Masalah lingkungan hidup betul-betul butuh penanganan yang lebih komprehensif, kerjasama seluruh pihak dan butuh keteladanan.
MATARAM.lombokjournal.com ~ Wagub NTB, Hj. Siti Rohmi Djalilah, tetap berkomitmen agar bidang lingkungan hidup dengan segala persoalannya di NTB tetap menjadi perhatian semua pihak termasuk lingkup OPD Pemprov NTB. Hal ini harus disadari karena memperjuangkan dan melestarikan lingkungan ini tak gampang.
Sosialisasi secara virtual ini diikuti oleh para Asisten, Kepala OPD lingkup pemprov, Kepala Biro, para kepala UPT dinas pemprov di kabupaten/kota juga kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) di 10 kabupaten/kota.
Wagub meminta kepada para peserta untuk dapat melaksanakan progfam Eco Office ini di unit kerja masing-masing dan melaksanakan program ini secara serius dan tidak setengah-setengah. Hal ini mengingat apa yang dilakukan pemprov bisa menjadi contoh.
“Semua bisa kita lakukan dengan baik dengan satu syarat yakni memiliki kemauan, komitmen dan perhatian yang sungguh-sungguh. Karena itu saya berharap agar seluruh OPD betul-betul fokus untuk melakukan hal ini,” ujar Sitti Rohmi.
Eco Office merupakan ikhtiar pemprov untuk terus mendorong terbangunnya kesadaran akan pentingnya lingkungan dan pengelolaan sampah, yang dimulai dari masing-masing kantor OPD. Diterapkannya Eco Office akan memberikan dampak positif bagi pengelolaan sampah, pengelolaan limbah, penghematan air bersih, penghematan listrik, penghematan ATK, tersedianya Ruang Terbuka Hijau (RTH), menjaga kerapihan, kebersihan dan keindahan, pengadaan barang dan peralatan lingkungan.
Wagub meminta agar penerapan Eco Office diseluruh OPD dimulai segera pada bulan Agustus ini. Dan bertepatan dengan HUT NTB 17 Desember 2021 mendatang bisa diberikan reward bagi OPD yang sungguh-sungguh melaksanakan program Eco Office ini. Kepada OPD yang memiliki UPT di kabupaten/kota se NTB juga diinstruksikan untuk melaksanakan program ini secara serentak dan bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.
“Kita memberikan contoh kepada kabupaten/kota juga agar bisa melaksanakan program ini,” ujarnya.
BACA JUGA: Vaksinasi Harus Capai 50 Persen Untuk Sambut Superbike
Kepala DLHK NTB, Madani Mukarom, menyatakan, sosialisasi Eco Office ini dilaksanakan dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat dalam menjaga lingkungan yang dimulai dari perkantoran lingkup pemprov. Sasaran program ini bagaimana bisa memberikan contoh kepada masyarakat untuk mengolah lingkungannya dengan baik.
Program ini didasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2019 tentang pengelolaan sampah 5. Peraturan Gubernur nomor 14 tahun 2020 tentang Kebijakan dan Strategis daerah dalam pengelolaan sampah. Surat Edaran Gubernur Nomor 60/131/PSPPL-DLHK/2021 tentang Penerapan Kantor Ramah Lingkungan (Eco Office) di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTB.
Dikatakan, pengelolan sampah di perkantoran pemprov akan menjadi contoh bagi masyarakat dalam pengelolaan sampah selama ini. Sistem manajemen lingkungan melalui pengelolaan sampah di perkantoran dan dapat dilakukan secara simple, terukur dan dengan biaya yang murah dan dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja.
Menurut Madani Mukarom, aktivitas perkantoran menyumbang timbunan sampah hingga 5% dari total jumlah sampah di NTB. Jumlah pegawai lebih dari 14.000 org, dengan potensi 0,7 kg/org/hari, maka potensi timbulannya sebesar kurang lebih 9 ton/hari.
“Potensi menjadi Local Champion bagi pegawai lingkup pemprov bisa menjadi agen perubahan, tidak hanya di kantor tetapi juga di rumah dan lingkungan sekitarnya,” tutur Madani.
her-ik-kominfotik
