Nyepi tetap berjalan sebagaimana mestinya, dan takbiran juga berjalan dengan penyesuaian
MATARAM.LombokJournal.com ~ Menteri Agama Nasaruddin Umar menyampaikan bahwa pemerintah telah menyiapkan langkah antisipatif terkait potensi beririsan antara malam takbiran Idul Fitri dan Hari Raya Nyepi yang tahun ini bertepatan pada 19 Maret 2026.
“Pada 19 Maret nanti ada Hari Nyepi. Kita mengetahui bahwa saat Hari Nyepi tidak diperkenankan ada suara berisik maupun aktivitas kendaraan,” ujar Menag kepada awak media.
BACA JUGA : Balai POM Mataram Terbitkan 202 NIE untuk UMKM
Menag menjelaskan, pemerintah melalui Kementerian Agama telah melakukan koordinasi intensif dengan pemerintah daerah dan tokoh-tokoh masyarakat di Bali guna memastikan kedua perayaan keagamaan tetap berjalan dengan baik dan penuh saling pengertian.
“Alhamdulillah, kami telah berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan tokoh-tokoh masyarakat di Bali. Sudah ada kesepakatan bahwa takbiran tetap dapat dilaksanakan dan tidak bertentangan dengan pelaksanaan Nyepi,” jelasnya.
BACA JUGA : Rahasia Sahur Supaya Kenyang Lebih Lama
Ia menegaskan bahwa pelaksanaan takbiran dilakukan dengan sejumlah penyesuaian.
“Dengan catatan, Nyepi tetap berjalan sebagaimana mestinya, dan takbiran juga berjalan dengan penyesuaian. Takbiran tidak menggunakan sound system dan dibatasi waktunya, yaitu dari pukul 18.00 sampai 21.00 waktu setempat,” tambahnya.
Menurut Menag, kesepakatan ini mencerminkan kedewasaan dan kearifan masyarakat Indonesia dalam menjaga harmoni di tengah keberagaman.
Ia mengapresiasi sikap saling menghormati antarumat beragama yang telah terbangun dengan baik, khususnya di Bali.
“Inilah wajah Indonesia. Ketika dua momentum keagamaan besar bertemu, antara takbiran dan Nyepi, kita tidak mempertentangkan, tetapi mencari titik temu dengan dialog dan musyawarah. Semangat toleransi dan saling menghargai harus terus kita rawat,” tuturnya.
BACA JUGA : Puasa, Tak Perlu Lagi Minum Obat Maag
Terkait kemungkinan adanya perbedaan waktu penetapan Idul Fitri, Menag menyampaikan bahwa hal tersebut merupakan dinamika yang lazim dalam kehidupan keagamaan di Indonesia.
Ia menambahkan bahwa pemerintah akan tetap mengikuti prosedur sidang isbat sebagai mekanisme resmi penetapan awal Syawal.dan
