Penyusunan RKPD, Gubernur NTB Minta Tingkatkan Sinergi
Gubernur NTB minta Musrenbang dalam penyusunan RKPD atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah NTB tahun 2023 agar meningkatkan sinergitas
MATARAM.lombokjournal.com ~ Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi NTB untuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) NTB tahun 2023 digelar di Mataram, Kamis (31/03/22).
Dalam acara pembukaan tersebut, Gubernur NTB Dr. H. Zulkieflimansyah, S.E., M.Sc. meminta kepada para bupati, wali kota, dan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta seluruh jajarannya untuk meningkatkan sinergitas.
“Maka pada kesempatan yang baik ini, kami mengajak para bupati dan wali kota untuk menguatkan sinergi serta menyelaraskan seluruh dinamika agar pembangunan di setiap kabupaten kota kita dengan pembangunan pada tingkat provinsi dan nasional berjalan dengan baik,” tutur Bang Zul,
Bang Zul yang saat itu didampingi oleh Wakil Gubernur NTB, Hj. Sitti Rohmi Djalilah serta Hj. Niken Saptarini Widyawati, juga minta agar Indikator kinerja kerja yang belum tercapai sekitar 27 persen, harus jadi target bersama. Demi percepatan penuntasannya pada tahun 2023 yang akan datang.
Gubernur minta agar Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2023 setiap kebijakan pembangunannya tetap memprioritaskan pada pencapaian target makro pada pembangunan tahun 2023. ***
Penyusunan RKPD NTB 2023, Terapkan Lima Pendekatan
Lima pendekatan utama dalam perencanaan, diterapkan dalam penyusunan RKPD NTB 2023
MATARAM.lombokjournal.com ~ Kepala Bappeda NTB H Iswandi mengatakan, rangkaian proses penyusunan dokumen RKPD Tahun 2023, menerapkan lima pendekatan utama dalam perencanaan.
Yaitu top-down, bottom-up, partisipatif, teknokratik, dan politik.
“Untuk proses top-down, RKPD 2023 ini mengacu pada penyusunan RKP Tahun 2023 di tingkat pusat,” kata Iswandi.
Ia mengatakan itu dalam pembukaan Musrenbang untuk penyusunan RKPD NTB 2023, yang turut dihadiri Gubernur NTB Dr. H. Zulkieflimansyah, Kamis (31/03/22) di Mataram.
Untuk bottom-up, RKPD 2023 telah mengakomodir perencanaan pembangunan di tingkat kabupaten/kota.
Proses partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan lembaga dan organisasi kemasyarakatan dalam berbagai forum konsultasi publik.
“Optimalisasi penggunaan media sosial, yaitu Kanal Aspirasi digunakan untuk menjaring aspirasi dan harapan pembangunan dari berbagai kalangan,” tutur Iswandi.
Di antaranya, remaja, pemuda, dan disabilitas. Kanal Aspirasi merupakan platform untuk mengakomodir saran, ide inovatif, dan harapan untuk meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah.
Selain itu Iswandi menjelaskan, prinsip money follow program dan pendekatan perencanaan Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial (THIS) juga telah diterapkan dengan baik dalam rangkaian proses penyusunan RKPD ini.
Diawali dengan pelaksanaan workshop evaluasi capaian kinerja pembangunan daerah Januari 2022.
Dilanjutkan dengan workshop isu strategis, dan Februari 2022, telah dilaksanakan rapat kerja perencanaan pembangunan Pulau Sumbawa dan Pulau Lombok.
“Kami melibatkan Bappeda kabupaten/kota se-NTB,” ungkap Dr. H. Iswandi.
Rangkaian kegiatan Musrenbang RKPD 2023 ini juga melibatkan rapat koordinasi intensif dalam forum mitra pembangunan daerah.
Termasuk forum perangkat daerah, forum gabungan perangkat daerah, pra Musrenbang, dan Musrenbang RKPD 2023.
Tema RKPD 2023 yaitu “Peningkatan produktivitas industri dan diversifikasi ekonomi yang inklusif untuk mewujudkan kegemilangan NTB yang berkelanjutan”.
Hal ini bisa terwujud melalui upaya kuat membangun sinergi dan kolaborasi multi pihak dalam berbagai tingkatan pemerintah. Baik pusat, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan dan desa.
“Sinergi yang kuat ini tentunya akan mendorong peningkatan kinerja pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pembangunan daerah. Jadi Semangat yang menjadi tagline adalah Sinergi Kuat, Kinerja Hebat,” kata mantan Kepala Bappenda Prov. NTB ini.
Hal lain, dipaparkan Iswandi, terkait hasil penjaringan usulan perencanaan pembangunan tahun 2023, dapat dijelaskan total usulan program/kegiatan dari SKPD provinsi adalah 634. Perkiraan anggaran Rp 4.648.546.127.692,20.
Berikutnya, kabupaten/kota 1.288 usulan dengan total anggaran Rp. 6.358.854.995.523. Aspirasi DPRD sebanyak 1.830 usulan untuk 80 jenis pekerjaan, yang mencakup infrastruktur, pendidikan dan kesehatan, reformasi dan pelayanan publik, dan pariwisata.
Selanjutnya, melalui Kanal Aspirasi ada 66 usulan yang diajukan 66 responden dari berbagai kalangan, pemerintah dan nonpemerintah.
“Semua usulan program/kegiatan ini akan dipetakan untuk mendapatkan dukungan pendanaan, tidak hanya melalui APBD provinsi semata,” tandasnya.
Namun juga akan diusulkan untuk mendapatkan dukungan dari dana transfer, dekonsentrasi/tugas pembantuan, kerja sama pemerintah dengan badan usaha, mitra pemerintah dan sumber-sumber pendanaan lain, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. ***
Edukasi untuk Siaga Bencana Harus Terus-Menerus
Belajar dari bencana yang terjadi, wajib dilakukan edukasi bencana untuk mengurangi resiko bencana alam
MATARAM.lombokjournal.com ~ Bencana gempa bumi yang mengguncang Lombok yang terjadi tahun 2018, khususnya Lombok Utara, dampaknya masih terasa hingga sekarang.
Setelah bencana gempa bumi yang mengguncang Lombok, beruntun beberapa wilayah lain di Indonesia, juga diterjang bencana, mulai Sulawesi hingga Jawa Barat.
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat sebanyak 136 bencana alam terjadi di Indonesia sepanjang 1-16 Januari 2021. Bencana banjir paling banyak terjadi, mencapai 95 kejadian.
Bencana lainnya adalah tanah longsor yang terhitung sudah 25 kali terjadi, puting beliung telah terjadi sebanyak 12 kali, serta dua peristiwa gempa bumi. Peristiwa bencana tersebut telah mengakibatkan ratusan jiwa menjadi korban
Belajar dari bencana yang telah terjadi, wajib menjadi perhatian seluruh masyarakat Indonesia pentingnya implementasi pengurangan resiko bencana alam.
Gempa bumi di Izmit, Turki, 1999
Tidak hanya terjadi di Lombok, kesedihan dan kekhawatiran bagi hati rakyat Indonesia terkait bencana alam yang banyak merenggut korban jiwa.
Mulai dari tanah longsor di Sumedang hingga peristiwa gempa bumi berkekuatan M 7,1 di Lombok, kemudian disusul M 6,2 di Kota Majene dan Mamuju. Kita diingatkan ancaman bencana serupa yang bisa terjadi kapan saja dan dimana saja.
Istilah “Arisan” pernah diungkapkan Kepala Pusat Penelitian Geoteknologi LIPI Eko Yulianto, karena bencana alam seperti gempa bumi, longsor, banjir, dan sebagainya bisa terjadi di wilayah mana saja di Indonesia.
“Seluruh wilayah Indonesia dipenuhi retakan – retakan akibat tektonik itu yang notabene menjadi sumber gempa,” terangnya.
Perulangan gempa bumi yang terjadi kurun waktu yang relatif lama, misalnya 50 tahun atau bahkan lebih, sehingga orang – orang mudah melupakannya.
Itulah pentingnya edukasi terus-menerus mengenai mitigasi bencana diperlukan. Salah satu yang jadi sorotan adalah aspek bangunan yang aman atau tahan gempa. Kerap kali sebuah rumah dibangun hanya memperhatikan aspek estetikanya saja, tanpa melibatkan faktor-faktor kebencanaan seperti ketahanan akan guncangan.
Bagaimana pun bencana alam adalah takdir dan nafas dari bumi. Bencana bukan semata-mata aspek teknis tapi juga perilaku dan sikap manusia. Acapkali aturan yang telah dibuat justru dilanggar, seperti mendirikan bangunan di bibir pantai melewati batas sempadan.
Karena itu, perlu diingatkan krusialnya sinergi dan implementasi kebijakan yang sistemik, tidak hanya berlangsung secara sporadis.
Mengenai bencana hidrologi, Indonesia akan mengalami puncak musim hujan pada Januari dan Februari. Karena itu, masyarakat juga perlu mewaspadai bencana hidrometeorologi.
Bencana banjir di Kalimantan Selatan telah mengakibatkan 27.111 Rumah Terendam dan 112.709 Warga Mengungsi di 7 kabupaten/Kota, sementara di Kabupaten Sumedang terjadi tanah longsor di Desa Cihanjuang Kecamatan Cimanggung.
Untuk mengurangi dampak bencana di masa depan, perencanaan tata ruang Kabupaten/kota yang berada pada potensi bencana tinggi harus didesain ulang berdasarkan analisis ilmiah berbasis kebencanaan. ***
Pertunjukan Wayang Botol, Edukasi untuk Siaga Bencana
Di Desa Santong Mulia berlangsung pertunjukan Wayang Botol, untuk mengedukasi pentingnya kesiagaan menghadapi bencana alam
KAYANGAN,KLU.lombokjournal.com ~ Pertunjukan Wayang Botol di Desa Santong Mulia, Kecamatan Kayangan, Kabupaten Lombok Utara, Kamis (31/03/22) menjadi sarana dalam pembelajaran kepada masyarakat tentang kesiagaan dalam kondisi bencana alam.
Pertunjukan wayang botol tersebut di inisiasi oleh Yayasan Sheep Indonesia dan Pemerintah Desa Santong Mulia sebagai wujud kepedulian akan pentingnya edukasi menyeluruh terkait kesiagaan dalam kondisi bencana alam.
Agenda tersebut menjadi salah satu langkah dari yayasan sheep indonesia dalam memberikan edukasi kepada semua kalangan masyarakat terkait kebencanaan.
Berbagai pihak pun turut mendukung agenda tersebut, mulai dari Karang Taruna Panji Daring, Tim Siaga Bencana Desa Santong Mulia, hingga Aliansi Jurnalis Independen Mataram.
Selain pertunjukan wayang botol, agenda tersebut juga dimeriahkan oleh beberapa pertunjukan tari kreasi dari anak-anak Desa Santong Mulia.
Sulistiyo, Koordinator Yayasan Sheep Indonesia mengungkapkan, langkah edukasi siaga bencanakepada masyarakat dengan konsep kesenian, merupakan cara yang terbilang efektif dalam mendapatkan atensi dari masyarakat.
Terlebih lagi dalam pertunjukan wayang botol tersebut anak-anak usia dini di Desa Santong Mulia dapat ikut berpartisipasi menjadi pemain/dalang dalam pertunjukan Wayang Botol.
“Agenda ini bisa menjadi pembelajaran bagi anak-anak maupun masyarakat secara umum terkait kesiagaan dalam kondisi bencana, dan juga sebagai edukasi terkait kegunaan atau fungsi PEM (Pusat Evakuasi Bencana) yang kita dirikan di desa Santong Mulia tepatnya di dusun Lokok Sutrang.” ungkap Sulistiyo
Pada sambutannya, Hermanto selaku Kepala Desa Santong Mulia mengungkapkan, agenda tersebut menjadi agenda awal di Desa Santong Mulia yang sekaligus menjadi launching Kampung Ramadhan Desa Santong Mulia.
Masyarakat, khususnya yang bergerak di bidang UMKM, diberikan ruang selama bulan ramadhan untuk memasarkan produk-produk mereka.
krew Wayang Botol
Kemudian terkait pertunjukan Wayang Botol diharapkan dapat menjadi sarana pembelajaran bagi masyarakat untuk bisa mengambil hikmah dari bencana alam yang terjadi di Lombok Utara beberapa tahun silam.
“Dalam agenda ini kita sama-sama mengingat kembali peristiwa bencana, dengan harapan kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran kedepannya,” kata Hermanto.***
Kerjasama Dinas Kependudukan dan Klinik PKU Muhammadiyah
Penandatangan kerjasama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil KLU dengan Klinik PKU Muhammadiyah disaksikan Bupati Djohan
TANJUNG.lombokjournal.com ~ Kerjasama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil KLU dengan Klinik PKU ditandatangani, bertempat Klinik PKU Muhammadiyah Gangga Kamis (31/03/22).
Penandatanganan kerjasama keduanya dalam upaya percepatan pelayanan penerbitan dokumen administrasi kependudukan (adminduk) 3 in 1, yaitu Akta Kelahiran, Akta Kematian, KIA dan KTP serta KK di untuk masyarakat KLU
Bupati Lombok Utara H. Djohan Sjamsu SH yang menyaksikan penandatanganan perjanjian kerja sama itu mengatakan, momen ini penting untuk percepatan pelayanan pada masyarakat.
“Saya harapkan kerjasama antara Klinik Muhammadiyah dan Dukcapil bisa berjalan dengan baik agar pelayanan pada masyarakat lebih maksimal,” harapnya.
Hadir dalam penandatanganan itu Ketua TP PKK KLU Hj. Galuh Nurdiyah Djohan Sjamsu, Kepala Dukcapil H. Rubain, S.Sos, M.Si, Ketua Pimpinan Muhammadiyah KLU Drs. H. Parthu, M.Sc, dan Direktur Klinik PKU Muhammadiyah KLU dr. Ahmad Haerul Umam. ***
Ini momen bersejarah, Bupati Djohan melakukan groundbreaking tanda dimulainya pembangunan Kantor Bupati Lombok Utara
TANJUNG.lombokjournal.com ~ Pembangunan Kantor Bupati Lombok Utara akhirnya memasuki tahap awal konstruksi, ditandai peletakan batu pertama (groundbreaking) oleh Bupati Djohan Sjamsu, SH didampingi Wakil Bupati Danny Karter Febrianto R, ST, M.Eng, Kamis (31/03/22).
Ini menempuh ikhtiar yang cukup panjang, untuk mewujudkan gedung perkantoran yang representatif. Gedung perkantoran suatu instansi punya fungsi strategis untuk menunjang kelancaran aktifitas pemerintahan dan pelayanan publik.
Bupati Djohan mengatakan, sejak situasi KLU menghadapi masa sulit, akibat terpaan gempa 2018 dan wabah Covid-19 di awal 2020, diperlukan ikhtiar keras guna merealisasikan pembangunan Kantor Bupati.
Bupati Djohan Sjamsu
“Padahal Kantor Bupati merupakan sentral aktivitas pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat,” kata Bupati Djohan.
Tidak hanya itu, keberadaan Kantor Pemerintahan juga sebagai ikon daerah, selain mempercantik lanskap tata ruang wilayah kabupaten.
Bupati mengajak seluruh lapisan masyarakat secara bersama-sama melewati tantangan yang ada dengan bekerja sungguh-sungguh.
Diakuinya, sumber anggaran pembangunan kantor bupati ini mengandalkan kekuatan APBD KLU.
“Sebagai warga utara (Lombok Utara-red) kita bersyukur di usia 13 tahun KLU, baru saat ini kita bisa membangun kantor bupati,” katanya.
Ia memaparkan dua alasan pembangunan kantor pusat pemerintahan daerah mesti dilaksanakan pada 2022.
Pertama, tahun 2022 sebagai momen yang tepat untuk membangun kantor pusat layanan pemerintahan daerah.
Kedua, pada tahun-tahun berikutnya negara dan daerah-daerah di Indonesia disibukkan dengan agenda Pemilu dan Pilkada, yang akan memakan anggaran cukup besar.
“Oleh sebab itu, saya rasa pembangunan gedung kantor bupati tahun ini adalah waktu yang tepat,” tehas bupati.
Selain itu, pihaknya berencana akan membangun Jalan Lingkar Utara (Jalinkra). Pasalnya, lahan lokasi pembangun jalan ini telah dibebaskan sejak tujuh tahun silam.
Itulah kenapa pembangunan jalinkra secepatnya akan direalisasikan tahun ini.
Terlebih lagi, ke depan dimungkinkan dibangunnya lintasan jalan jalur dua arah di tengah Kota Tanjung, terbentang dari Desa Sokong sampai dengan depan Kepolisian Sektor Tanjung.
Ia berharap dimulainya pembangunan Kantor Bupatiakan diikuti dengan pembangunan sejumlah kantor OPD di kompleks yang sama, yang dibangun secara bertahap.
“Ini semua bukan mimpi, namun bisa diwujudkan secara nyata apabila kita mau bekerja keras dan kompak menuju daerah yang lebih maju. Mari kompak bersatu bangun daerah kita ini,” harapnya.
Optimis bangun infrastruktur
Kepala Dinas PUPR dan Perkim KLU, Kaha Rizal, ST, MT menuturkan, setelah banyaknya bangunan pemerintah yang hancur akibat gempa empat tahun silam, tahun ini pemda memiliki optimismemembangun kembali infrastruktur yang luluh lantah tersebut.
Diterangkan Rizal, luas lahan lokasi pembangunan kantor bupati tercatat sekitar 2.6 hektar, dengan total luas lahan untuk bangunan kantor sebanyak 2.332 meter persegi.
Gedung Kantor Bupati itu direncanakan terdiri dari 4 lantai dengan lantai dasar/semi basement sebagai tempat Parkir VIP.
Lantai 1 (satu) khusus ruang Bupati, Wakil Bupati, dan Sekda. Sementara lantai 2 (dua) untuk ruang Asisten dan Staf Ahli Bupati, serta lantai 3 akan dipergunakan untuk ruang peribadatan.
Menurutnya, hal menarik dari bangunan Kantor Bupati tersebut terletak pada desain atap gedung menyerupai atap Masjid Kuno Bayan.
Ikon ini tentu akan membuat desain arsitektur Kantor Bupati terlihat lebih menarik dan elegan, dengan menonjolkan simbol adat dan budaya daerah Dayan Gunung.
Rizal pun berharap pelaksanaan konstruksi dapat berjalan lancar agar secepatnya memberikan manfaat bagi semua pihak yang terkait.
Dalam acara groundbreaking itu hadir Ketua DPRD Nasrudin, SHI, bertempat di belakang RSUD Kabupaten Lombok Utara (KLU), Tampak hadir unsur Forkopimda KLU, para Pimpinan DPRD, Anggota DPRD Provinsi NTB H. Junaidi Arif, SP, segenap Anggota DPRD KLU, para Kepala OPD, Ketua TP PKK Ny. Hj. Galuh Nurdiah Djohan Sjamsu, Camat se-KLU, Leader KSO Kukuh Sugiarto, ST, tokoh masyarakat serta para undangan lainnya. ***
Pembangunan PLTBm, Ini Keuntungan yang Didapat
Kelanjutan kerjasama NTB-Denmark yaitu pembangunan PLTBm, apakah kelenihan pembangkit listrik ini
MATARAM.lombokjournal.com ~ Tindak lanjut dari kerjasama Nusa Tenggara Barat (NTB) bersama Denmark, akan dibangun Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa (PLTBm).
Sebelum merealisasikan pembangunan PLTBm, Tim Consulting Denmark telah bertemu dengan Gubernur Zulkieflimansyah, Rabu (30/03/22) lalu.
Tim tersebut akan memulai melakukan studi kelayakan atau feasibility study, untuk mengidentifikasi kemampuan dan kapasitas bahan baku (sekam) yang ada di NTB. Sebab untuk membangun pembangkit dimaksud dibutuhkan sekitar 150.000 ton bahan baku (sekam) setiap tahunnya.
Apakah Lombok yang dituju sebagai lokasi pembangunan PLTBm cuku tersedia bahan bahu yang dimaksud, mengingat sekam di Lombok juga dibutuhkan sektor lainnya, seperti pertanian dan beberapa sektor lainnya.
PLTBm
Tim Consulting Denmark tidak ingin mengganggu kapasitas bahan baku yang digunakan oleh masyarakat NTB. Karena itu harus bisa dipastikan detail dan pastinya penghasilan sekam di NTB mencukupi untuk kepentingan pembangkit listrik itu.
Kelebihan PLTBm
Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro (saat itu), waktu meresmikan PLTBm di Kepulauan Mentawai, Sumatra Barat, Selasa (17/09) tahun lalu, menjelaskan kelebihan pembangunan pembangkit listrik tersebut.
BACA JUGA: Kerjasama NTB-Denmark, Studi Kelayakan PLBm Dimulai
Pertama, PLTBm menyediakan energi listrik untuk daerah yang sama sekali belum teraliri listrik. Dengan pembangunan pembangkit ini, Indonesia dapat menambah rasio elektrifikasi nasional
Kedua, PLTBm menjadi salah satu upaya pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT), khususnya tenaga biomassa yang masih belum banyak dikembangkan. Pembangunan inovasi PLTBm ini mampu mewujudkan upaya mengurangi penggunaan BBM dan energi fosil lainnya.
Ketiga, pembangunan PLTBm ini juga bagian pembangunan daerah 3T atau Tertinggal, Terdepan dan Terluar. Pembangunan PLTBm ini menunjukkan, negara hadir di setiap titik wilayah NKRI.
Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa di Kepulauan Mentawai berbahan bakar bambu untuk menggantikan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD).
PLTBm di Pulau Siberut dengan kapasitas 1.300 kW, sedang di tiga desa, yaitu Saliguma yang diresmikan hari ini, Madobag, dan Matotonan, dengan total kapasitas 700 kW untuk 1.233 Kepala Keluarga.
Potensi penghematan yang akan diperoleh dari PLTBm dibandingkan PLTD adalah Rp 14 miliar per tahun.
Selain penghematan, pendapatan masyarakat juga meningkat dengan adanya pembelian bambu dari kebun masyarakat setempat, dan penyerapan tenaga kerja sebesar Rp 2 miliar per tahun.
Nah, bagaimana dengan rencana pembangunan PLTBm di Lombok, sudahkah mempertimbangkan ha;0ha; uyang fidrbut itu? Kita tunggu, apakah rencana pembangunman PLTBm di Lombok terlaksana, atau akan menghadapi kendala misalnya soal bahan baku. ***
Kerjasama NTB-Denmark, Studi Kelayakan PLTBm Dimulai
Studi kelayakan rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa (PLTBm) di NTB sebagai tindak lanjut kerjasama NTB-Denmark, didukung Gubernur Zul
MATARAM.lombokjournal.com ~Gubernur NTB, Zulkieflimansyah, mendukung penuh studi kelayakan atau Feasibility Study (FS) oleh Tim Consulting Denmark.
Studi kelayakan itu terkait rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa (PLTBm) di NTB.
Gubernur Zul mengapresiasi ketelitian Tim Consulting Denmark sebelum membangun PLTBm di NTB.
“Senang menerima utusan negara Denmark yang menindaklanjuti kerjasama di bidang Energi antara Denmark dan NTB. Mereka selalu menyempatkan studi lapangan yang detail sebelum sebuah project dieksekusi,” tutur Gubernur di ruang kerjanya, Rabu (30/03/22).
Ia mengatakan itu saat menerima Tim Consulting Denmark dalam persiapan FS PLTBm Lombok.
Dalam kesempatan tersebut, dibahas Lombok yang menjadi salah satu daerah prioritas untuk dibangunnya PLTBm.
Tahap yang akan dilakukan adalah mengidentifikasi kemampuan dan kapasitas bahan baku (sekam) yang ada di NTB.
Sekam di NTB digunakan oleh beberapa sektor contohnya pertanian dan beberapa sektor lainnya.
Tim Consulting Denmark tidak ingin mengganggu kapasitas bahan baku yang digunakan oleh masyarakat NTB, sehingga ingin memastikan berapa detail dan pastinya penghasilan sekam di NTB mencukupi.
Tim Consulting Denmark sendiri membutuhkan sekitar 150.000 ton bahan baku (sekam) setiap tahunnya.
Sehingga Pihak Denmark akan memastikan terlebih dahulu volume dari bahan baku dan mengidentifikasi sektor yang terlibat di dalam rencana pembangunan PLTBm. ***
BAZNAS NTB Inisiasi Program Rumah Singgah
BAZNAS NTB memprioritaskan program rumah singgah, yang melayani tempat tinggal sementara pasien dari luar Lombok yang melanjutkan pengobatan ke rumah sakit rujukan
MATARAM.lombokjournal.com ~ Badan Amil Zakat Nasional Wilayah Nusa Tenggara Barat menggelar syukuran yang menempati kantor baru, sekaligus menginisiasi program rumah singgah bagi pasien luar daerah yang melanjutkan pengobatan, Rabu (30/03/22).
“Semoga Baznas NTB akan memprioritaskan program rumah singgah agar dapat membantu masyarakat,” ujar Baiq Eva Nurcahyaningsih, Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Provinsi Nusa Tenggara Barat mewakili Gubernur saat tasyakuran di kantor baru Baznas
Program rumah singgah ini akan melayani tempat tinggal sementara bagi pasien yang datang dari luar pulau Lombok yang akan melanjutkan pengobatan ke rumah sakit rujukan.
Selama ini seperti dikatakan Eva, kondisi pasien dan keluarga seringkali menginap di rumah sakit dengan kondisi seadanya. Hal ini rentan memperburuk kondisi pasien maupun keluarga untuk tertular penyakit.
Begitu pula dengan rumah singgah milik Baznas di luar daerah seperti di RS Sanglah, Bali agar dapat meningkatkan pelayanan bagi warga NTB yang berobat di sana.
Eva menambahkan, dengan menempati kantor baru di jalan Catur Warga tepat di seberang lapangan Sangkareang Mataram, Baznas akan lebih semangat dan kreatif dalam mengelola dana yang dititipkan oleh umat.
Sebelumnya, Baznas NTB berkantor di komplek Islamic Center Mataram.
Direktur Baznas NTB, Dr H Muhammad Said Ghazali mengatakan, ia berharap kantor yang kini ditempati ke depannya akan dihibahkan kepada Baznas oleh Pemprov.
“Sebagai rasa syukur, semoga kantor baru ini akan memudahkan pelayanan dan meningkatkan kinerja Baznas”, ujarnya.
Hadir pula, Baznas kabupaten/ kota se NTB dan Dewan Pengawas Baznas. ***
Kapolda NTB Kunjungi KLU, Jelaskan Amanah Kapolri
Selain silaturahi, kunjungan Kapolda NTB ke KLU untuk menegaskan konsen dari Kapolri untuk percepatan vaksinasi
TANJUNG.lombokjournal.com ~ Kapolda NTB Irjen Pol. Drs. Djoko Poerwanto bersama Ketua Bhayangkari NTB Ny. Irna Djoko Poerwanto serta Pejabat Utama Polda NTB mengunjungi Kabupaten Lombok Utara, Rabu (30/03/22).
Kedatangan Kapolda NTB yang juga beradaptasi dengan wilayah kerja baru itu, disambut Bupati Djohan Sjamsu dan Wakil Bupati, Danny Karter beserta para pejabat teras lingkup Pemerintah KLU.
Kunjungan kerjanya di Gumi Tioq Tata Tunaq kali ini guna mempererat tali silaturahmi dengan unsur Forkopimda dan tokoh masyarakat Lombok Utara seraya press conference kegiatan Gebyar Vaksinasi Presisi Mabes Polri.
Kapolda NTB mengatakan, tujuannya ke KLU untuk bersilaturahmi. Selain itu, menunjukkan hadirnya kepolisian di tengah masyarakat di Lombok Utara.
“Saya berterimakasih sudah bisa diterima di Lombok Utara,” ujarnya.
Inspektur Jenderal yang sebelumnya menjabat Direktur Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri itu menuturkan, konsen dari Kapolri serta pejabat utama Mabes Polri saat ini adalah mempercepat vaksinasi.
Hal itu diamanahkan ke seluruh jajaran Polda di seluruh wilayah Indonesia.
Ia menjelaskan, tujuan dari vaksin tersebut untuk membentuk kekebalan kelompok sehingga aktivitas masyarakat tanpa kekhawatiran terhadap penyebaran virus Covid-19 dan variannya.
“Kekebalan kelompok di atas segalanya, sebab kalau kekebalan kelompok sudah kuat maka kegiatan sehari-hari akan nyaman,” kata Joko.
Sementara itu, Bupati Djohan Sjamsu dalam kesempatan itu memaparkan keadaan Lombok Utara secara garis besar mulai dari potensi-potensi yang ada serta kondisi masyarakat.
KLU memiliki begitu banyak potensi mulai dari potensi alam, hasil pertanian dan potensi yang paling menonjol ialah pariwisata.
“Lombok Utara memiliki banyak jenis destinasi wisata di antaranya pantai, gunung, religi dan adat,” sebut Bupati.
Kata Djohan, sebagai kabupaten termuda di Nusa Tenggara Barat tentu Lombok Utara masih perlu banyak berbenah dari segala aspek menuju kabupaten yang lebih maju. “Mudah-mudahan kita bisa mengejar ketertinggalan dari kabupaten lain di NTB,” harap Djohan.
Menurutnya, KLU merupakan daerah dengan tingkat kriminalitas rendah.
Selain itu penganut agama memang beragam di KLU, tapi pihaknya menegaskan tidak pernah ada gesekan antar umat beragama.***
