Optimalkan Layanan Publik, Pemprov NTB Siapkan Renaksi

Renaksi di NTB bertujuan optimalkan pelayanan publik, khususnya pengelolaan pengaduan pelayanan publik dengan memanfaatkan SP4N Lapor secara optimal di lingkungan Pemerintah Provinsi NTB

MATARAM.LombokJournal.com ~ Pemerintah Provinsi NTB telah menggelar rapat penyusunan rencana aksi (Renaksi) terkait pengelolaan pengaduan pelayanan publik.

Rapat tersebut dilaksanakan di Kantor UPTD Pusat Layanan Digital Kominfotik NTB, Jum;at (01/03/24), yang dipimpin langsung oleh Kepala UPTD Layanan Digital, Ari Wahyuddin, S.STP.,M.M.

Kepala UPTD Diskominfotik NTB menyatakan penyusunan Renaksi di tingkat daerah NTB untuk optimalkan pelayanan publik

Rapat ini bertujuan untuk merumuskan langkah-langkah dan tahapan untuk optimalkan aplikasi SP4N Lapor guna mencapai layanan optimal.

Dalam keterangan resmi, Kepala UPTD menjelaskan bahwa penyusunan Renaksi memiliki tujuan sebagai panduan dalam menyelenggarakan langkah-langkah dan tahapan optimalisasi penggunaan SP4N Lapor, demi mencapai layanan optimal strategis nasional.

“Penyusunan Renaksi ini merupakan acuan untuk melaksanakan langkah-langkah dan tahap optimalisasi SP4N Lapor guna mencapai layanan optimal strategis nasional,” tuturnya.

Kepala UPTD juga menyatakan bahwa penyusunan Renaksi di tingkat daerah NTB bertujuan optimalkan pelayanan publik. Khususnya dalam pengelolaan pengaduan pelayanan publik dengan memanfaatkan SP4N Lapor secara optimal di lingkungan Pemerintah Provinsi NTB.

Sasaran strategis nasional dalam Road Map pengelolaan pengaduan pelayanan publik, sekitar 90 persen, menjadi target yang hendak dicapai.

Kepala UPTD berharap dengan penyusunan Renaksi ini, Pemerintah Daerah dapat mengambil langkah selanjutnya dengan menyusun dan menetapkan Surat Keputusan (SK) Tim Pengelolaan Pengaduan. Sesuai hasil Monitoring dan Evaluasi (Monev) yang dilakukan Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri RI.

Berdasarkan Peraturan Presiden nomor 76 tahun 2013 dan Peraturan Menteri PAN-RB nomor 3 tahun 2015, aplikasi SP4N Lapor telah ditetapkan sebagai sarana pengaduan publik yang dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.

Rapat ini dihadiri oleh perwakilan dari berbagai instansi terkait di jajaran Pemprov NTB, termasuk DLHK NTB, Dinas Kesehatan NTB, Dinas Sosial NTB, Inspektorat NTB, Disnakertrans NTB, serta Biro Hukum Setda NTB.

Seluruh jajaran Pemprov NTB menegaskan komitmen bersama untuk optimalkan kualitas pelayanan publik di Provinsi NTB melalui langkah-langkah konkret seperti penyusunan Renaksi. ssn/dyd

Evaluasi BPKP, Jajaran Pemprov NTB Diminta Lakukan Perbaikan Signifikan

Pj Gubernur NTB minta jajajannya melakukan progres perbaikan signifikan, agar laporan padai tahun 2024 mengalami perubahan

MATARAM.LombokJourmal.com ~ Catatan penting hasil pengawasan dan evaluasi Badan Pemeriksa Keuangan Pembangunan (BPKP) terkait tata kelola pemerintahan, akan menjadi panduan perbaikan penyusunan perencanaan pembangunan di awal tahun ini.

Pj Gubernur NTB menerikan BPKP NTB

Pj Gubernur NTB, Lalu Gita Ariadi menyampaikan itu saat menerima laporan rutin semester kedua tahun 2023 dari Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Nusa Tenggara Barat dari Kepala BPKP NTB di kantor Gubernur, Rabu (31/01/24).

Laporan BPKP itu terdiri dari lima klaster, yakni tentang infrastruktur, pariwisata, kualitas hidup, kemandirian daerah dan fiskal.

Atas laporan BPKP itu, Pj. Gubernur meminta jajaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) melakukan progres perbaikan signifikan, agar laporan mendatang di tahun 2024 mengalami perubahan.

Dalam pertemuan tersebut, beberapa catatan yang dibahas berdasarkan hasil pengawasan BPKP. Salah satunya pembangunan Smelter PT Amman Mineral di kabupaten Sumbawa Barat yang masih membahas mekanisme pembebasan lahan dan rencana pengelolaan Smelter tersebut yang telah rampung delapan puluh persen lebih.

Pembahasan lintas pemangku kebijakan diharapkan dapat menghasilkan kebijakan yang bisa segera dilakukan aksinya dalam tahun ini juga.

Pada kesempatan yang sama, Kepala BPKP, Sidi Purnomo menjelaskan, pembangunan smelter termasuk dalam klaster infrastruktur yang masif dilakukan selain serahterima pekerjaan jalan (Keruak -Sunggung).

Catatan BPKP adalah alokasi pajak kendaraan untuk infrastruktur yang belum maksimal serta perbaikan database jalan dan jembatan.

Terkait data, lanjutnya, BPKP juga mencatat pentingnya perencanaan dan data bantuan sosial, penanggulangan kemiskinan ekstrem, stunting dan program prioritas lain yang membutuhkan peningkatan capaian.

Adapun dalam kemandirian daerah, BPKP mendorong komitmen penggunaan produk lokal dan membatasi produk impor.

Sedangkan kemandirian fiskal, BPKP masih mencatat ada potensi anggaran yang tidak efektif dan potensi pendapatan asli daerah yang belum maksimal digali.

“Soal tata kelola saja dan peningkatan komitmen dalam manajemen resiko,” rincinya. jm/her

Pemprov Siap Dukung Komisi Penanggulangan HIV-AIDS Provinsi NTB

Upaya penanggulangan HIV-AIDS didukung Pemprov NTB, mengingat banyaknya event nasional dan internasional di NTB yang dikhawatirkan meningkatkan penularan HIV-AIDS

MATARAM.LombokJournal.com ~ Pemerintah Provinsi NTB siap memberikan dukungan bagi Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi (KPAP) NTB, untuk mencegah demi mencegah dan penanggulangan HIV-AIDS di masyarakat.

.Hal tersebut diungkapkan oleh Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah NTB, Drs. H. Fathurrahman, M.Si dalam rapat koordinasi kemitraan, dalam upaya pencegahan dan penanggulangan HIV-AIDS tingkat Provinsi, yang diselenggarakan oleh KPAP NTB, pada Rabu (18/10/23).

Dalam penanggulangan HIV-AIDS di NTB, diharapkan dikoordinasikan ke Pemerintah Daerah.

Fathurrahman berharap KPAP NTB berserta pemangku kepentingan lainnya bekerjasama dalam mencarikan solusi sebagai pencegahan dan penanggulangan HIV-AIDS.

“Kalau hal itu sifatnya perlu difasilitasi oleh kami Pemerintah Daerah, nanti bisa langsung dikoordinasikan,” ungkap Sekda.

Pj Sekda berharap agar seluruh pihak bisa bekerja sama dalam melakukan deteksi awal untuk penanggulangan HIV-AIDS, agar virus ini bisa dikendalikan penyebarannya.

Sehingga masyarakat NTB dan generasi penerusnya bisa diselamatkan.

“Bagaimana masyarakat kita dan generasi kita yang akan datang, bisa kita jaga, kita selamatkan!” tandasnya. ***

Ayo Gempur Rokok Ilegal, Ini Ajakan Pemprov NTB

Pemerintah Provinsi NTB melalui Biro Perekonomian Setda Pemprov NTB mengajak masyarakat menggempur peredaran rokok ilegal

MATARAM.LombokJournal.com ~ Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, melalui Biro Perekonomian Setda NTB bersama kantor Bea Cukai Mataram terus berupaya menggempur peredaran rokok ilegal.

Karo Perekonomian Setda NTB mengatakan, rokok ilegal merugikan daerah dan negara — H Wirajaya

Tidak hanya melakukan inspeksi mendadak (Sidak) namun juga melakukan sosialisasi kepada masyarakat luas untuk bersama sama menggempur peredaran rokok ilegal khususnya di wilayah Nusa Tenggara Barat.

Kepala Biro Perekonomian Setda NTB Drs.H. Wirajaya Kusuma, MH menghimbau agar masyarakat harus ikut menjadi garda terdepan dalam memutus peredaran rokok ilegal dengan tidak menjual hingga memproduksi rokok yang tanpa cukai.

“Tentu harapan kami masyarakat harus menjadi ujung tombak dalam pemberantasan rokok ilegal ini, dengan tidak menggunakan, menyimpan menjual apalagi membelinya,” ungkap Wirajaya.

Ia mensosialisasi gempur rokok ilegal itu dirangkai dengan senam massal di Lapangan Bumi Gora Kantor Gubernur NTB, Jum’at (25/08/23).

Ditambahkan Wirajaya, maraknya peredaran rokok ilegal, akan berdampak pada pendapatan daerah serta merugikan negara.

Ia berharap setelah kegiatan tersebut, semua pihak harus merapatkan barisan dalam upaya menghempur peredaran rokok ilegal.

“Tahun ini daerah mendapatkan sekitar 400 miliar melalui dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBCHT), saya harap dengan kolaborasi bersama tahun depan akan meningkat,” katanya.

Pada kesempatan yang sama perwakilan Bea Cukai Mataram Adi Cahyono menjelaskankan, beberapa tips agar masyarakat mengenali rokok tak ber cukai atau ilegal. Ia menyebut salah satu ciri rokok ilegal yang mudah dikenali yakni tidak menggunakan pita cukai, menggunakan pita cukai bekas/palsu dan terakhir menggunakan pita cukai beda.

“Biasanya akan ketahuan dari jumlah isi batang, proses pembuatan tidak menggunakan sigaret kretek tangan ( SKT) melainkan Sigaret Kretek Mesin(SKM), serta tidak tercantum perusahaan yang memproduksi,” jelas Adi.

Selain itu Adi juga menambahkan dari sisi perusahaan yang memproduksi rokok yang legal harus memiliki Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC).

“Sudah jelas, harapannya nanti ketika ada yang coba menawarkan maka kita semua bisa menjawab dengan alasan yang tepat melalui ciri-ciri yang telah dijelaskan,” ungkap Adi.

Selain senam massal, kegiatan tersebut juga menggelar bazzar pangan murah, hingga kuis dengan berbagai doorprize. ***

Upacara Bendera Peringatan Hari Ulang Tahun Ke-78

Penyelenggaraan upacara bendera HUT Ke-78 Kemerdekaan RI mencerminkan semangat bersama terus melanjutkan perjuangan

MATARAM.LombokJournal.com ~ Pemerintah Provinsi NTB menggelar Upacara Bendera Peringatan Hari Ulang Tahun Ke-78 Kemerdekaan Republik Indonesia bertajuk “Terus Melaju Untuk Indonesia Maju” yang berlangsung di Lapangan Bumi Gora Kantor Gubernur NTB, Kamis (17/08/23).

Upacara bendera mencerminkan semangat bersama untuk terus melanjutkan perjuangan — Brigjen Agus Bhakti

Dihadiri Gubernur NTB, Wakil Gubernur NTB, Sekretaris Daerah Provinsi NTB dan seluruh Kepala OPD Lingkup Provinsi NTB.

Bertindak selaku Inspektur Upacara, Danrem 162/ Wira Bhakti, Brigadir Jenderal, Agus Bhakti dan menyampaikan amanat yang disampaikan seluruh peserta.

“Tema ini mencerminkan semangat kita bersama untuk terus melanjutkan perjuangan berbuat berkarya berprestasi menghadapi tantangan dan rintangan untuk mencapai kemajuan bagi negeri yang kita cintai,” tuturnya.

Selain Itu, Danrem menyatakan, teknologi informasi dan komputer, telah mengajak masyarakat ke era yang sangat dinamis.

Mengukur era informasi seperti sekarang ini, keterbukaan akses sangat mudah dan luas, sehingga sangat berdampak dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

“Kita dapat memanfaatkan teknologi ini untuk meningkatkan pendidikan, pelayanan kesehatan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat,” ungkapnya. ***

Tagih Utang Pemprov NTB, Kontraktor Kirim Karangan Bunga

Para kontraktor kirim karangan bunga dan kue untuk Gubernur NTB, karena hutang Pemprov NTB tahun 2022 kepada krontraktor belum dibayar

MATARAM.LombokJournal.com ~ Sejumlah kontraktor di Nusa Tenggara Barat (NTB) yang tergabung dalam Kontraktor Bersatu mempersembahkan karangan bunga kepada Gubernur Zulkieflimansyah, Selasa (15/08/23).

Hal tersebut sebagai salah satu bentuk kekesalan para kontraktor kepada Gubernur NTB karena proyek mereka tak kunjung dibayar.

Karangan bunga yang dikirim kontraktor ke Gubernur NTB

Dalam aksi teatrikal tersebut, para kontraktor nampak membawa karang bunga bertuliskan ‘Purna Bakti Gubernur NTB Dr. Zulkieflimansyah Hutang Pemprov NTB Tahun 2022??? Selamat untuk NTB Gemilang’.

Selain itu, para kontraktor juga membawa kue ulang tahun yang bertuliskan ‘2 TH Hutang Pemprov’.

Menurut salah satu kontraktor Ahmad Amrullah menyebutkan, aksi tersebut sebagai bentuk kekecewaan para kontraktor yang sampai hari ini pekerjaan mereka belum dibayar.

Amrul sapaannya mengaku, sejak tahun 2022 utang proyek Pemprov NTB ini sama sekali tidak pernah ada kejelasan kapan akan terbayar.

“Ini merupakan sejarah pertama bagi para kontraktor terkait peninggalan utang. Kalau orang dulu meninggalkan sejarah, kalau ini (Zulkieflimansyah) meninggalkan utang,” kata Amrul, di Mataram Selasa malam.

Amrul mengatakan, karangan bunga dan kue ulang tahun tersebut sebagai kenang-kenangan bagi Zulkieflimansyah dan Wakilnya Sitti Rohmi Djalilah di akhir kepemimpinannya.

Diakui Amrul, para kontraktor saat ini sangat merasa dirugikan dengan sikap buruk pengelolaan anggaran dari kepemimpinan Zul-Rohmi ini.

“Kami sangat dirugikan dan merasa terzolimi. Mungkin itu maksud dari karangan bunga ini,” paparnya.

Selain itu, para kontraktor juga meminta kepada Penjabat (PJ) Gubernur NTB mendatang agar segera menyelesaikan soal utang tersebut.

Mereka juga berharap agar PJ Gubernur NTB ini dapat mengatasi masalah pembayaran proyek tersebut pada APBD perubahan 2023.

“Mohon untuk PJ Gubernur ini bisa mengatasi masalah kondisi ekonomi Pemprov yang sekarang agar pelaksanaan anggaran 2023 ini bisa diselesaikan dengan PJ Gubernur,” imbuhnya.

Amrul menjelaskan, para kontraktor ini sudah sangat jenuh dengan sikap Pemprov NTB yang selama dua tahun belakangan ini selalu dihitung.

“Karena kontraktor ini sudah jenuh dihutangi terus selama dua tahun berturut-turut,” ucapnya.

Amrul tidak bisa menyebutkan secara rinci jumlah seluruh utang Pemprov NTB kepada para kontraktor ini.

Hanya saja kata dia, Gubernur NTB Zulkieflimansyah ini bakal meninggalkan kesan buruk di akhir masa kepemimpinannya bagi para kontraktor.

“Jumlahnya kami tidak bisa sebutkan satu persatu. Tetapi total keseluruhan sangat banyak,” katanya.

Di sisi lain, Amrul juga menawarkan solusi kepada Zulkieflimansyah dengan cara membuat surat Akta Pengakuan Utang (APU) kepada kontraktor agar menjadi jaminan bagi PJ Gubernur mendatang.

“Kami juga mendesak Gubernur untuk membuat pengakuan utang untuk APBD perubahan Pemprov 2022 ini,” ujarnya.

Di tempat sama, kontraktor lainnya Rahmatullah menyebutkan persentase jumlah kontraktor yang belum dibayar jauh lebih banyak faripada yang sudah terbayar.

“Walaupun dibayar, itu teman-teman juga dikasih dengan dicicil. Kalau dihitung persentase yang sudah terbayar itu kami tidak hafal. Tetapi yang jelas belum banyak,” katanya.

Dalam waktu dekat lanjut Rahmat, para kontraktor ini bakal ramai-ramai untuk mengirim karangan bunga ke kantor Gubernur NTB.

“Dalam waktu dekat kami juga akan sama-sama mengirim karangan bunga kepada Gubernur,” pungkasnya.***

Bawaslu Duga Ada Oknum Pejabat Pemprov NTB tak Netral

Bawaslu NTB menanggapi serius aduan masyarakat, akan klarifikasi oknum pejabat Pemprov NTB

MATARAM.LombokJournal.com ~, Dugaan adanya pelanggaran ketidaknetralan oknum pejabat tinggi Pemprov NTB, yang mengarahkan dukungan untuk pasangan Gubernur Zulkieflimansyah dan Wagub Sitti Rohmi Djalilah (Zul-Rohmi), mendapat perhatian serius Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi NTB.

Bawaslu akan menindaklanjuti pejabat yang tak netral — Umar Ahmad Seth

Bawaslu akan menindaklanjuti laporan ketidaknetralan oknum pejabat Pemprov NTB itu.

Koordinator Devisi Penanganan Pelanggaran, Data Informasi Bawaslu NTB, Umar Ahmad Seth menegaskan, pihaknya sudah mengantongi bukti.

Bawaslu menduga, memang ada ketidak netralan pejabat Pemprov NTB yang mengarahkan dan mengkampanyekan Zul-Rohmi untuk lanjut pada periode kedua di Pilgub 2024.

Saat ini Bawaslu melakukan pendalaman atas pelaporan dari masyarakat itu.

“Yang pasti, dari bukti yang kita peroleh, memang ada tindakan ketidak netralan dari salah satu pejabat teras Pemprov NTB itu,” tegas Umar kepada awak media, Rabu (09/08/23).

Menurut Umar, dari bukti yang dikantongi pihaknya itu, Bawaslu sudah langsung bergerak dengan membentuk tim untuk melakukan kajian terkait pelanggaran oknum pejabat tersebut.

Langkah yang dilakukan Bawaslu adalah bentuk pencegahan terjadinya pelanggaran netralitas ASN.

“Yang perlu diingat untuk urusan Pemilu dan Pilkada sudah ada lembaga negara yg mengurusnya. Yakni, KPU dan Bawaslu. Di situ, ASN itu tugasnya harus fokus saja pada tugas dan fungsi yang sudah diamanatkan oleh negara. Dan bukan terlibat dalam bentuk politik praktis apalagi menjadi tim sukses paslon,” ujar Umar.

Ia memastikan, Bawaslu NTB akan melakukan pemanggilan pada oknum pejabat teras Pemprov tersebut untuk melakukan klarifikasi atas laporan masyarakat terkait sikap tidak netralnya tersebut.

Terlebih, dalam aduan dan bukti yang diperoleh Bawaslu itu, sudah ada perilaku ASN yang tidak baik yang dilakukan oknum pejabat teras. Hingga membawa nama organisasi kemasyarakatan (ormas) tertentu untuk memberikan dukungan pada Zul-Rohmi untuk lanjut pada periode kedua di Pilgub 2024.

“Insya Allah, besok kita akan panggil oknum pejabat teras Pemprov NTB itu. Nah, jika dari hasil klarifikasi kami, misalnya dia mengakui. Serta, ada pelanggaran, tentu kami akan langsung teruskan ke Komisi ASN,” kata Umar.

Diketahui, masa jabatan Gubernur NTB Zulkieflimansyah dan Wagub NTB Sitti Rohmi Djalilah akan berakhir 19 September 2023. Nantinya, untuk mengisi kekosongan jabatan tersebut hingga saat Pilgub NTB, pemerintah akan menunjuk Penjabat Gubernur.***

Maraknya Modus TPPO, Pemprov NTB Tanggapi Serius

Pemprov NTB menanggapi serius maraknya ragam modus TPPO, yang diperlukan melibatkan sinergi semua pihak

MMATARAM.LombokJournal.com ~ Makin marak dan beragamnya modus Tindak Pidana Perdagangan Orang atau TPPO, Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB menanggapi serius.

Dua pekerja migran asal NTB korban TPPO — Pekerja migran asal NTB korban TPPO

Untuk penguatan tim pencegahan, Pemerintah Provinsi NTB menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) TPPO di Gedung Sangkareang Kantor Gubernur NTB, Selasa (11/07/23).

Isu TPPO di Provinsi NTB butuh penanganan serius yang melibatkan sinergi semua pihak. Terutama semua lini yang memiliki yang punya daya ungkit tinggi untuk menghapuskan TPPO di NTB.

Hal itu dingkapkan Sekretaris Daerah Provinsi NTB yang diwakili oleh Asisten I Setda NTB. H. Fathurrahman.

“Penanganan TPPO di NTB membutuhkan penanganan serius dan sinergi semua pihak,” ucap Fathurrahman.

Beragam modus

Asisten Deputi Pemenuhan Hak Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan Kemenko, PMK Veronica En’da Wulandari yang hadir dalam rakor itu memaparkan ragam, modus TPPO.

Di antaranya, perekrutan TPPO secara online, berkedok beasiswa pendidikan, pernikahan, adopsi anak, dan masih banyak lagi.

Menurut Veronika, di NTB modus TPPO yang masih marak adalah modus PMI menghindari prosedur legal atau unprosedural.

Para pemangku kepentingan diharapkan lebih menguatkan sinergitas dan kolaborasi untuk melindungi masyarakat dari TPPO.

“Semoga dengan Rakor ini sinergitas dan kolaborasi para pemangku kepentingan bisa semakin kuat untuk mencegak praktik Tindak Pidana Perdagangan Orang,” harap Veronika. ***

Pemprov NTB Optimis Mampu Tuntaskan Kewajibannya

Asisten III Setda Pemprov NTB jelaskan, penyelesaian kewajiban jangka pendek menjadi prioritas belanja dari Bendahara Umum Daerah

MATARAM.LombokJournal.com ~ Merebaknya isu kewajiban penyelesaian hutang Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB kepada pihak ketiga mendapat tanggapan Asisten III Setda Pemprov NTB, H Wirawan.

Sebenarnya Pemprov NTB sudah memberikan penjelasan yang memadai berkaitan dengan kebijakan penyelesaian kewajiban kepada pihak ketiga. Karena diskursus ini terus menggelinding, sehingga ditanggapi dengan sajian data yang lebih komprehensif.

Menurut Wirawan, ada dua hal yang mesti ditegaskan terkait masalah ini. Pertama, Pemprov NTB terus berproses dalam penyelesaian kewajibannya, dan sejauh ini proggresnya meningkat signifikan.

Total kewajiban jangka pendek sebesar Rp. 639,40 milyar sesuai yang tercantum dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), sudah dituntaskan pembayarannya sebesar Rp.384,49 Milyar atau sebesar 60,13 persen.

Kewajiban jangka pendek itu terdiri dari kewajiban kontraktual sebesar Rp. 420,73 Milyar dan kewajiban non kontraktual seperti belanja pegawai, belanja jasa, iuran BPJS, belanja operasional (listrik & telepun), dan utang BLUD.

Total besaran utang non kontraktual ini sebesar Rp. 219 Milyar. Sehingga sisa kewajiban jangka pendek sampai saat ini tinggal Rp.254, 9 Milyar.

“Penyelesaian kewajiban jangka pendek ini menjadi prioritas belanja dari Bendahara Umum Daerah,” jelas Wirawan.

Prinsipnya, anggaran yang berasal dari fiskal bebas diarahkan secepatnya untuk pembayaran kewajiban jangka pendek ini.

Hal kedua, mencuatnya isu pengelolaan keuangan daerah ini, mesti dipandang positif karena mengharuskan Pemprov NTB selalu mengupdate informasi kepada masyarakat.

Informasi keuangan daerah bukan kategori informasi yang dikecualikan, sehingga penting untuk selalu memberikan informasi yang bisa memberikan pemahaman kepada masyarakat.

Terkait jumlah defisit yang disebutkan oleh Ketua DPD Gelora NTB, L. Fahrurrozi sebesar 1,3 triliun, Wirawan menyebutkan bahwa angkanya tidak sebesar itu.

Realisasi defisit itu artinya selisih antara realisasi belanja dengan realisasi pendapatan. Untuk Tahun Anggaran 2022 realisasi defisit APBD Provinsi NTB sebesar Rp.570,93 Milyar. Angka ini sebenarnya lebih rendah dari target defisit sebesar Rp.646, 65 m.

Realisasi defisit ini ditutupi melalui pembiayaan netto sebesar Rp.633,458 milyar berupa pinjaman tahap II dan III dari PT. SMI.

Mungkin yang dianggap sebagai defisit oleh Ketua DPD Gelora adalah total Kewajiban Pemprov NTB baik jangka pendek maupun jangka panjang.

“Kami tegaskan sekali lagi, kewajiban jangka pendek yang harus dituntaskan tahun ini adalah sebesar Rp 639,40 Milyar. Sementara kewajiban jangka panjangnya sebesar RP. 736,79 Milyar berupa utang kepada PT. SMI yang akan diangsur selama 8 Tahun, yang mulai dicicil tahun 2023 ini,” jelas Wirawan..

Menutup pembicaraan Wirawan menegaskan, Pemprov NTB berusaha mengedepankan kepatuhan kepada regulasi. Sehingga masalah yang ada dapat terselesaikan secara tuntas dengan tidak menimbulkan masalah baru.***

Ex Bandara Selaparang, Epicentrum Pertumbuhan Ekonomi Baru

Dalam awal bulan Juli, ex Bandara Selaparang sebagai tempat penyelenggara event internasional

MATARAM.LombokJournal.com ~ Kawasan ex Bandara Selaparang diharapkan sebagai epicentrum pertumbuhan ekonomi baru di NTB, khususnya di kota Mataram.

Menurut Sekda NTB, saat ini Pemprov NTB menjadi pengelola dan memelihara ex Bandara Selaparang

Sekda NTB, Lalu Gita Ariyadi menyampaikan harapan itu saat kegiatan gotong royong bersih-bersih di Ex Bandara Selaparang, Mataram (26/05/23).

“Kita akan kelola dan ramaikan dengan berbagai kegiatan sebagai tanda pertama kehadiran kita bersama ASN Pemprov dan Kota Mataram,” tutur Miq Gita sapaan akrab Sekda.

Saat ini Pemprov NTB mengelola dan memelihara 67 ha lahan kawasan ex Bandara Selaparang di Kota Mataram.

Setelah tanggal 12 Mei 2023, Gubernur NTB, Zulkieflimansyah, mendatangani MOU bersama Direktur PT Angkasa Pura di Jakarta.

Miq Gita mengajak untuk bekerja bersama-sama berpartisipasi untuk membantu panitia membersihkan lahan-lahan yang sudah dibagi.

“Kita pastikan tempat ini menjadi tempat yang nyaman untuk perhelatan berbagai kegiatan,” kata Miq Gita.***