Gubernur NTB menerima secara simbolis santunan BPJAMSOSTEK) senilai Rp443 dari Wapres Ma’ruf Amin
MATARAM.lombokjournal.com ~ Wakil Presiden RI, Prof. Dr. K.H. Ma’ruf Amin menyerahkan santunan program BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) senilai Rp443 miliar.
Santunan itu diterima secara simbolis oleh Gubernur NTB Zulkieflimansyah, Jumat (01/07/22) di Halaman Depan Kantor Dinas Sosial Provinsi NTB, Jalan Langko Mataram.
Penyampaian santunan itu menandai hari kedua kunjungan kerjanya ke Provinsi NTB.
Saat itu hadir Direktur Utama BPJAMSOSTEK Anggoro Eko Cahyo dan Dirjen Rehabilitasi Sosial Kemensos RI Pepen Nazaruddin.
Santunan yang diserahkan Wapres berasal dari 35 ribu lebih klaim manfaat program BPJAMSOSTEK di Provinsi NTB selama periode Juni 2021 hingga saat ini.
Selain bantuan dari BPJS Ketenagakerjaan, bantuan sejenis juga berasal dari Kementerian Sosial RI. Diantaranya berupa Program Bantuan Keluarga Harapan (PKH); Bantuan Sembako dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Minyak Goreng, dan Bantuan Asistensi Rehabilitasi Sosial berupa sepeda motor.
Wapres mengemukakan, pemberian bansos ini merupakan komitmen pemerintah untuk memberikan perlindungan sosial kepada masyarakat yang tidak mampu.
Serta memberdayakan masyarakat agar nantinya dapat mandiri.
“Diharapkan bantuan yang diberikan pemerintah ini nantinya bisa memberikan manfaat kepada ibu-ibu, adik-adik, keluarga dan anak-anaknya termasuk penerima beasiswa yang dari SD sampai Perguruan Tinggi,” kata Wapres.
Ditekankannya, bansos ini adalah kewajiban pemerintah yang diberikan sesuai dengan kemampuan pemerintah.
Menurutnya, komitmen dan semangat pemerintah ini akan terus dilaksanakan. “Mudah-mudahan pemerintah kita terus bisa memberikan santunan-santunan perlindungan sosial kepada masyarakat yang miskin di manapun berada, termasuk di Nusa Tenggara Barat ini melalui Kementerian Sosial,” kata Wapres Kyai Ma’aruf Amin.***
Komisi V DPR RI Akselerasi Pembangunan Bendungan Mujur
Dalam Kunjungan Kerja Spesifik di Lombok Tengah, Komisi V DPR RI mendorong percepatan penyelesaian pembangunan bendungan
MATARAM.lombokjournal.com ~ Komisi V DPR RI menggelar Kunjungan Kerja Spesifik terkait pembangunan Bendungan Mujur di Lombok Tengah, Kamis (30/06/22).
Kunker spesifik akan berlangsung hingga 2 Juli sebagai bagian dari upaya akselerasi pembangunan bendungan yang sudah terbengkalai selama empat dekade ini.
H. Bambang Kristiono (HBK)
“Ini bentuk komitmen kami hadir langsung di Lombok Tengah, supaya rencana pembangunan Bendungan Mujur ini bisa terlaksana,” kata Wakil Ketua Komisi V DPR RI H. Andi Iwan Darmawan Aras, yang memimpin Kunker Spesifik Komisi V.
Rombongan Komisi V DPR RI diterima langsung Bupati Lombok Tengah HL Pathul Bahri.
Andi menegaskan, kedatangan pihaknya dalam rangka mendorong percepatan penyelesaian pembangunan bendungan ini.
Diakui jika sebelumnya, pihaknya aktif menggelar diskusi mendalam dengan Wakil Ketua Komisi I DPR RI H. Bambang Kristiono, SE (HBK), Anggota DPR RI dari Dapil NTB 2/Pulau Lombok, tokoh yang selama ini memiliki komitmen kuat mengawal penuh pembangunan Bendungan Mujur yang tak kunjung terwujud, meski sudah direncanakan semenjak tahun 1969.
“Kita akan dorong supaya pembangunan Bendungan Mujur ini masuk dalam proyek strategis nasional,” kata Andi, yang merupakan politisi Partai Gerindra, seperti halnya HBK.
Diakui Andi, proses pembangunan Bendungan Mujur memang memerlukan waktu, lantaran harus melalui sejumlah tahapan.
Biasanya, kata dia, pembangunan bendungan memakan waktu 3 hingga 5 tahun. Beruntungnya, pembangunan Bendungan Mujur ini sebelumnya telah memiliki dokumen Rencana Aksi Pembebasan Lahan dan Pemukiman Kembali warga terdampak atau Land Acquisition Resettlement Action Plan (LARAP), yang digelar tahun 2015.
Bendungan ini juga telah memiliki Detail Engineering Design yang disusun Pemerintah Daerah.
Sehingga, saat ini, dua dokumen tersebut hanya perlu menjalani proses review untuk penyesuaian. Dengan demikian, dokumen tersebut bisa menjadi dasar dalam penyusunan anggaran yang dibutuhkan untuk pembangunan bendungan.
“Kami ingin membahas pembangunan bendungan ini dengan cepat. Sehingga bisa dilaksanakan di 2023 mendatang,” kata Andi.
Pembebasan lahan Bendungan Mujur sendiri telah mulai dilakukan Pemkab Lombok Tengah semenjak tahun 2006.
Namun begitu, setelahnya, proses pembebasan lahan berjalan lambat. Hitungan sementara, dibutuhkan sedikitnya Rp. 800 hingga Rp. 900 miliar untuk pembebasan lahan di luar kebutuhan relokasi.
Dalam pertemuan terungkap, pembebasan lahan tinggal dilakukan di satu desa. Saat ini masih dalam tahap mediasi dengan warga pemilik lahan.
Bupati Lombok Tengah HL Pathul Bahri menjelaskan, masyarakat saat ini menunggu kepastian terkait dengan harga tanah, kemudian kapan tanah tersebut akan dibayar, dan pihak yang yang akan membayar lahan tersebut.
Karena itu, Bupati Pathul Bahri menyampaikan rasa terima kasihnya atas komitmen Komisi V yang tengah memperjuangkan Bendungan Mujur menjadi proyek strategis nasional. Dengan status proyek strategis nasional tersebut, maka akan segera ada kepastian terkait kesiapan anggaran pembebasan lahan dan dana infrastruktur untuk pembangunan bendungan ini.
“Luas lahan pertanian di Lombok Tengah mencapai 45 ribu hektare dan menjadi lumbung pangan nasional. Bendungan Mujur ini memiliki nilai yang sangat strategis untuk mengatasi kekurangan air untuk kebutuhan pertanian dan mendukung kawasan ekonomi khusus Mandalika,” kata Bupati Pathul.
Direktur Bendungan dan Danau Ditjen SDA Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Airlangga Mardjono mengemukakan, menilai dukungan dari pemerintah daerah, tokoh masyarakat dan Komisi V DPR RI sebagai hal yang luar biasa.
“Dukungan ini menginspirasi kita untuk segera merealisasi Bendungan Mujur,” katanya.
Kementerian PUPR saat ini memang belum menghitung total anggaran untuk pembangunan Bendungan Mujur. Namun, untuk konstruksinya diperkirakan berkisar di angka Rp 1,6 triliun.
Secara keseluruhan, nantinya, Bendungan Mujur memerlukan lahan seluas 394,92 Hektare. Dimana luas lahan yang telah diukur saat ini mencapai 177.56 Hektare. Sedangkan luas lahan yang belum diukur sebanyak 217.38 Hektare.
Direncanakan, Bendungan Mujur akan memiliki kapasitas tampung air sebesar 23,03 juta meter kubik dengan panjang tubuh bendungan utama 2,8 kilometer. Bendungan akan mampu meningkatkan intensitas tanam lahan persawahan hingga 6.181 Hektare.
Sementara itu, Anggota DPR RI dari Dapil NTB 2/Pulau Lombok H. Bambang Kristiono, SE (HBK) menyampaikan apresiasinya atas komitmen rekan-rekannya di Komisi V DPR RI untuk mempercepat proses pembangunan Bendungan Mujur.
HBK menegaskan, Bendungan Mujur ini bukan semata untuk kemaslahatan masyarakat Lombok Tengah.
Tapi juga untuk kemaslahatan masyarakat Bumi Gora. Karena itu, bendungan ini mestilah diwujudkan, karena merupakan bagian dari upaya menopang keberadaan Pulau Lombok sebagai salah satu daerah Penyangga Pangan Nasional.
“Tentu setelah kunjungan kerja spesifik dari teman-teman Komisi V DPR RI ini, masih ada proses dan sejumlah tahapan yang harus dilalui. Atas nama wakil masyarakat Pulau Lombok di DPR RI, saya akan bekerja keras dan all out mengawal seluruh proses dan tahapan tersebut, sehingga Bendungan Mujur yang telah diimpikan masyarakat di Lombok Tengah, benar-benar terwujud,” tandas HBK.
Dalam kegiatan itu, tampak hadir Ketua DPRD Lombok Tengah M. Tauhid, Kepala Balai Wilayah Sungai NTB, Perwakilan Kementerian PUPR, Kepala Organsiasi Perangkat Daerah Lombok Tengah, dan perwakilan Kecamatan dan unsur pemerintah Desa yang akan menjadi lokasi pembangunan Bendungan Mujur. ***
NTB Jadi Pusat Data iklim Terbesar di Asia Tenggara
Provinsi NTB siap sebagai daerah pengambilan data iklim sebagai konsen terhadap isu lingkungan
MATARAM.lombokjournal.com ~ Provinsi Nusa Tenggara Barat siap dijadikan sebagai daerah pengambilan data iklim terbesar di Asia Tenggara.
Kesiapan tersebut merupakan bentuk nyata Provinsi NTB yang selalu konsen terhadap isu lingkungan. Sejalan dengan misi NTB Asri dan Lestari untuk mewujudkan NTB Gemilang.
Presentasi John Laurence Higson
Wakil Gubernur NTB, Hj. Sitti Rohmi Djalilah menyampaikan itu saat menerima presentasi John Laurence Higson selaku Direktur PT. Eco Solutions Lombok di Ruang Kerja Wagub, Kamis (30/06/22).
Audiensi Higson sendiri kepada Wagub NTB guna mempresentasikan proyek Alas Strait Climate Alliance bersama (ASCA) PT. ESL.
“We are ready,” ucap Ummi Rohmi sapaan akrab Wagub.
Sementara itu, kedatangan John Higson bersama timnya untuk memaparkan berbagai program terkait lingkungan dan pembangunan berbasis rendah karbon di Provinsi NTB yang akan menjadi daerah prioritas pendanaan FCDO untuk proyek Alas Strait Climate Alliance.
PT ESL telah mengusulkan ke lembaga donor atas nama proyek ASCA lebih dari 100 unit peralatan stasiun cuaca yang akan disebar di wilayah agroforestry dan smart farming NTB.
Dari 100 unit stasiun cuaca, 5 di antaranya sudah tiba sebagai tahap awal pengiriman.
Hal ini akan menjadikan NTB sebagai daerah pengambil data iklim terbesar di Asia Tenggara. Sponsorship ini adalah melalui kerjasama dengan Pessl Instrument-Austria yang merupakan mitra dari PT ESL.
Dijelaskan Higson, mereka akan datang ke NTB pada tanggal 11-15 Juli untuk memasang 5 stasiun cuaca pertama, dan memberikan training untuk pejabat Pemerintah NTB dan Dosen UNRAM serta UNRAM tentang cara penggunaan alat tersebut. ***
Gubernur NTB Serahkan Bantuan untuk Rumah Singgah Nusantara
Gubernur NTB menyerahkan bantuan kepada RBGI yang telah bersama-sama berjuang untuk kemanusiaan
MATARAM,lombokjournal.com ~ Gubernur NTB Dr. H. Zulkieflimansyah menyerahkan bantuan untuk rumah Singgah Nusantara di Mataram, Rabu (29/06/22).
Bantuan Gubernur NTB
Dinas sosial dan NTB Care menyerahkan secara simbolis bantuan, antara lain berupa Kasur, Selimut, Tikar hingga tongkat netra.
Rumah Singgah Nusantara terletak di kawasan Pagutan Kota Mataram, dikelola Relawan Bumi Gora Indonesia (RBGI).
RBGI merupakanlembaga independen yang telah banyak membantu Pemerintah menyediakan hunian nyaman bagi warga tidak mampu, khususnya yang sedang menjalani rawat jalan di Rumah sakit.
Bagi mereka yang rumahnya jauh, rumah singgah sangat bermanfaat dan tidak dipungut biaya alias gratis.
“Terimakasih kepada bapak Gubernur dan ibu Wagub NTB, atas segala bentuannya,” kata Parmiwati, Amd, Koordinator Rumah Singgah Nusantara Relawan Bumi Gora Indonesia.
Menurutnya, bantuan ini akan sangat bermanfaat bagi masyarakat dari berbagai daerah se-NTB.
Sehingga ikhtiar untuk kembali sehat dan sembuh dari sakit yang diderita. Ia juga berharap, sinergi dan kerjasama antara pemerintah Rumah Singgah Nusantara Relawan Bumi Gora Indonesia terus terjalin.
Sementara itu, Ketua Tim NTB Care Dr.Ir. H. Amry Rakhman, M.Si menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih Pemprov NTB kepada berbagai lembaga yang telah bersama-sama berjuang untuk kemanusiaan.
Adapun RBGI merupakan salah satunya dan berharap lembaga-lembaga serupa juga dapat bersinergi dan berkolaborasi untuk misi kemanusiaan ini.
“Bapak Gubernur dan Bu Wagub NTB menitipkan salam dan terima kasih yang sebesar-besarnya atas ikhtiar dan kerjasama kepada Relawan Bumi Gora Indonesia yang telah bersama – sama memberikan pelayanan untuk masyarakat NTB, khususnya mereka yang tidak mampu,” ucap Dr. Amri yang juga merupakan Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi Keuangan Infrastruktur dan Pembangunan tersebut. ***
Raperda Pertanggungjawaban APBD NTB 2021 Sesuai Aturan
Badan Anggaran DPRD NTB berpendapat, Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD NTB Tahun Anggaran 2021 dapat dilanjutkan ke tahapan selanjutnya
MATARAM.lombokjournal.com ~ Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi NTB tahun 2021 memenuhi ketentuan dan peraturan, dan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
Pendapat itu disampaikan Juru Bicara Badan Anggaran DPRD Provinsi NTB, Muhammad Akri.
Jubir Banggar DPRD NTB itu saat menyampaikan pendapat dan saran Badan Anggaran DPRD Provinsi NTB terhadap Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi NTB menyatakan, LKPJ tahun 2021, Jum’at (17/06/22).
Ia menyatakan, Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi NTB Tahun Anggaran 2021 dapat dilanjutkan pada tahapan selanjutnya.
Muhammad Akri juga menegaskan, pendapatan tahun 2021 yang dianggarkan sebesar 5.73 Triliun lebih dapat terealisasi sebesar 5,32 Triliun lebih atau 92,80 persen.
Dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 sebesar 5,17 Triliun lebih realisasi tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 152,64 miliar lebih atau 2,95 persen
Sementara itu, Gubernur NTB, Zulkieflimansyah mengatakan, Pemerintah Provinsi NTB meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke – 11 secara berturut-turut sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2021.
Pencapaikan Peovinsi NTB itu berkat kerjasama seluruh stakeholder khususnya legislatif.
“Kita meraih WTP ke – 11 dari Badan Pemeriksa Keuangan BPK RI, tentu karena adanya kerjasama yang sangat harmonis dari Pemerintah Daerah. Khususnya dengan pihak legislatif terkait dalam proses perencanaan, penganggaran maupun pelaksanaannya, serta pengawasan yang dilaksanakan oleh legislatif secara konsisten,” kata gubernur.
Ia menghadiri itu saat Rapat Paripurna DPRD Provinsi NTB di Ruang Sidang DPRD NTB, hari Jum’at.
Dirambahkan, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi NTB, telah disusun berdasarkan standar akuntansi berbasis akrual.
Dan Sesuai amanat pemerintah No. 71 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 64 tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi berbasis akrual pada Pemerintah Daerah. .***
Pemprov NTB Usut Tenggelamnya Kapal TKI
Pemprov NTB menelusuri tenggelamnya kapal yang mengangkut 30 TKI ilegal asal Lombok yang tenggelam di Batam
MATARAM.lombokjournal.com ~ Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB melakukan gerak cepat tangani tenggelamnya kapal pengangkut Tenaga Kerja Indonesia (TKI), hari Kamis tanggal 16 Juni 2022, di wilayah perairan Pulau Putri, Kecamatan Nongsa Kota Batam.
Kabar kecelakaan kapal dengan korban PMI ilegal asal NTB ini datang dari BP2MI NTB. Tercatat ada 30 PMI ilegal yang menumpang kapal tersebut. Rencananya mereka akan masuk ke Malaysia melalui jalur laut.
Melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi NTB, melakukan koordinasi dengan berbagai pihak untuk menangani keselamatan warga NTB.
“Kami terus berkoordinasi, dengan berbagai pihak, baik itu TIM SAR, TNI AL Kota Batam, dan Pemerintah Kepulauan Riau,” kata Kepala Disnakertrans NTB, I Gede Putu Aryadi, Jum’at (17/06/22) di Mataram.
Disnakertrans menelusuri identitas korban, untuk mengetahui tujuan dan pihak pengirim, hingga prosedur pemberangkatannya.
Menurut Gede, dari informasi yang peroleh tim di lapangan, para TKI yang jadi korban itu berangkat tanpa diketahui oleh Kades dan Kadus asal TKI tersebut.
Kapal tanpa izin yang melalui jalur tidak resmi tersebut,.bergerak dari pantai Nongsa dengan tujuan Malaysia dengan membawa 30 penumpang.
Sebanyak 23 orang yang selamat dalam evakuasi, merupakan warga asal Lombok NTB.
“Ada 23 orang yang dapat diselamatkan oleh pihak setempat, kini dilakukan pemulihan kondisi di Lanal Kota Batam,”ujar Gede.
Para korban berasal dari Kab. Lombok Timur, sebanyak 6 orang, Kab. Lombok Tengah, sebanyak 15 orang, Kab. Lombok Barat sebanyak 2 orang.
Proses penyelamatan menjadi prioritas utama, dan penumpang yang belum ditemukan, masih dalam proses pencarian oleh TNI AL, Tim SAR dan masyarakat setempat.
Informasi yang diperoleh dari BP2MI, pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 sekitar pukul 19.30 Wib, terjadi kecelakaan laut.
Speed boat mesin 200 pk x 2 yang digunakan mengankut TKI ITU menabrak kayu sehingga bocor dan tenggelam.
“Kami telah mendapat arahan dari Gubernur NTB Dr. H. Zulkieflimansyah dan Wagub Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, untuk memprioritaskan dulu keselamatan dan pemulihan korban pasca musibah tersebut,” jelas Gede.***
Pemda KLU Mendata Rumah yang Terdampak Pelebaran Jalan
Pendataan dilakukan Pemda KLU pada rumah masyarakat di 17 desa di sepanjang jalan yang terdampak pelebaran jalan Nasional
TANJUNG.lombokjournal.com ~ Pemerintah Kabupaten Lombok Utara melalui Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PUPR DKP KLU), memulai aksi pendataan rumah terdampak pelebaran jalan Nasional tahun ini 2022.
Kepala Dinas PUPRDKP KLU, Kahar Rizal,ST,MT saat ditemui wartawan mengatakan, pihaknya sudah memulai pendataan dalam dua hari ini dan akan berjalan sekitar 17 hari ke depan, Jum’at 17/6, di ruang kerjanya,.
“Hari ini sosialisasi, atau starting rencana pelebaran,” ujar Kahar Rizal kepada wartawan. Pelebaran jalan yang akan dilakukan mulai dari Desa Sambikelen/perbatasan Lokok Putek Desa Sambik Elen Kecamatan Bayan, sampai dengan Desa Pemenang Kecamatan Pamenang Kabupaten Lombok Utara.
Diakuinya, deda-desa yang didata berjumlah sekitar 17 desa yang berada di sepanjang jalan Nasional.
Saatnya nanti apabila pendataan sudah selesai akan disampaikan hasil pendataan, baik langsung kepada masyarakat yang ada di masing masing desa terdampak maupun melalui media, ujar Kahar Rizal.
Karena itu pihaknya belum bisa merespon pertanyaan wartawan terkait jumlah terdampak bangunan pelebaran jalan maupun yang tidak terdampak.
Rencananya, pelaksanaan pelebaran jalan akan dilakukan dalam kurun waktu tidak lama lagi dan masing-masing sisi jalan 7 meter karena berstatus Jalan Nasional.
“Saat pelaksanaan nanti data bangunan yang perlu dibebaskan akan dipiblikasikan,” ungkapnya.
Pendataan rumah yang terdampak pelebaran dimulai dari Timur yaitu Desa Sambik Elen Kecamatan Bayan ke arah barat, mengingat rumah rumah masyarakat tidak sepadat di Kecamatan lain, seperti Kecamatan Gangga, Tanjung dan Pemenang.
Sekaligus merupakan informasi kepada warga di 17 Desa terdampak yang belum mengetahui informasi pelebaran jalan Nasional di Kabupaten Lombok Utara. ***
Sebelum berangkat 42 JCH Lombok Utara berkumpul di Masjid Baiturrahman Tanjung, untuk Sholat Subuh bersama Bupati
TANJUNG.lombokjournal.com ~ Ibu Melsip dan Putrinya, Luh Lakmi Julmi Karya binti Nasrudin (Almarhum) Dusun Lekok Tenggara, Desa Gondang, Kecamatan Gangga Kabupaten Lombok Utara, merupakan bagian dari 42 orang Calon Jamaah Haji (JCH) asal Kabupaten Lombok Utara.
Luh Lakmi Julmi Karya binti Nasrudin (Almarhum) berangkat menggantikan orang tuanya yang meninggal sebelum ada pengumuman pemberangkatan JCH.
Setelah sekitar delapan tahun menunggu panggilan, akhirnya mereka akan diberangkatkan hari Rabu (22/06/22) sekitar jam 5.00 wita.
Ibu Melsip dan Putrinya buka Ziarahan yang pusatkan di “Masjid Al Istiqomah” Lekok Desa Gondang Kecamatan Gangga, Kamis (16/06/22) malam.
Sebagaimana tradisi, CJH Ibu Melsip dan Putrinya, Luh Lakmi Julmi Karya, Binti Nasrudin (Almarhum) buka Ziarah dengan menghadirkan seluruh jemaah di empat dusun Lekok Desa Gondang.
Pihak Kemenag Lombok Utara menginformasikan, Jemaah Calon Haji asal Kabupaten Lombok Utara tergabung dalam kloter 9.
Harapan Kemenag KLU, bila ada hal-hal yang tidak jelas, diharapkan jemaah calon haji dalam kegiatan manasik hajiuntuk bertanya dan menyimak penjelasan para petugas dengan sebaik-baiknya.
Sehingga para jamaah dapat memahami manasik haji dengan baik dan benar serta dapat menjadi haji mandiri.
Terpisah, Kabag Kesra KLU, Alwi Agusto, MPd, yang dihubungi via telpon menjelaskan, seluruh JCH asal KLU Sholat Subuh di “Masjid Besar Baiturrahim” Tanjung.
Diharapkan sebelum pelaksanaan Sholat Subuh, semua JCH sudah ada di tempat, karena pada jam itu juga Bupati Lombok Utara akan bersama sama JCH.
Pelepasan dan keberangkatan rombongan ke Mataram setelah dilepas oleh Bupati, H Djohan Syamsu.
Karena itu dipastikan JCH tidak ada yang ketinggalan mengingat Jam 8.00 Wita sudah diberangkatkan dari Bandara Lombok.***
Joki Cilik Akan Hilang dengan Peraturan Pordasi
Keberadaan Joki Cilik seiring waktu, secara berjenjang akan dibatasi dan menghilang
MATARAM.lombokjournal.com ~ Pemerintah terus melakukan berbagai upaya untuk menghilangkan keberadaan dan peran joki cilik yang belum cukup umur, untuk mengikuti pacuan kuda tradisional.
Demikian disampaikan Ketua Badan Pariwisata Promosi Daerah (BPPD) Provinsi NTB, Ari Darmono, Rabu (15/06/22) di Mataram.
Menurut Ari, melalui peraturan PORDASI yang terus digodok, ketentuan dan syarat untuk penunggang kuda, juga akan mengatur usia, keamanan joki hingga ukuran kuda pada olahraga pacuan kuda tradisional.
“Jadi, upaya konkrit yang harus dilakukan untuk mengurangi resiko joki cilik, misalnya pemakian helm, alat pengaman pada badan atau lutut, harus diterapkan pada setiap latihan atau pacuan kuda tradisional,” kata Ari, Selasa (14/6/2022) di Mataram.
Kemudian secara bertahap, dengan standard ukuran kuda yang akan berlomba juga perlu diperhatikan. Sehingga dari waktu ke waktu akan dapat mengurangi jumlah joki cilik.
Karena bila ukuran kuda yang berlomba besar dan tinggi, maka tentu joki cilik tidak memadai dan otomatis joki menyesuaikan dengan ukuran kudanya.
“Di beberapa kesempatan, Gubernur NTB sering menyampaikan bahwa joki cilik ini seiring waktu, secara berjenjang akan dibatasi dan menghilang, sesuai dengan ketentuan dan ketatnya peraturan Pordasi,” tambahnya.
Momentum event internasional MXGP Samota Sumbawa, disambut dengan baik dan suka cita oleh masyarakat setempat.
Sehingga tradisi pacuan kuda tradisional ini menjadi side event, yang harus terus dilestarikan keberadaanya dit engah masyarakat.
Untuk itu, pertimbangan inilah, Pemerintah daerah setempat, memberi ruang kepada masyarakatnya, untuk menampilkan pacuan kuda tradisional.
Selain itu, dengan adanya event internasional di Sumbawa, akan mampu mendongkrak pariwisata di Sumbawa dan NTB umumnya. Memantik investasi dan menggeliatkan ekonomi masyarakat. ***
Toleransi Beragama, Gubernur NTB Hadiri Acara Pujawali
Meneladani Cara Toleransi, Gubernur NTB Hadiri Acara Pujawali-13 di Cakranegara
MATARAM.lombokjournal.com ~ Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyahmenghadiri acara Pujawali ke – 13 di Pura Kawitan Arya Gajah Para Brata Sira Arya Getas (AGPAG), Cakranegara, Rabu (15/06/22).
Ini cara Bang Zul sapaan gubernur memberi teladan nilai toleransi beragama.
Gubernur Zulkieflimansyah
“Saya sangat terharu melihat ikatan persaudaraan meski sudah ratusan tahun sampai sekarang, dan di Pura ini rasa tali persaudaraan sangat terasa,” tutur Bang Zul.
Ia menceritakan tentang seorang filsuf yang mengatakan, perkembangan teknologi, manusia sudah bisa belajar terbang karena belajar dari burung.
Manusia belajar menyelam karena belajar dari ikan, namun hal yang paling berat untuk manusia adalah menjadi manusia.
“Menjadi manusia ternyata tidak gampang, karena dalam banyak hal ternyata menemukan sahabat dan saudara sejati itu tidak sederhana,” ungkapnya.
Ia juga memberikan apresiasi kepada Pura AGPAG karena menghadirkan ruang untuk siapa saja, Gubernur, Bupati, Anggota Dewan bahkan masyarakat untuk sama-sama berkumpul untuk sama-sama mengolah batin agar menjadi tenang.
Gubernur juga menyinggung, Pura tidak membedakan siapa yang datang.
“Saya kira di Pura ini tidak mengenal seseorang itu Gubernur, Bupati, Anggota Dewan, tapi ketika kita masuk di tempat ini adalah perjalanan dalam, untuk mengolah batin kita menjadi tenang yang seusia kita ini,” ungkapnya. ***
