Upaya penanggulangan HIV-AIDS didukung Pemprov NTB, mengingat banyaknya event nasional dan internasional di NTB yang dikhawatirkan meningkatkan penularan HIV-AIDS

MATARAM.LombokJournal.com ~  Pemerintah Provinsi NTB siap memberikan dukungan bagi Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi (KPAP) NTB, untuk mencegah demi mencegah dan penanggulangan HIV-AIDS di masyarakat.

BACA JUGA: Bunda Lale Serah Terima Estafet Kepemimpinan DWP NTB

.Hal tersebut diungkapkan oleh Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah NTB, Drs. H. Fathurrahman, M.Si dalam rapat koordinasi kemitraan, dalam upaya pencegahan dan penanggulangan HIV-AIDS tingkat Provinsi, yang diselenggarakan oleh KPAP NTB, pada Rabu (18/10/23).

Dalam penanggulangan HIV-AIDS di NTB, diharapkan dikoordinasikan ke Pemerintah Daerah. 

Fathurrahman berharap KPAP NTB berserta pemangku kepentingan lainnya bekerjasama dalam mencarikan solusi sebagai pencegahan dan penanggulangan HIV-AIDS.

BACA JUGA: Perempuan Adalah Ujung Tombak Ketahanan Pangan

“Kalau hal itu sifatnya perlu difasilitasi oleh kami Pemerintah Daerah, nanti bisa langsung dikoordinasikan,” ungkap Sekda. 

Pj Sekda berharap agar seluruh pihak bisa bekerja sama dalam melakukan deteksi awal untuk penanggulangan HIV-AIDS, agar virus ini bisa dikendalikan penyebarannya. 

Sehingga masyarakat NTB dan generasi penerusnya bisa diselamatkan. 

BACA JUGA: Rachmat Hidayat Resmikan Gedung Serba Guna di Lotim

“Bagaimana masyarakat kita dan generasi kita yang akan datang, bisa kita jaga, kita selamatkan!” tandasnya. ***

Pemerintah Provinsi NTB melalui Biro Perekonomian Setda Pemprov NTB mengajak masyarakat menggempur peredaran rokok ilegal 

MATARAM.LombokJournal.com ~ Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, melalui Biro Perekonomian Setda NTB bersama kantor Bea Cukai Mataram terus berupaya menggempur peredaran rokok ilegal. 

Tidak hanya melakukan inspeksi mendadak (Sidak) namun juga melakukan sosialisasi kepada masyarakat luas untuk bersama sama menggempur peredaran rokok ilegal khususnya di wilayah Nusa Tenggara Barat. 

BACA JUGA: Wagub NTB Melantik Komisi Disabilitas

Kepala Biro Perekonomian Setda NTB Drs.H. Wirajaya Kusuma, MH menghimbau agar masyarakat harus ikut menjadi garda terdepan dalam memutus peredaran rokok ilegal dengan tidak menjual hingga memproduksi rokok yang tanpa  cukai.

“Tentu harapan kami masyarakat harus menjadi ujung tombak dalam pemberantasan rokok ilegal ini, dengan tidak menggunakan, menyimpan menjual apalagi membelinya,” ungkap Wirajaya.

Ia mensosialisasi gempur rokok ilegal itu dirangkai dengan senam massal di Lapangan Bumi Gora Kantor Gubernur NTB, Jum’at (25/08/23).

Ditambahkan Wirajaya, maraknya peredaran rokok ilegal, akan berdampak pada pendapatan daerah serta  merugikan negara. 

Ia berharap setelah kegiatan tersebut, semua pihak harus merapatkan barisan dalam upaya menghempur peredaran rokok ilegal.

 “Tahun ini daerah mendapatkan sekitar 400 miliar  melalui dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBCHT), saya harap dengan kolaborasi bersama tahun depan akan meningkat,” katanya.

BACA JUGA: Pemasangan Alat Pacu Jantung Permanen pada Anak

Pada kesempatan yang sama perwakilan Bea Cukai Mataram Adi Cahyono menjelaskankan, beberapa tips agar masyarakat mengenali rokok tak ber cukai atau ilegal. Ia menyebut salah satu ciri rokok ilegal yang mudah dikenali yakni tidak menggunakan pita cukai, menggunakan pita cukai bekas/palsu dan terakhir menggunakan pita cukai beda. 

“Biasanya akan ketahuan dari jumlah isi batang, proses pembuatan tidak menggunakan sigaret kretek tangan ( SKT) melainkan Sigaret Kretek Mesin(SKM), serta tidak tercantum perusahaan yang memproduksi,” jelas Adi.

Selain itu Adi juga menambahkan dari sisi perusahaan yang memproduksi rokok yang legal harus memiliki Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC). 

“Sudah jelas, harapannya nanti ketika ada yang coba menawarkan maka kita semua  bisa menjawab dengan alasan yang tepat melalui ciri-ciri yang telah dijelaskan,” ungkap Adi.

BACA JUGA: Rachmat Hidayat Disebut Sebagai Bapak Pluralisme NTB

Selain senam massal, kegiatan tersebut juga menggelar bazzar pangan murah, hingga kuis dengan berbagai doorprize. ***

Penyelenggaraan upacara bendera HUT Ke-78 Kemerdekaan RI mencerminkan semangat bersama terus melanjutkan perjuangan 

MATARAM.LombokJournal.com ~ Pemerintah Provinsi NTB menggelar Upacara Bendera Peringatan Hari Ulang Tahun Ke-78 Kemerdekaan Republik Indonesia bertajuk “Terus Melaju Untuk Indonesia Maju” yang berlangsung di Lapangan Bumi Gora Kantor Gubernur NTB, Kamis (17/08/23).

BACA JUGA: Tagih Utang Pemprov NTB, Kontraktor Kirim Karangan Bunga

Dihadiri Gubernur NTB, Wakil Gubernur NTB, Sekretaris Daerah Provinsi NTB dan seluruh Kepala OPD Lingkup Provinsi NTB. 

Bertindak selaku Inspektur Upacara, Danrem 162/ Wira Bhakti, Brigadir Jenderal, Agus Bhakti dan menyampaikan amanat yang disampaikan seluruh peserta. 

BACA JUGA: Jabatan Gubernur NTB dan Wagub NTB Berakhir 19 September 2023

“Tema ini mencerminkan semangat kita bersama untuk terus melanjutkan perjuangan berbuat berkarya berprestasi menghadapi tantangan dan rintangan untuk mencapai kemajuan bagi negeri yang kita cintai,” tuturnya. 

Selain Itu, Danrem menyatakan, teknologi informasi dan komputer, telah mengajak masyarakat ke era yang sangat dinamis. 

Mengukur era informasi seperti sekarang ini, keterbukaan akses sangat mudah dan luas, sehingga sangat berdampak dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

BACA JUGA: Bunda Niken Bangga, NTB Miliki 10 Pilot Wanita

“Kita dapat memanfaatkan teknologi ini untuk meningkatkan pendidikan, pelayanan kesehatan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat,” ungkapnya. ***

Para kontraktor kirim karangan bunga dan kue untuk Gubernur NTB, karena hutang Pemprov NTB tahun 2022 kepada krontraktor belum dibayar

MATARAM.LombokJournal.com ~ Sejumlah kontraktor di Nusa Tenggara Barat (NTB) yang tergabung dalam Kontraktor Bersatu mempersembahkan karangan bunga kepada Gubernur Zulkieflimansyah, Selasa (15/08/23). 

BACA JUGA: Mengenang Masa Gemilang Pemerintahan Zul-Rohmi

Hal tersebut sebagai salah satu bentuk kekesalan para kontraktor kepada Gubernur NTB karena proyek mereka tak kunjung dibayar. 

Dalam aksi teatrikal tersebut, para kontraktor nampak membawa karang bunga bertuliskan ‘Purna Bakti Gubernur NTB Dr. Zulkieflimansyah Hutang Pemprov NTB Tahun 2022??? Selamat untuk NTB Gemilang’. 

Selain itu, para kontraktor juga membawa kue ulang tahun yang bertuliskan ‘2 TH Hutang Pemprov’. 

Menurut salah satu kontraktor Ahmad Amrullah menyebutkan, aksi tersebut sebagai bentuk kekecewaan para kontraktor yang sampai hari ini pekerjaan mereka belum dibayar. 

Amrul sapaannya mengaku, sejak tahun 2022 utang proyek Pemprov NTB ini sama sekali tidak pernah ada kejelasan kapan akan terbayar. 

“Ini merupakan sejarah pertama bagi para kontraktor terkait peninggalan utang. Kalau orang dulu meninggalkan sejarah, kalau ini (Zulkieflimansyah) meninggalkan utang,” kata Amrul, di Mataram Selasa malam. 

BACA JUGA: 101 Pembalap dari 13 Negara Berlaga di Sirkuit Mandalika

Amrul mengatakan, karangan bunga dan kue ulang tahun tersebut sebagai kenang-kenangan bagi Zulkieflimansyah dan Wakilnya Sitti Rohmi Djalilah di akhir kepemimpinannya. 

Diakui Amrul, para kontraktor saat ini sangat merasa dirugikan dengan sikap buruk pengelolaan anggaran dari kepemimpinan Zul-Rohmi ini. 

“Kami sangat dirugikan dan merasa terzolimi. Mungkin itu maksud dari karangan bunga ini,” paparnya. 

Selain itu, para kontraktor juga meminta kepada Penjabat (PJ) Gubernur NTB mendatang agar segera menyelesaikan soal utang tersebut. 

Mereka juga berharap agar PJ Gubernur NTB ini dapat mengatasi masalah pembayaran proyek tersebut pada APBD perubahan 2023. 

“Mohon untuk PJ Gubernur ini bisa mengatasi masalah kondisi ekonomi Pemprov yang sekarang agar pelaksanaan anggaran 2023 ini bisa diselesaikan dengan PJ Gubernur,” imbuhnya. 

Amrul menjelaskan, para kontraktor ini sudah sangat jenuh dengan sikap Pemprov NTB yang selama dua tahun belakangan ini selalu dihitung. 

“Karena kontraktor ini sudah jenuh dihutangi terus selama dua tahun berturut-turut,” ucapnya. 

Amrul tidak bisa menyebutkan secara rinci jumlah seluruh utang Pemprov NTB kepada para kontraktor ini. 

Hanya saja kata dia, Gubernur NTB Zulkieflimansyah ini bakal meninggalkan kesan buruk di akhir masa kepemimpinannya bagi para kontraktor. 

“Jumlahnya kami tidak bisa sebutkan satu persatu. Tetapi total keseluruhan sangat banyak,” katanya. 

Di sisi lain, Amrul juga menawarkan solusi kepada Zulkieflimansyah dengan cara membuat surat Akta Pengakuan Utang (APU) kepada kontraktor agar menjadi jaminan bagi PJ Gubernur mendatang. 

“Kami juga mendesak Gubernur untuk membuat pengakuan utang untuk APBD perubahan Pemprov 2022 ini,” ujarnya. 

Di tempat sama, kontraktor lainnya Rahmatullah menyebutkan persentase jumlah kontraktor yang belum dibayar jauh lebih banyak faripada yang sudah terbayar.

“Walaupun dibayar, itu teman-teman juga dikasih dengan dicicil. Kalau dihitung persentase yang sudah terbayar itu kami tidak hafal. Tetapi yang jelas belum banyak,” katanya. 

Dalam waktu dekat lanjut Rahmat, para kontraktor ini bakal ramai-ramai untuk mengirim karangan bunga ke kantor Gubernur NTB. 

BACA JUGA: Jabatan Gubernur NTB dan Wagub Berakhir 19 September 2023

“Dalam waktu dekat kami juga akan sama-sama mengirim karangan bunga kepada Gubernur,” pungkasnya.***

Bawaslu NTB menanggapi serius aduan masyarakat, akan klarifikasi oknum pejabat Pemprov NTB 

MATARAM.LombokJournal.com ~, Dugaan adanya pelanggaran ketidaknetralan oknum pejabat tinggi Pemprov NTB, yang mengarahkan dukungan untuk pasangan Gubernur Zulkieflimansyah dan Wagub Sitti Rohmi Djalilah (Zul-Rohmi), mendapat perhatian serius Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi NTB. 

BACA JUGA: DPRD Lobar Minta Dirut PT AMGM Segera Dicopot

 Bawaslu akan menindaklanjuti laporan ketidaknetralan oknum pejabat Pemprov NTB itu.

Koordinator Devisi Penanganan Pelanggaran, Data Informasi Bawaslu NTB, Umar Ahmad Seth menegaskan, pihaknya sudah mengantongi bukti.

Bawaslu menduga, memang ada ketidak netralan pejabat Pemprov NTB yang mengarahkan dan  mengkampanyekan Zul-Rohmi untuk lanjut pada periode kedua di Pilgub 2024. 

Saat ini Bawaslu melakukan pendalaman atas pelaporan dari masyarakat itu. 

“Yang pasti, dari bukti yang kita peroleh, memang ada tindakan ketidak netralan dari salah satu pejabat teras Pemprov NTB itu,” tegas Umar kepada awak media, Rabu (09/08/23).

BACA JUGA: Gubernur NTB Ajak Peserta Rakornas KI Menikmati Eksotisme NTB

Menurut Umar, dari bukti yang dikantongi pihaknya itu, Bawaslu sudah langsung bergerak dengan membentuk tim untuk melakukan kajian terkait pelanggaran oknum pejabat tersebut. 

Langkah yang dilakukan Bawaslu adalah bentuk pencegahan terjadinya pelanggaran netralitas ASN. 

“Yang perlu diingat untuk urusan Pemilu dan Pilkada sudah ada lembaga negara yg mengurusnya. Yakni, KPU dan Bawaslu. Di situ, ASN itu tugasnya harus  fokus saja pada tugas dan fungsi yang sudah diamanatkan oleh negara. Dan bukan terlibat dalam bentuk politik praktis apalagi menjadi tim sukses paslon,” ujar Umar. 

Ia memastikan, Bawaslu NTB akan melakukan pemanggilan pada oknum pejabat teras Pemprov tersebut untuk melakukan klarifikasi atas laporan masyarakat terkait sikap tidak netralnya tersebut. 

Terlebih, dalam aduan dan bukti yang diperoleh Bawaslu itu, sudah ada perilaku ASN yang tidak baik yang dilakukan oknum pejabat teras. Hingga membawa nama organisasi kemasyarakatan (ormas) tertentu untuk memberikan dukungan pada Zul-Rohmi untuk lanjut pada periode kedua di Pilgub 2024. 

“Insya Allah, besok kita akan panggil oknum pejabat teras Pemprov NTB itu. Nah, jika dari hasil klarifikasi kami, misalnya dia mengakui. Serta, ada pelanggaran, tentu kami akan langsung teruskan ke Komisi ASN,” kata Umar. 

BACA JUGA: UMKM NTB Ramaikan Side Event Rakornas KI se Indonesia

Diketahui, masa jabatan Gubernur NTB Zulkieflimansyah dan Wagub NTB Sitti Rohmi Djalilah akan berakhir 19 September 2023. Nantinya, untuk mengisi kekosongan jabatan tersebut hingga saat Pilgub NTB, pemerintah akan menunjuk Penjabat Gubernur.***

Pemprov NTB menanggapi serius maraknya ragam modus TPPO, yang diperlukan melibatkan sinergi semua pihak

MMATARAM.LombokJournal.com ~  Makin marak dan beragamnya modus Tindak Pidana Perdagangan Orang atau TPPO, Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB menanggapi serius. 

BACA JUGA: Pekerja Migran NTB yang Disiksa Majikan di Libya

Untuk penguatan tim pencegahan, Pemerintah Provinsi NTB menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) TPPO di Gedung Sangkareang Kantor Gubernur NTB, Selasa (11/07/23).

Isu TPPO di Provinsi NTB butuh penanganan serius yang melibatkan sinergi semua pihak. Terutama semua lini yang memiliki yang punya daya ungkit tinggi untuk menghapuskan TPPO di NTB. 

Hal itu dingkapkan Sekretaris Daerah Provinsi NTB yang diwakili oleh Asisten I Setda NTB. H. Fathurrahman. 

BACA JUGA: Event di Sirkuit Mandalika Harus Dioptimalkan

“Penanganan TPPO di NTB membutuhkan penanganan serius dan sinergi semua pihak,” ucap Fathurrahman. 

Beragam modus

Asisten Deputi Pemenuhan Hak Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan Kemenko, PMK Veronica En’da Wulandari yang hadir dalam rakor itu memaparkan ragam, modus TPPO. 

Di antaranya, perekrutan TPPO secara online, berkedok beasiswa pendidikan, pernikahan, adopsi anak, dan masih banyak lagi. 

Menurut Veronika, di NTB modus TPPO yang masih marak adalah modus PMI menghindari prosedur legal atau unprosedural. 

Para pemangku kepentingan diharapkan lebih menguatkan sinergitas dan kolaborasi untuk melindungi masyarakat dari TPPO. 

BACA JUGA: LIMOFF 2023 Isai, Mimpi Besar Jadi Nyata

“Semoga dengan Rakor ini sinergitas dan kolaborasi para pemangku kepentingan bisa semakin kuat untuk mencegak praktik Tindak Pidana Perdagangan Orang,” harap Veronika. ***

Asisten III Setda Pemprov NTB jelaskan, penyelesaian kewajiban jangka pendek menjadi prioritas belanja dari Bendahara Umum Daerah

MATARAM.LombokJournal.com ~ Merebaknya isu kewajiban penyelesaian hutang Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB kepada pihak ketiga mendapat tanggapan Asisten III Setda Pemprov NTB, H Wirawan.

Sebenarnya Pemprov NTB sudah memberikan penjelasan yang memadai berkaitan dengan kebijakan penyelesaian kewajiban kepada pihak ketiga. Karena diskursus ini terus menggelinding, sehingga ditanggapi dengan sajian data yang lebih komprehensif.

BACA JUGA: Jambore Kader PKK Tingkat Provinsi NTB 2023

Menurut Wirawan, ada dua hal yang mesti ditegaskan terkait masalah ini. Pertama, Pemprov NTB terus berproses dalam penyelesaian kewajibannya, dan sejauh ini proggresnya meningkat signifikan.

Total kewajiban jangka pendek sebesar Rp. 639,40 milyar sesuai yang tercantum dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), sudah dituntaskan pembayarannya sebesar Rp.384,49 Milyar atau sebesar 60,13 persen.

Kewajiban jangka pendek itu terdiri dari kewajiban kontraktual sebesar Rp. 420,73 Milyar dan kewajiban non kontraktual seperti belanja pegawai, belanja jasa, iuran BPJS, belanja operasional (listrik & telepun), dan utang BLUD. 

Total besaran utang non kontraktual ini sebesar Rp. 219 Milyar. Sehingga sisa kewajiban jangka pendek sampai saat ini tinggal Rp.254, 9 Milyar.

“Penyelesaian kewajiban jangka pendek ini menjadi prioritas belanja dari Bendahara Umum Daerah,” jelas Wirawan.

BACA JUGA: Olahraga Bersepeda L’Etape Indonesia 2023 Dilepas di Mandalika

Prinsipnya, anggaran yang berasal dari fiskal bebas diarahkan secepatnya untuk pembayaran kewajiban jangka pendek ini.

Hal kedua, mencuatnya isu pengelolaan keuangan daerah ini, mesti dipandang positif karena mengharuskan Pemprov NTB selalu mengupdate informasi kepada masyarakat.

Informasi keuangan daerah bukan kategori informasi yang dikecualikan, sehingga penting untuk selalu memberikan informasi yang bisa memberikan pemahaman kepada masyarakat.

Terkait jumlah defisit yang disebutkan oleh Ketua DPD Gelora NTB, L. Fahrurrozi sebesar 1,3 triliun, Wirawan menyebutkan bahwa angkanya tidak sebesar itu.

Realisasi defisit itu artinya selisih antara realisasi belanja dengan realisasi pendapatan. Untuk Tahun Anggaran 2022 realisasi defisit APBD Provinsi NTB sebesar Rp.570,93 Milyar. Angka ini sebenarnya lebih rendah dari target defisit sebesar Rp.646, 65 m. 

Realisasi defisit ini ditutupi melalui pembiayaan netto sebesar Rp.633,458 milyar berupa pinjaman tahap II dan III dari PT. SMI.

Mungkin yang dianggap sebagai defisit oleh Ketua DPD Gelora adalah total Kewajiban Pemprov NTB baik jangka pendek maupun jangka panjang.

BACA JUGA: Gubernur NTB Kunjungi Pekerja Kelapa Sawit di Malaysia

“Kami tegaskan sekali lagi, kewajiban jangka pendek yang harus dituntaskan tahun ini adalah sebesar Rp 639,40 Milyar. Sementara kewajiban jangka panjangnya sebesar RP. 736,79 Milyar berupa utang kepada PT. SMI yang akan diangsur selama 8 Tahun, yang mulai dicicil tahun 2023 ini,” jelas Wirawan..

Menutup pembicaraan Wirawan menegaskan, Pemprov NTB berusaha mengedepankan kepatuhan kepada regulasi. Sehingga masalah yang ada dapat terselesaikan secara tuntas dengan tidak menimbulkan masalah baru.***

Dalam awal bulan Juli, ex Bandara Selaparang sebagai tempat penyelenggara event internasional 

MATARAM.LombokJournal.com ~ Kawasan ex Bandara Selaparang diharapkan sebagai epicentrum pertumbuhan ekonomi baru di NTB, khususnya di kota Mataram.

Sekda NTB, Lalu Gita Ariyadi menyampaikan harapan itu saat kegiatan gotong royong bersih-bersih di Ex Bandara Selaparang, Mataram (26/05/23).

BACA JUGA: Harga Telur di NTB Nelum Ada Kenaikan Signifikan

“Kita akan kelola dan ramaikan dengan berbagai kegiatan sebagai tanda pertama kehadiran kita bersama ASN Pemprov dan Kota Mataram,” tutur Miq Gita sapaan akrab Sekda.

Saat ini Pemprov NTB mengelola dan memelihara 67 ha lahan kawasan ex Bandara Selaparang di Kota Mataram. 

BACA JUGA: Bang Zul Bertemu Manajemen Sime Darby Plantations 

Setelah tanggal 12 Mei 2023, Gubernur NTB, Zulkieflimansyah, mendatangani MOU bersama Direktur PT Angkasa Pura di Jakarta. 

Miq Gita mengajak untuk bekerja bersama-sama berpartisipasi untuk membantu panitia membersihkan lahan-lahan yang sudah dibagi.

BACA JUGA: Sekda NTB Tekankan ASN Terus Junjung Netralitas

“Kita pastikan tempat ini menjadi tempat yang nyaman untuk perhelatan berbagai kegiatan,” kata Miq Gita.***

Pihak PT Angkasa Pura menyampaikan terima kasih, karena Pemprov NTB ikut menjaga serta bisa memanfaatkan Eks bandara Selaparang

JAKARTA.LombokJournal.com ~ PT Angkasa Pura I menyampaikan terimakasih kepada Pemerintah Provinsi NTB, selain menjaga aset dan memanfaatkan lahan eks Bandara Selaparang sebagai lokasi MXGP pada Juli mendatang.

BACA JUGA: Wagub NTB Jelaskan Upaya Capai Desa Gemilang

Hal tersebut disampaikan Direktur Utama PT Angkasa Pura I, Faik Fahmi di depan Gubernur NTB, Zulkieflimansyah. Masing-masing mewakili PT Angkasa Pura I dan Pemerintah Provinsi NTB, menandatangani MoU terkait Pemanfaatan Aset Eks Bandara Selaparang, di Jakarta  Jum’at (12/05/23).

“Terimakasih Pemrov NTB turut menjaga dan memanfaatkan Eks Bandara Selaparang dan berkenan melakukan kerjasama ini. Saya melihat ke depan banyak peluang yang bisa kita kembangkan bersama untuk pemanfaatan aset ini, karena memang letaknya sangat strategis jadi bisa di manfaatkan untuk MXGP,” ungkap Faik Fahmi.

Ini sejalan dengan apa yang menjadi tugas PT Angkasa Pura I sebagai salah satu BUMN yang melaksanakan 3 peran, baik sebagai korporasi negara, infrastruktur negara juga sebagai agent of development. 

BACA JUGA; Desainer NTB Didorong Tingkatkan Kualitas Produk

Korporasi negara memang secara bisnis secara komersial harus bisa memberikan keuntungan memberikan deviden ke pemerintah.

Secara infrastruktur negara membantu pemerintah untuk mendorong konektivitas udara, membantu ijin pariwasata, dan juga segala aktivitas yang memberikan manfaat secara nasional, dan juga tentu sebagai agent of development.

Menurut Faik Fahmi, ketiga peran ini yang sedang dijalankan secara maksimal.

“Apa yang kita lakukan saat ini dengan pemanfaatan aset di area eks Bandara Selaparang ini bagian dari peran kita,” lanjutnya.

Harapannya dengan, PT Angkasa Pura I, bisa memberikan kontribusi kepada Pemda NTB. 

Dengan mendorong pariwisata, mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pemanfaatan aset yang ada. 

Aset Angkasa Pura di Mataram lumayan besar, sekitar 60 hektar dan di pusat kota.

BACA JUGA: Wamenag Ajak Elit Bangsa Jadi Negarawan

“Alhamdulillah apa yang sudah kita diskusikan sejak lama hari ini bisa kita lakukan kerjasama, MOU ini menjadi titik awal untuk banyak kerjasama yang bisa kita lakukan kedepannya,” harapnya.

Selain mendukung program Pemda NTB untuk mendorong kegiatan pariwisata, juga mendorong pertumbuhan ekonomi sehingga dampak positif secara nasional.***

Gubernur NTB menjelaskan, Pemprov NTB sangat komit dalam melunasi utang bahkan beberapa sudah dilunasi

MATARAM.LombokJournal.com ~ Dua orang kontraktor mendatangi Pendopo Gubernur NTB, untuk menanyakan pembayaran proyek rekanan, namun tidak ada terjadi penyegalan apa pun. 

Kepala Dinas Kominfotik NTB, Najamuddin Amy menjelaskan itu untuk meluruskan berita yang beredar, Mataram, Rabu (03/05/23).

BACA JUGA: Kontraktor Geram, Mau Segel Mobil Dinas Gubernur NTB

“Tidak Ada penyegelan apa pun. Pemprov NTB komit melakukan pembayaran proyek rekanan,” tegasnya. 

Sesuai seperti penjelasan Bang Zul sapaan akrab Gubernur NTB, Pemprov NTB punya komitmen dalam melunasi utang, bahkan beberapa sudah dilunasi. 

“Pemprov NTB  melunasi utang kontraktor yang ada di NTB. Beberapa bahkan sudah ada yang kita lunasi,” kata Bang Zul.

BACA JUGA: Lombok FC U-16 Akan Jalani Training Camp di Bogor

Namun, Bang Zul sapaan akrabnya, mengimbau kepada kontraktor agar pelunasan biaya konstruksi di NTB dilakukan secara bertahap.

“Akan kita selesaikan, tetapi harus disesuaikan juga dengan kemampuan keuangan daerah, InsyaAllah di bulan Juni atau Juli mendatang akan kita selesaikan,” kata Bang Zul.

Bang Zul menilai, seluruh pemerintahan di Indonesia juga mengalami hal yang sama seperti Provinsi NTB, soal keterlambatan pembayaran proyek akibat refocusing anggaran untuk penanganan Covid-19.

BACA JUGA: Wagub NTB Melarang Ada Bullying di Sekolah

“Kita tidak ada yang menyangka kalau Covid-19 datang, sehingga anggaran yang tadinya untuk pembangunan harus dibayarkan untuk menyelamatkan jiwa orang,” tutur Zulkieflimansyah. ***