi perbankan, kurang lebih sekitar 1.3 triliun sampai 2 triliun terdampak langsung maupun tidak langsung.
Namun data ini didapatkan OJK saat ini masih lisan saja dan belum ada data tertulis.
“Tapi data detail ini sedang kita minta, ini baru lisan. Untuk data tertulisnya nanti masing-masing kita minta industri jasa keuangan untuk menyampaikan ke OJK NTB,” pungkasnya.
AYA
