Kunci penanganan stunting yakni perkuat koordinasi dan komunikasi antar pihak
MATARAM.lombokjournal.com ~ Semua pihak diajak berkolaborasi dan bersinergi menangani stunting di beberapa Kabupaten/Kota di NTB.
Wakil Gubernur NTB, Hj Sitt Rohmi Jalillah menyampaikan itu ketika menerima kunjungan Inspektur Wilayah I BKKBN, terkait percepatan penanganan stunting di Provinsi NTB, Jum’at (10/06/22) di Aula Pendopo Wagub.
“Karena kuncinya harus bersama, berkolaborasi dan bersinergi semua pihak,” kata Ummi Rohmi sapaan wagub.
Percepatan menangani stunting tak mungkin dilakukan sendiri atau hanya lembaga atau OPD terkait, namun dibutuhkan kerjasama dan kolaborasi dari Pemerintah Pusat, provinsi, kabupaten/kota hingga tingkat desa.
BACA JUGA: Data Tenaga Honorer Pemprov NTB Diverifikasi
Antar satu lembaga atau pemerintah harus terbangun komunikasi dan koordinasi yang intens untuk menyamakan persepsi. Sehingga data atau informasi termasuk serapan anggaran untuk stunting tepat sasaran di lapangan.
“Hilangkan ego sektoral, saling menunggu sehingga saling menyalahkan. Perkuat koordinasi dan komunikasi antar pihak,” pesan wagub.
Program BKKBN ini dapat disinergikan dengan Pemprov, Kabupaten/Kota, kerjasama untuk penanganan stunting melalui Posyandu Keluarga, yang sudah mencapai 7.000 lebih tersebar di pelosok desa se-NTB.
Karena penanganan stunting ini butuh data yang akurat. Kader Posyandu Keluarga bersama tim pendataan BKKB dapat bersama mensinkronkan data.
“Sehingga kita dapat bekerja dengan data yang valid dan tepat sasaran, baik untuk anak yang sudah menderita stunting atau berpotensi, agar cepat tertangani,” tambah Ummi Rohmi.
Wagub menyinggung persoalan pernikahan anak yang masih terjadi di tengah masyarakat. Untuk itu, Posyandu Keluarg dapat menjadi media edukasi agar tidak terjadi pernikahan di bawah umur.
“Ini terjadi, akibat masyarakat masih minim pemahaman akibat dari pernikahan dini dan belum siapnya pasangan yang masih sekolah,” sebut cucu pahlawan nasional asal NTB ini.
BACA JUGA: Puteri Indonesia NTB 2022 Raih Posisi Top 11
Maka harus diperbanyak sosialisasi dan edukasi, termasuk terus mengkampayekan Perda untuk mencegah perkawinan anak di NTB.
Sementara itu, Inspektur Wilayah I BKKBN Maria Vianney Cinggih Widanarti menambahkan, sinergi dan kolaborasi ini sangat dibutuhkan untuk mempercepat penanganan stunting di NTB.
“Kami sangat setuju dengan apa yang sampaikan Ibu Wagub” katanya didampingi PLT. Kepala BKKBN Prov. NTB Drs. Samaan, M. Si.
Sehingga, kerjasama dan sinergi semua pihak, dapat mensukseskan target dan tujuan untuk menekan angka stunting di NTB.
Turut mendampingi Wagub NTB, Kepala Bappeda, Kadis Kesehatan dan sejumlah pejabat BKKBN Provinsi NTB. ***
