Pemerintah Provinsi NTB berkomitmen melayani masalah kesehatan untuk masyarakat khususnya bagi yang tidak mampu
MATARAM.lombokjournal.com –
Pemerintah Provinsi NTB melakukan berbagai upaya agar masyarakat mampu menerima pelayanan kesehatan dengan baik, hal ini terkait Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Wakil Gubernur NTB Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah mengatakan itu saat menerima Tenaga Ahli Kantor Staf Presiden RI di Ruang Rapat Anggrek, Rabu (18/11/20).
“Semua kita upayakan, sehingga alhamdulillah hingga saat ini kita dorong untuk membenahi data,” jelas Wagub.
Kunjungan yang dilakukan oleh staf ahli untuk monitoring dan evaluasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan upaya perlindungan korban kekerasan seksual.
Wagub mengatakan, NTB saat ini sedang berbenah terkait Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dimiliki Dinas Sosial, ke depan harus selaras dengan data BPJS.
Pemerintah Provinsi menginisiasi dan berkoordinasi dengan Kementerian Sosial untuk melakukan validasi data.
“Mudah-mudahan dengan perbaikan data ini, diharapkan tidak ada lagi istilah masyarakat yang tidak mendapatkan pelayanan kesehatan,” jelas Wagub.
Intinya, Pemerintah Provinsi NTB berkomitmen melayani masalah kesehatan untuk masyarakat khususnya bagi yang tidak mampu.
Wagub dalam kesempatan pertemuan itu juga menyampaikan terkait kekerasan seksual pada perempuan dan anak.
Menurutnya, edukasi adalah sumber yang harus terus didorong dan memberdayakan fasilitas yang dikira mampu untuk masuk dalam kurikulum di sekolah.
Ke depan, seluruh Posyandu di NTB akan menjadi Posyandu Keluarga. Posyandu Keluarga ini bukan hanya bagi bayi dan ibu hamil tetapi akan melayani bayi hingga lansia.
“Jadi, permasalahan kesehatan dan sosial yang ada di tingkat dusun bisa tertangani dari sisi edukasi melalui Posyandu. Tidak semata membahas tentang kesehatan tetapi lingkungan bahkan pernikahan anak,” ungkap Wagub.
Tenaga Ahli Kantor Staf Presiden, Aditya Syarief mengaku terkesan dengan dengan program-program yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi NTB.
Pada Kunjungannya ini, ia melakukan pemantauan dan evaluasi terkait program prioritas presiden dan khususnya monitoring pada kebijakan dan janji-janji presiden.
“Dalam agenda kali ini, monitoring pelaksanaan dengan skala nasional. Kedua, terkait kekerasan terhadap perempuan dan anak serta penanganannya seperti apa. Selain itu juga bagaimana kita mensinergikan agenda pusat dan daerah untuk 5 tahun kedepan,” jelasnya.
Rapat tersebut diikuti pula oleh Asisten I Setda NTB, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTB, Kepala Dinas DP3AP2KB Provinsi NTB, Kepala Dinas PMPD dan Dukcapil Provinsi NTB serta Kepala Dinas Sosial Provinsi NTB.
Rr/HmsNTB
