Capaian program 100 hari kerja Bupati dan Wakil Bupati Lombok Utara, harus mengatasi persoalan-persoalan sebagai dampak gempa bumi dan pandemi Covid-19
TANJUNG.lombokjournal.com ~ Dalam menyampaikan capaian program 100 Hari Kerja, Bupati Lombok Utara, H. Djohan Sjamsu, SH dan Wakil Bupati Danny Karter Febrianto ST. M.Eng menyampaikan, banyak persoalan harus segera diselesaikan mengawali pemerintahannya.
“Mengawali pemerintah sekarang ini, diharapkan segera menyelesaikan persoalan daerah,” kata Bupati Djohan Sjamsu dalam jumpa pers bersama para pewarta di Tanjung, Lombok Utara, di Aula Kantor Bupati, Rabu (30/06/21).
Namun, menurut Bupati Djohan, Kabupaten Lombok Utara (KLU) masih dihadang banyak persoalan sebagai dampak gempa bumi dan pandemi Covid-19 yang belum bisa diprediksi kapan berakhir.
BACA JUGA: Kunci Utama Pemberantasan Korupsi Adalah Pendidikan Anti Korupsi
“Gempa meluluh lantakkan Lombok Utara, hingga sekarang banyak persoalan belum selesai. Banyak persoalan yang harus dipikirkan dan segera dikerjakan,” kata bupati.
Diungkapkan, saat ini pendapatan asli daerah (PAD) Lombok Utara mengalami penurunan tajam, dari yang semula 500 milyar kini merosot hingga 50 persen.
Menurut Bupati Djohan, di tengah banyak persoalan itu Pemerintah Daerah harus mengambil langkah untuk segera menyelesaikannya. Pemerintahannya mengemban tugas prioritas, sekaligus menjalankan visi-misi pemerintah.
“Terkait visi misi Lombok Utara bangkit, menuju Kabupaten Lombok Utara yang inovatif, sejahtera dan religius,” ucap bupati.
BACA JUGA: Soal RTG dan Jadup Disampaikan Pada Komisi VIII DPR
Jumpa pers yang juga dihadiri Wakil upati Danni Karter Febrianto itu, dipandu Penjabat Sekda, Drs H. Raden Nurjati. Hadir pula saat itu, Plt. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) KLU Evi Winarni, SP., M.Si, Kepala Bappeda Lombok Utara, Kapolres dan Kepala Bagian Humas Setda Lombok Utara, Mujaddid Muhas.
Program 100 Hari
Program 100 Hari Kerja Bupati dan Wakil Bupati ini merupakan wujud keberpihakan, suatu komitmen pemimpin daerah kepada masyarakat semata-mata.
Dalam program ini, yang diutamakan adalah memberi pedoman dalam mengkoordinasi, merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi program 100 hari setelah pelantikan pemimpin daerah.
“Sebagai upaya untuk memberikan solusi cepat terkait dengan permasalahan-permasalahan yang harus segera dituntaskan,” kata bupati.
Namun, berhasil atau tidaknya kegiatan ini relatif tidak mengganggu jalannya pemerintahan. Bila berhasil maka akan menjadi catatan positif tingginya kinerja Pemerintah Daerah di mata masyarakat.
Dalam program 100 Hari Kerja ini, ada empat hal yang telah dilakukan Bupati Djohan Sjamsu dan Wakil Bupati Danny Karter Febrianto. Empat hal itu, yakni pertama, Memarak (menyampaikan).
Program Memarak merupakan upaya merajut komunikasi dua arah, antara pihak Pemerintah Daerah dan masyarakat. Di satu pihak Pemda menyampaikan program-programnya, di pihak lain masyakat menyampaikan aspirasinya.
Dalam kegiatan Memarak, baik Bupati maupun Wakil Bupati melakukan kunjungan ke rumah ibadah dan bertemu kelompok-kelompok agama. Selain itu, juga mengunjungi pasar tradisional dan RS Daerah.
“Saat kegiatan memarak juga bertemu dengan petani, buruh serta pedagang kecil. Kami menyapa tokoh masyarakat, sekaligus dengan kalangan UMKM,” jelas bupati.
Kedua, Merikeq, yang dikonsentrasikan pada perbaikan data (verifikasi dan validasi). Khususnya data penerima dan usulan Rumah Tahan Gempa (RTG), bagi masyarakat yang rumahnya rusak akibat gempa bumi 5 Agustus 2018.
Selain itu, juga melakukan pendataan terkait perbaikan irigasi tersier di 24 titik di Tanjung, Gangga, Kayangan dan Bayan. Termasuk pembangunan embung.
“Ini bermaksud menjamin kelangsungan hidup masyarakat. Kalau UMKM terpuruk, kita harus memperbaiki sektor pertanian,” kata bupati.
Ketiga, Pelayanan Prima, yang berujuan mendorong semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) melakukan inovasi untuk menghadirkan pelayanan prima, dengan menekankan perubahan sikap personil.
Bupati menjelaskan, adanya inovasi pelayanan elektronik di puskesmas, sehingga nantinya masyarakat bisa melakukan antrean secara elektronik. Selain itu ada administrasi kependudukan di Puskesmas.
“Puskesmas akan memberi pelayanan kependudukan. Akte kelahiran bisa diberikan di puskesmas, masyarakat tidak perlu lagi mengurus di kantor Dukcapil,” kata bupati sambil menambahkan ada stiker PKH bagi keluarga yang sudah sejahtera.
Kemudian yang keempat, Pariwisata KLU Bangkit. Pemerintah Daerah membangkitan kembali pariwisata Lombok Utara dengan terobosan inovatif. Menggandeng para pelaku pariwisata, masyarakat dan pemerintah.
“Bagaimana kita tetap bekerja keras di tengah pandemi Covid-19. Karena kita tidak boleh diam,” kata bupati.
Beberapa hal yang dilakukan, misalnya membuka forum pelaku pariwisata dan pemerintah, branding destinasi pariwisata prioritas, workshop dan Focus Group Discussion (FGD).
Sementara itu, Wakil Bupati Danny Karter Febrianto, yang bicara usai penjelasan bupati, lebih fokus pada penjelasan verifikasi data RTG.
“Bagaimana ketepatan sasaran, seperti pihak BNPB yang menekankan ketepatan sasaran,” jelas wabup.
Selama ini lebih ribuan masyarakat yang tecoret untuk memperoleh bantuan RTG. Sebab terdapat NIK (nomor induk keluarga) dan KK (kepala keluarga) yang tidak sesuai nama, jumlah sekitar 14 ribu.
Namun dijelaskan, sejauh ini sudah berlangsung koordinasi antara BNPB dan BPBD untuk mengeluarkan SK susulan tahap dua.
Wabup Dany Karter menjawab pertanyaan wartawan terkait RTG mengatakan, optimis bisa menyelesaikan tenggang waktu yang ditentukan, yaitu pada bulan Agustus 2021.
“Semua RTG akan terselesaikan,” kata Wabup Danny.
@ng
