Komisioner KPU Mataram Dinilai Langgar PKPU

PDIP Perjuangan NTB akan laporkan Komisioner KPU Mataram, yang mengabaikan Peraturan KPU.Bakal Laporkan ke Bawaslu dan DKPP

MATARAM.LombokJournal.com ~ KPU Kota Mataram terang-terangan mengabaikan Peraturan KPU.

Karena itu, Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) Tingkat Kota Mataram dinilai cacat.

Pasalnya, proses pleno terbuka Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) di tingkat Kelurahan dan Kecamatan oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), tidak menghadirkan perwakilan partai politik.

Menurut Imam Budi, Komisioner KPU Mataram, yang mengabaikan Peraturan KPU akan dilaporkan ke Bawaslu dan DKPP

Dalam peraturan KPU, kehadiran perwakilan partai politik merupakan sebuah kewajiban.

”Mengabaikan PKPU, berarti KPU Kota Mataram telah terang-terangan melanggar kode etik,” kata Imam Budi Gunawan, Liasion Officer PDI Perjuangan Kota Mataram, Minggu (14/05/23).

Ia hadir dalam rapat pleno terbuka rekapitulasi DPSHP tingkat Kota Mataram, kemarin .

Budi menuturkan, rapat pleno terbuka DPSHP tingkat kota tersebut digelar KPU Mataram hari Kamis (11/5) malam di salah satu hotel di Mataram. Rapat tersebut baru selesai dini hari pukul 03.00 WITA.

Agenda utamanya adalah penjabaran jumlah data pemilih dan TPS di masing-masing kecamatan di Kota Mataram oleh masing-masing PPK dan laporan Ketua KPU dan jajarannya.

Pemaparan kata Budi diawali dengan penjabaran kondisi pemilih dan TPS di sembilan kelurahan di Kecamatan Mataram.

Setelah pemapatan PPK Mataram rampung, Bawaslu Kota Mataram yang hadir dalam rapat pleno tersebut kemudian kata Imam, menyampaikan temuannya.

Bawaslu menemukan, dari sembilan kelurahan yang ada di Kecamatan Mataram, PPS masing-masing di lima kelurahan ternyata menerbitkan dua Berita Acara tentang DPSHP dengan nomor berbeda.

”Selain itu, hasil rekapitulasi DPSHP di dua berita acara itu juga berbeda,” kata Budi.

Temuan Bawaslu itu mengindikasikan, PPS di lima kelurahan itu melakukan rekapitulasi atau penghitungan ulang lalu mengesahkannya dalam berita acara baru. Hal itu seharusnya tidak boleh mereka lakukan.

Sebab, perubahan terhadap bertambah atau berkurangnya jumlah pemilih dalam DPSHP, hanya bisa dilakukan dalam Pleno Terbuka di tingkat Kecamatan yang dihadiri seluruh pemangku kepentingan.

Atas temuan tersebut, Bawaslu kemudian menyarankan agar PPK Kecamatan Mataram melakukan pleno dan Rapat Pleno Terbuka secara terpisah di ruangan lain di hotel yang sama.,

Selanjutnya, hasil pleno terbuka PPK Kecamatan Mataram tersebut kemudian dibahas kembali dalam pleno terbuka di tingkat Kota Mataram.

Pada saat yang sama, secara paralel, pleno terbuka tingkat Kota Mataram terhadap DPSHP dari lima kecamatan lainnya tetap dilanjutkan.

”KPU dan Bawaslu menyebut Pleno PPK Mataram itu sebagai Pleno Lanjutan,” kata Budi.

Di sinilah persoalan timbul. Rupanya Rapat Pleno Lanjutan oleh PPS dan Rapat Pleno Terbuka Tingkat Kecamatan Mataram atas hasil Pleno Lanjutan dari masing-masing PPS di lima kelurahan tersebut tidak dihadiri oleh perwakilan Parpol.

Tidak ada pemberitahuan pula dari KPU terkait hal tesebut di tengah-tengah rapat pleno terbuka tingkat Kota Mataram yang sedang berlangsung.

Sehingga hasil rekapitulasi jumlah pemilih dalam rapat pleno terbuka PPK Kecamatan Mataram, hanya dihadiri oleh penyelenggara saja, yakni PPK, PPS, dan Panwascam.

”Pleno terbuka yang tidak dihadiri perwakilan Parpol, melanggar PKPU,” tandas Budi.

Budi menyebutkan, pihaknya memprotes hal tersebut. Dan protes yang telah disampaikan PDI Perjuangan, dimasukkan dalam Berita Acara Pleno Terbuka DPSHP Tingkat Kota Mataram.

Sejumlah perwakilan Parpol yang hadir dalam pleno terbuka tingkat Kota Mataram itu pun mengamini protes yang telah disampaikan PDIP.

Lima PPS kelurahan yang menerbitkan berita acara dengan dua nomor berbeda tersebut adalah Kelurahan Pagutan Timur, Kelurahan Punia, Kelurahan Pagutan, Kelurahan Pagesangan Barat, dan Kelurahan Pejanggik.

Berita acara DPSHP yang telah mereka buat pada tanggal 7 Mei, kemudian diubah dengan Berita Acara baru tanggal 11 Mei di Hotel Fave, Mataram hasil Pleno Lanjutan.

Dalam Berita Acara Nomor: 149/PL.02.I-BA/5271/2023 yang ditandatangani Ketua KPU Kota Mataram, M Husni Abidin dan seluruh jajaran komisioner (salinannya didapat kalangan media) disebutkan, Rapat Pleno Lanjutan hanya diikuti PPS di lima kelurahan bersama Panwascam, dan tidak dihadiri pewakilan parpol.

Begitu juga Rapat Pleno Lanjutan Terbuka Tingkat Kecamatan Mataram tanpa dihadiri unsur partai politik.

”Jika seperti ini cara KPU bekerja dengan seluruh perangkatnya di tingkat kecamatan dan kelurahan, maka jangan salahkan muncul kecurigaan publik. Karena angka-angka jumlah pemilih dalam DPSHP itu hanya dibahas sesama penyelenggara saja,” tandas Budi.

Memang dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Tingkat Kota Mataram disebutkan, Rapat Pleno Lanjutan itu tidak mengubah apapun terkait rekapitulasi DPSHP PPK Mataram. Namun, cacat prosedur tersebut, tak bisa dianggap seenteng itu.

”PKPU yang mewajibkan Rapat Pleno berjenjang dari kelurahan, kecamatan, dan tingkat kota, adalah sebuah keharusan untuk dijalankan. PKPU itu kitab sucinya penyelenggara pemilu baik KPU atau Pengawas. Tapi, ini, mereka abaikan secara terang-terangan,” tandas Budi.

Sikap PDI Perjuangan

PDIP Kota Mataram akan bersurat secara resmi ke KPU Kota Mataram. Ketua DPD PDIP NTB H Rachmat Hidayat, setelah menerima laporan atas kejadian tersebut menegaskan, pihaknya akan bersikap.

Cacat prosedur dalam Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) Tingkat Kota Mataram itu, akan diadukan ke Bawaslu di tingkat yang lebih tinggi.

Adanya potensi pelanggaran etik dari Komisioner KPU Kota Mataram juga akan ditindaklanjuti dengan pengaduan pihaknya ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu.

”Tim Hukum PDIP sedang menyiapkan laporan tersebut,” kata politisi kharismatik Bumi Gora ini.

Anggota Komisi VIII DPR RI ini pun mengingatkan seluruh penyelenggara pemilu di NTB agar bekerja profesional.

Jika cacat prosedur dianggap sepele, maka bukan tidak mungkin praktik serupa akan terjadi dan meluas di seluruh NTB. Khususnya oleh penyelenggara pemilu dan pihak-pihak yang memiliki kemampuan main mata dengan penyelenggara pemiu.

”Hal begini jika terjadi, akan benar-benar merusak demokrasi,” tandas Rachmat. (*)

Lombok Sharia Festival (LSF) 2023 Dukung Fashion Muslimah

Gelaran Lombok Sharia Festival (LSF) 2023) melibatkan desainer lokal NTB dan luar daerah

MATARAM.LombokJournal.com ~ EVENT Lombok Sharia Festival (LSF) 2023 dihadirkan untuk mendukung mode fashion muslimah di NTB.

Kegiatan Lombok Sharia Festival dukung busana muslim di NTB

LSF 2023 kembali digelar ke empat kalinya, pada tanggal 13 – 14 Mei 2023, mengusung tema “Weaving The Global Chance” di Atrium Lombok Epicentrum Mall, Mataram.

HijabersMom Community Lombok sebagai salah satu founder yang diketuai oleh Ia Pariska mengatakan, gelaran LSF sebagai rangkaian FESyar KTI di Provinsi NTB.

“NTB memiliki sektor usaha kreatif yang potensial, terutama para pelaku UMKM yang merupakan moeslem – preneur dan mom – preneur,” tutur Ia Pariska.

Sebanyak 46 tenang booth dari UMKM luar NTB dan UMKM SE – NTB. Ada 29 desainer busana muslim bakal tampil digelaran kali ini dengan melibatkan desainer lokal NTB dan luar daerah.

“Ajang tahunan yang diselenggarakan kali ini akan menampilkan fashion show karya 29 desainer busana muslim” kata Ina Pariska.

Sementara itu, Founder HijabersMom Irna Mutiara mengatakan, dengan adanya wisata halal di NTB jadi potensi untuk lebih menggaungkan busana muslim yang berbahan produk kreatif lokal.

“Sama-sama potensial untuk menjadi daerah atau tempat dimana wisata halal ini bisa menjadi potensi besar,” katanya.

Ia juga menyakini, potensi fashion muslim kedepannya bakal meningkat lagi, terlebih Indonesia didukung berbagai negara muslim untuk meningkatkan industri ini

Indonesia berada di empat dunia soal fashion muslim, potensi ini akan lebih besar karena berbagai negara di dunia dan negara muslim mendukung fashion muslim,” katanya.***

Kepala OPD NTB Diingatkan Fokus ke Masalah dan Kolaborasi

Wagub NTB ingatkan para Kepala OPD fokus mengidentifikasi masalah seperti stunting, angka putus sekolah dan angka harapan hidup

MATARAM.LombokJournal.com ~ Penyelesaian masalah dengan berbagai kompleksitasnya tidak mudah seperti membalikkan telapak tangan.

Perlu kepekaan, kerja keras serta rasa kepedulian bersama, guna mencari jalan keluar mengataso permasalahan.

Wagub ingatkan para Kepala OPD NTB bisa mengidentifikasi masalah — Wagub Ummi Rohmi

“Dalam menghadapi permasalahan, langkah pertama yang harus dilakukan yakni dengan mengenali objek permasalahan. Sehingga menentukan langkah atau tindakan yang akan diambil selanjutnya dalam mengurai masalah yang ada,” kata Wakil Gubernur NTB, Hj.Sitti Rohmi Djalillah.

Ia menyampaikannya saat rapat evaluasi pembangunan bersama para Kepala OPD lingkup Pemrov NTB di kantor Bappeda Provinsi NTB, Jum’at (12/05/23).

Ia minta para Kepala OPD terlebih dahulu fokus mengidentifikasi masalah yang sedang dihadapi, seperti stunting, angka putus sekolah dan angka harapan hidup dan lainnya.

Sehingga harapannya, masalah dapat dipetakan kemudian mengambil tindakan pencegahan atau penyelesaian tepat sasaran.

“Pahami objek masalah, baru kemudian mengintervensi dan fokus ke tindakan penyelesainnya yang harus inovatif, terukur dan tepat sasaran. Jangan hanya bekerja biasa biasa saja by as ussual,” jelas Wagub.

Wagub yamg biasa disapa Ummi Rohmi mengungkapkan, upaya memajukan pembangunan daerah seperti indeks pembangunan manusia (IPM) tidak bisa bekerja sendiri. Perlu kolaborasi dengan berbagai pihak.

Pesannya, para Kepala OPD agar tidak berpuas diri dengan apa yang dihasilkan sampai saat ini.

“Tidak usah berpuas diri dengan apa yangg sudah diraih, harus lebih gigih dan semua kekurangan dijadikan pelajaran kedepannya,” jelas Ummi Rohmi.

Sebelumnya Kepala Bappeda NTB, Iswandi dalam laporannya menyebut, capaian indikator kinerja utama RPJMD 2019-2023 hingga tahun 2022 mencapai 26 indikator utama atau 70,27 persen.

Dengan kolaborasi bersama, Iswandi optimis dan yakin semua indikator kinerja akan memenuhi target.

“Sejauh ini capaian program sudah ada yang mencapai bahkan melewati target semua sedang on the track, fokus kita tahun 2023 ini, kita harus kompak dan bekerja keras untuk mengejar target kinerja yang belum tercapai,” kata Iswandi. ***

Angkasa Pura Berterima Kasih Pada Pemprov NTB

Pihak PT Angkasa Pura menyampaikan terima kasih, karena Pemprov NTB ikut menjaga serta bisa memanfaatkan Eks bandara Selaparang

JAKARTA.LombokJournal.com ~ PT Angkasa Pura I menyampaikan terimakasih kepada Pemerintah Provinsi NTB, selain menjaga aset dan memanfaatkan lahan eks Bandara Selaparang sebagai lokasi MXGP pada Juli mendatang.

PT Angkasa Pura I berterima kasih pada Pemprov NTB yang memanfaatkan eks bandara Selaparang — Usai penandatanganan Mou

Hal tersebut disampaikan Direktur Utama PT Angkasa Pura I, Faik Fahmi di depan Gubernur NTB, Zulkieflimansyah. Masing-masing mewakili PT Angkasa Pura I dan Pemerintah Provinsi NTB, menandatangani MoU terkait Pemanfaatan Aset Eks Bandara Selaparang, di Jakarta Jum’at (12/05/23).

“Terimakasih Pemrov NTB turut menjaga dan memanfaatkan Eks Bandara Selaparang dan berkenan melakukan kerjasama ini. Saya melihat ke depan banyak peluang yang bisa kita kembangkan bersama untuk pemanfaatan aset ini, karena memang letaknya sangat strategis jadi bisa di manfaatkan untuk MXGP,” ungkap Faik Fahmi.

Ini sejalan dengan apa yang menjadi tugas PT Angkasa Pura I sebagai salah satu BUMN yang melaksanakan 3 peran, baik sebagai korporasi negara, infrastruktur negara juga sebagai agent of development.

Korporasi negara memang secara bisnis secara komersial harus bisa memberikan keuntungan memberikan deviden ke pemerintah.

Secara infrastruktur negara membantu pemerintah untuk mendorong konektivitas udara, membantu ijin pariwasata, dan juga segala aktivitas yang memberikan manfaat secara nasional, dan juga tentu sebagai agent of development.

Menurut Faik Fahmi, ketiga peran ini yang sedang dijalankan secara maksimal.

“Apa yang kita lakukan saat ini dengan pemanfaatan aset di area eks Bandara Selaparang ini bagian dari peran kita,” lanjutnya.

Harapannya dengan, PT Angkasa Pura I, bisa memberikan kontribusi kepada Pemda NTB.

Dengan mendorong pariwisata, mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pemanfaatan aset yang ada.

Aset Angkasa Pura di Mataram lumayan besar, sekitar 60 hektar dan di pusat kota.

“Alhamdulillah apa yang sudah kita diskusikan sejak lama hari ini bisa kita lakukan kerjasama, MOU ini menjadi titik awal untuk banyak kerjasama yang bisa kita lakukan kedepannya,” harapnya.

Selain mendukung program Pemda NTB untuk mendorong kegiatan pariwisata, juga mendorong pertumbuhan ekonomi sehingga dampak positif secara nasional.***

Wagub NTB Beri Arahan Jajaran Dikbud NTB

Wagub NTB mengapresiasi Peran Dinas Dikbud diapresiasi Wagub NTB dalam mewujudkan Visi dan Misi NTB Gemilang, yang saat ini berjalan dengan baik

MATARAM.LombokJournal.com ~ Wakil Gubernur NTB, Hj. Sitti Rohmi Djalilah memberikan arahan kepada Kepala Dinas beserta jajaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB pada Jumat (12/05/23).

Ummi Rohmi sapaan Wagub mengapresiasi peran Dikbud NTB dalam mewujudkan Visi dan Misi NTB Gemilang. Selain menjalankan fungsi pendidikan, Dikbud NTB dijelaskan Wagub sebagai fasilitator dalam merubah mindset masyarakat.

“Saya melihat Dikbud NTB sudah jalan dengan baik,” ujar Wagub.

Selain itu, Wagub NTB juga menekankan agar Dikbud NTB dapat memperkuat sinergi dengan BPS NTB.

Dengan berbekal data yang aktual dan akurat, Dikbud akan bisa mengintervensi langsung berbagai masalah dalam pendidikan di NTB.

Sehingga data terkait berbagai kemajuan pendidikan di NTB bisa sesuai dengan yang terjadi di lapangan.

Di akhir arahannya, Wagub berharap semangat Dikbud NTB dalam memajukan pendidikan di NTB tetap membara. Ia juga berharap agar berbagai program Dikbud yang telah berjalan bisa terlaksana dengan baik. ***

Wagub NTB Jelaskan Upaya untuk Capai Desa Gemilang

Capai Desa Gemilang, kata Wagub NTB, perlu jalinan kolaborasi semua pihak yang terlibat pembangunan desa

MATARAM.LombokJournal.com ~ Membangun kemajuan itu perlu kerjasama dan kolaborasi semua pihak, seperti halnya membangun Desa Gemilang, tentu kolaborasi dari Kepala Desa, Kepala Dusun, Kader Posyandu itu diperlukan.

“Misalnya seperti masalah Bank Sampah, Dinas Desa harus berkolaborasi dan bekerjasama dengan DLHK,” kata Wakil Gubernur NTB, Hj. Sitti Rohmidjalillah, saat rapat di Dinas DPMPD Dukcapil NTB. Jum’at, (12/05/23).

Umi Rohmi sapaan akrab Wagub NTB ini juga berharap, agar Desa harus memiliki identitas atau sesuatu yang bisa dijual seperti kebersihan atau kebudayaan supaya desa di NTB bisa terkenal.

Begitu juga dengan kader Posyandu yang harus terus diberikan pembinaan supaya memiliki kualitas, karena Posyandu akan menjadi pintu masuk permulaan dan lahirnya Desa Gemilang

“Sedangkan pada BUMDES, mereka harus diberikan pembinaan yang produktif kemudian dibesarkan, tapi yang dibesarkan ini adalah mereka yang mau besar bukan BumDes yang tidak mau besar,” kata Umi Rohmi

Modal BUMDES

Sementara itu. Kadis DPMPD Dukcapil NTB, Ahmad Nur Aulia mengatakan, hasil update tahun 2023 jumlah penduduk di NTB itu sebanyak 5.534.58 juta jiwa, yang Wajib KTP 3.854.86 jiwa dan perekaman 3.795.906 jiwa.

“Dalam internal desa tentu masih ada masalah-masalah yang dihadapi, seperti masalah yang dihadapi 1005 BumDes di NTB, baik itu kurangnya modal dan sumberdaya yang terampil dalam mengelola BUMDES, kurangnya pemahaman tentang pengelolaan bisnis, kurangnya jaringan Kerjasama dan akses pasar,” ujarnya.

Ditambahkan, pada Posyandu juga masih ada masalah yang dihadapi, seperti sarana prasarana Posyandu/alat Posyandu belum memadai.

“Kompetensi SDM Kader masih kurang dan kerjasama lintas program dan lintas sektor belum optimal,” kata Ahmad Nur Aulia.

Terakhir ia mengungkapkan, ada 262 desa yang akan melakukan Pilkades pada tahun 2023 dan 2024.

Rinciannya, pada Pilkades tahun 2023, di Lombok Timur terdapat 53 desa melakukan Pilkades pada pulan Maret 2023, Lombok Utara 5 Desa pada Bulan September 2023, Lombok Barat 18 Desa pada Bulan Mei 2023, Dompu 33 Desa pada Bulan November 2023.

Sedang pada Pilkades 2024, di Lombok Tengah terdapat 97 Desa yang melaksanakan Pilkades pada bulan Juni 2024, Sumbawa Barat terdapat 18 Desa pada bulan Desember 2024, Sumbawa 18 Desa pada Bulan Desember 2024, Bima, 53 Desa pada Desember 2024.***

Bappenda NTB Dorong Implementasi Transaksi Digital

Sekretaris Bappenda NTB mengatakan, perlunya siapkan infrastruktur dan regulasi dalam digitalisasi transaksi pendapatan

MATARAM.LombokJournal.com ~ Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) Provinsi NTB, melalui Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD), dorong implementasi dan perluasan seluruh transaksi keuangan daerah secara elektronik.

Ini dimaksudkan untuk lebih meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah.

Terutama yang berkaitan dengan penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) yang bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah.

Dalam TP2DD ini Bappenda Provinsi NTB berkedudukan sebagai sekretariat tim. Tim TP2DD ini akan bekerja secara intensif untuk memastikan, digitalisasi transaksi pendapatan berjalan lancar dan efektif di Provinsi NTB.

Seluruh pihak terkait diharapkan dapat bersinergi dalam upaya ini, demi kemajuan dan kemudahan bagi masyarakat serta pemerintah daerah.

Sekretaris Bappenda Provinsi NTB, Mohammad Husni, S.Sos., M.Si mengatakan, harus siapkan infrastruktur dan regulasi yang memadai dalam digitalisasi transaksi pendapatan.

“Selain itu, sosialisasi kepada wajib pajak dan pengguna jasa retribusi juga sangat penting agar mereka terbiasa menggunakan transaksi non tunai,” jelasnya.saat memimpin Rapat Sekretariat TP2DD untuk menentukan langkah-langkah dan rencana aksi kedepan, Rabu (10/05/23) di Aula Bappenda Provinsi NTB.

Sementara itu, Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan, Mukarram, S.H., M.H., menyampaikan, beberapa strategi dan kiat-kiat untuk menyukseskan seluruh tugas TP2DD. Di antaranya, menginventarisir beberapa peluang dan kendala dalam optimalisasi implementasi penerimaan pendapatan daerah.

“Langkah strategis untuk mengawali percepatan digitalisasi penerimaan pendapatan daerah adalah dengan menginventarisir seluruh potensi dan kendala yang ada. Baik itu dari penerimaan pajak daerah dan retribusi yang kita kelola, maupun dari OPD pengelola retribusi daerah,” ungkap Mukarram.

Beberapa materi yang dibahas dalam rapat tersebut adalah tentang efektifitas tugas tim.

Tim ini bertanggung jawab memantau perkembangan digitalisasi transaksi pendapatan, pemantapan roadmap, rencana aksi untuk setiap bidang, pembahasan kendala yang mungkin muncul.

Serta permasalahan yang terkait dengan pendapatan dan belanja daerah serta berbagai upaya dan strategi untuk meningkatkan cakupan elektronifikasi transaksi keuangan daerah ***

Desainer NTB Didorong Tingkatkan Kualitas Produk

Para desainer NTB mendapat peluang, karena NTB terpilih sebagai salah satu titik lokasi dalam proses kurasi untuk JMFW 2024

MATARAM.LombokJournal.com ~ Para desainer lokal di Nusa Tenggara Barat (NTB) didorong terus mengembangkan diri dengan mengikuti berbagai event dan kurasi.

Dorongan itu disampaikan Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Provinsi NTB, Hj. Niken Saptarini Widyawati Zulkieflimansyah dalam acara Seminar dan Kurasi Road to Jakarta Muslim Fashion Week (JMFW) 2024 di Hotel Prime Park Mataram, Kamis (11/05/23).

“Kami mendorong berbagai desainer lokal untuk terus melakukan inovasi, mengikuti berbagai kompetisi, kurasi dalam rangka mengasah kemampuan kita dan terus memperbaiki diri dan kualitas,” jelas Hj Niken yang biasa disapa Bunda Niken.

Ucapan terima kasih disampiakan Bunda Niken kepada Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia (Kemenparekraf RI), Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, termasuk seluruh stakeholder terkait. NTB terpilih sebagai salah satu titik lokasi dalam proses kurasi untuk JMFW 2024.

“Ini adalah kali pertama bagi kami mendapatkan kehormatan untuk ikut mendapatkan proses kurasi secara langsung, tentu saja ini merupakan penghargaan bagi kita semua bagi para pelaku ekonomi kreatif di NTB,” tutur Bunda Niken.

Sebanyak 49 pelaku usaha yang ikut dalam proses kurasi dari 70 peserta yang mendaftar, salah satunya Indah Mutiara Lombok (IML).

“Semoga dari UMKM-UMKM yang berani maju, berani untuk mengasah dan menguji kemampuan dihadapan para kurator yang berpengalaman,” katanya.

Di Provinsi NTB punya banyak kesempatan menjadi tuan rumah dalam berbagai event-event Internasional, seperti MotoGP, WSBK, MXGP dan lain sebagainya.

“Kita harus terus meningkatkan kualitas dari karya-karya kriya dan kreatif sebagai penunjang pariwisata,” ungkap Bunda Niken.

Pada kesempatan sama, Direktur Kuliner, Kriya, Desain dan Fesyen Kemenparekraf/Baparekraf, Yuke Sri Rahayu menjelaskan, JMFW sebagai bagian ekosistem pengembangan modest dan muslim Indonesia.

Tujuannya mempromosikan dan meningkatkan daya saing fashion modest dan muslim Indonesia di pasar Internasional.

“Potensi UMKM Lokal, kreativitas dan keteguhan yang dimiliki pelaku UMKM menjadi potensi yang harus dimanfaatkan dalam merealisasikan visi dan misi Presiden untuk menjadikan Indonesia sebagai pusat fashion modest dunia tahun 2024,” ungkapnya.***

PDI Perjuangan Lotim Resmi Daftarkan Bacaleg ke KPU

Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan Lotim Resmi Daftarkan Bacaleg ke KPU

LOTIM.LombokJournal.com ~ Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan Lombok Timur, Ahmad Syukro memimpin langsung proses pendaftaran bakal calon legislatif (Bacaleg) dari seluruh daerah pemilihan (Dapil).

Proses pendaftaran dilakukan secara serentak oleh seluruh jajaran kepengurusan PDIP di seluruh Indonesia.

Ketua PDI Perjuangan Lotim menegaskan, sangat siap untuk berlaga di Pileg 2024 — Ahmad Syukro

“Hari ini kami dari PDIP Lombok Timur resmi mendaftar ke KPU. Hal yang sama juga dilakukan oleh semua pengurus PDIP di seluruh Indonesia,” katanya. Kamis (11/05/2023).

Ditegaskan oleh Syukro, DPC PDIP Lombok Timur pada kesempatan itu telah mendaftarkan 50 Bacaleg dari semua daerah pemilihan (Dapil). Di mana tegas dia, pada komposisi itu telah melebihi ketentuan kuota 30 persen keterwakilan perempuan.

“Kami pastikan 30 persen kuota keterwakilan perempuan terlampaui. Kami tegaskan di sini, jika kuota keterwakilan perempuan belum terpenuhi maka kami tidak akan mendaftar. Itu instruksi tegas dari Ketua Umum,” tegasnya.

Dirinya juga memastikan, komposisi Bacaleg PDIP Lombok Timur juga dibanjiri oleh keterwakilan millenial.

Dengan komposisi itu, dirinya yakin target yang telah ditetapkan akan tercapai.

“Keterwakilan millenial jadi salah satu pertimbangan. Kami juga sebenarnya termasuk kelompok millenial. Dengan semangat itu kami yakin target 6 kursi bisa dicapai, dan mengulang lagi kegemilangan PDIP di Lombok Timur untuk merebut kursi pimpinan,” tekannya

Dipastikannya, struktur kepengurusan dan kader PDIP Lombok Timur sangat kuat dan solid. Artinya, PDIP dalam keadaan sangat siap untuk menyongsong pemilihan umum (Pemilu) di Lombok Timur.

“Saat ini kami dalam posisi sangat siap, bukan hanya kesiapan untuk Pileg tapi kami juga siap untuk memenangkan Capres PDIP Ganjar Pranowo di Lombok Timur,” tekannya.

Terkait nomor urut, ia memastikan netralitas pengurus, dan tidak ada intervensi apa pun. Tapi penentuan nomor urut dinilai dari loyalitas dan pengabdian kader kepada partai.

“Netralitas pengurus itu nomor satu. Untuk nomor urut kami tegaskan ditentukan oleh loyalitas dan pengabdian kader dan itu ditentukan langsung oleh DPP,” tekannya.

Sementara itu, Ketua KPU Lombok Timur, M Junaidi yang menerima langsung kedatangan dari Pengurus DPC PDIP Lombok Timur menyatakan, jika pihaknya telah menerima berkas pendaftaran Bacaleg PDIP.

Dirinyapun menyatakan jika setelah berkas diterima, pihaknya akan melakukan pemeriksaan apakah berkas yang diserahkan itu telah memenuhi persyaratan yang ada.

“Berkas fisiknya berupa surat pendaftaran, nama daftar Bacaleg dari semua Dapil, dan surat persetujuan dari DPP untuk mendaftarkan Bacaleg yang bersangkutan sudah kami terima. Nanti bukti fisik yang kami terima ini akan kami sandingkan dengan yang termuat di Silon. Apakah sesuai atau tidak,” ujarnya.

Jika nanti pihaknya menemukan kekurangan atau ketidakcocokan berkas fisik yang diterima dengan data yang ada di Sistem Informasi Calon (Silon), maka akan diberikan waktu perbaikan sampai Pukul 23.59 tanggal 14 Mei mendatang.

“Kalau ada yang kurang atau tidak sesuai dengan data yang di Silon, maka admin Partai pdi Perjuangan punya waktu perbaikan sampai Pukul 23.59 Wita tanggal 14 Mei mendatang,” tandasnya. (*)

Orang Sasak Dibilang Punya ‘Semangat Jurakan’

Pejabat Pemprov NTB menyebut orang Sasak punya ”semangat Jurakan”, Rachmat Hidayat menilai pejabat tersebut berniat memecah belah

MATARAM.LombokJournal.com ~ Tak terima ada pejabat Pemprov NTB menyebut oarang Sasak punya ‘semangat jurakan’, Rachmat Hidayat protes keras.

Menurutnya, jurakan itu punya konotasi negatif. Orang Sasak diibaratkan seperti permainan tradisiobal jurakan, permainan tradisional panjat pinang yang acap mengganggu, menarik, dan menginjak sesamanya, demi ambisi pribadi.

Menurut Rachmat Hidayat, orang Sasak tidak bermental jurakan

”Pejabat di daerah ini yang menyebut orang Sasak memiliki ”semangat jurakan” benar-benar telah melakukan kebohongan besar. Orang Sasak, tidak pernah dan tidak akan pernah memiliki semangat jurakan,” protes anggota DPR RI dari PDI Perjuangan NTB itu, di Mataram, Rabu (10/05/23).

Ucapan bernada nwgatif itu disampaikan Kepala Dinas Sosial NTB H Ahsanul Khalik, saat berpidato pada acara halalbihalal Himpunan Masyarakat Lombok (HIMALO) di Jakarta, hari Minggu tanggal 7 Mei lalu.

Acara itu dihadiri sekitar seribu diaspora Lombok yang tinggal di Jakarta dan sekitarnya. Ahsanul Khalik disebut hadir mewakili Gubernur NTB H Zulkieflimansyah.

Potongan video sambutan Khalik telah beredar luas dalam berbagai aplikasi percakapan dan telah mengundang kegeraman sejumlah tokoh masyarakat Sasak.

Dalam sambutannya itu, Khalik juga membuat statemen yang mengarah ke ranah politik praktis.

Karena itu, ucapan pejabat Pemprov NTB itu dinilai terang-terangan terlibat dalam politik praktis dan melanggar kode etik sebagai Aparatur Sipil Negara yang kini memangku jabatan eselon II di Pemprov NTB.

“Khalik benar-benar offside,” tegas Rachmat.

Karena itu, politisi kharismatik Bumi Gora ini akan mengawal tuntutannya kepada Gubernur Zulkieflimansyah agar pejabat daerah yang terlibat politik praktis mendapat tindakan tegas.

Ia menyebut tindakan para pejabat yang terlibat politik praktis mencoreng korps ASN di Pemprov NTB.

”Tetap saya akan tuntut tindakan tegas dari Gubernur. Saya akan kawal sendiri. Lebih-lebih dia (Khalik) sebagai pejabat yang mewakili gubernur tidak membaca sambutan tertulis gubernur. Apa itu suara Gubernur yang diwakili itu. Apalagi ini halalbihalal, kok dimasuki dengan politik. Walaupun apa konteksnya di dalam penjelasan dia, nggak boleh masuk politik. Di situ dia (Khalik) offside,” tandas Rachmat.

Terkait ”semangat jurakan”, Rachmat memberi contoh bahwa semangat itu tidak dimiliki orang Sasak.

Sebelum dan sesaat setelah Indonesia merdeka, daerah-daerah di Lombok masih terbagi dalam daerah-daerah Swatantra. Saat Mamiq Mustiarep, Mamiq Ripaah, Mamiq Sinaroh, dan Mamiq Fadlah, memimpin daerah-daerah itu, tidak ada orang Sasak yang saling iri hati. Tidak ada orang Sasak yang saling dengki.

Pun begitu, saat provinsi dan kabupaten sudah ajeg terbentuk. Di Lombok Timur misalnya, ketika Mamiq Amin, orang Sasak pertama yang menjabat sebagai Sekda, tidak ada orang ribut.

Pun begitu saat Lombok Timur dipimpin Bupati Lalu Muslihin, HL Djafar Surayad, H Syahdan, H Ali BD, hingga kini HM Sukiman Azmy, Tidak ada orang saling tarik-tarik seperti ”semangat jurakan”, yang bawah mengganggu yang di atas, yang di atas mendorong-dorong yang di bawah.

”Jadi melabeli orang Sasak memiliki ”semangat jurakan” adalah kebohongan,” tandas Anggota Komisi VIII DPR RI ini.

Di Lombok Tengah,, saat Mamiq Srigede menjadi Bupati, tidak ada orang Sasak saling bejengah.

Saat Mamiq Suhaimi jadi bupati, lalu Mamiq Ngoh, kemudian Suhaili FT, hingga kini HL Pathul Bahri, semuanya meraih posisi puncak sebagai pimpinan daerah melalui persaingan sehat dalam kontestasi. Alih-alih ”semangat jurakan”.

Begitu pula di Lombok Barat. Ada Mamiq Ratmaji yang pernah menjadi Bupati, Mamiq Mudjitahid, kemudian H Iskandar, yang diteruskan H Zaini Arony, dan sekarang H Fauzan Khalid. Tidak ada orang-orang Sasak kata Rachmat yang macam-macam.

”Kalau orang Sasak memiliki ”semangat jurakan” tentu orang Sasak sudah menarik-narik kaki Fauzan. Tapi kan ini tidak ada yang begitu,” katanya.

Demikian juga di Kota Mataram. Rachmat memberi contoh. PDI Perjuangan menjadi pemenang Pemilu tahun 1999. Memiliki 10 kursi di DPRD Kota Mataram.

”Kak Tuan Haji Mohammad Ruslan datang kepada saya. Bilang, ”Arik Tuan, tyang ingin jadi wali kota.”.

Waktu itu ada almarhum H Ahmad Akeang. Ada juga Gusti Ekadana bersama saya. Apa saya bilang. ”Kak Tuan Ruslan, ini ada Gusti Ekadana. Kalau dia aok, saya setuju,” tutur Rachmat.

Maka yang terjadi kemudian, sejarah mencatat, H Mohammad Ruslan terpilih sebagai Wali Kota Mataram dengan kemenangan tipis dalam pemilihan di DPRD Kota Mataram.

Saat itu, kemudian Madiono dari PDIP terpilih sebagai Ketua DPRD Kota Mataram dan TGH Ahyar sebagai Wakil Ketua DPRD.

”Apakah dengan terpilihnya Kak Tuan Ruslan jadi Wali Kota Mataram kita sesama orang Sasak ada yang macam-macam di Kota Mataram? Nggak. Begitu juga dengan saat Kota Mataram dipimpin Wali Kota HL Masud,” tutur Rachmat.

”Dan yang terbaru, saat Pilkada Kota Mataram tahun 2020 kemarin. Putra Kak Tuan Ruslan, Mohan Roliskana bertanding dengan bibiknya Selly Andayani, istri saya, di Pilkada, dan Mohan memenangkan kontestasi. Apa saya ribut? Apa lalu kita tarik-tarik kakinya dan mengganggu Mohan? Nggak ada,” sambung Rachmat.

Karena itu, politisi lintas zaman ini mengemukakan, jika ada pejabat yang melabeli orang Sasak memiliki ”semangat jurakan”i, maka tindakannya sangat identik dengan mendorong perpecahan.

Apalagi, hal tersebut disuarakan di hadapan anak-anak muda. Generasi masa kini.

Padahal, kata Rachmat, anak-anak muda Indonesia saja sudah memproklamirkan Sumpah Pemuda pada 95 tahun yang lalu, di mana mereka bersumpah untuk Berbangsa Satu, Bertanah Air Satu, dan Berbahasa Satu.

Rachmat mengkritik juga pejabat seperti Khalik dalam pidatonya masih menggunakan diksi “Bangsa Sasak”.

Menurut Rachmat, saat ini yang ada hanya Bangsa Indonesia. Sementara Sasak, seperti halnya Samawa, dan Mbojo, adalah suku di Indonesia.

Karena itu, setiap warga negara di Indonesia, kata Rachmat, boleh menjadi apa saja di Republik Indonesia, tanpa melihat kesukuannya.

“Memangnya semenjak NTB menjadi provinsi, Gubernurnya selalu dari sini? NTB pernah memiliki Gubernur orang Madura, orang Sunda, orang Jawa. Kan baru-baru belakangan saudara kita H Harun Al Rasyid, lalu HL Serinata, kemudian TGB HM Zainul Majdi, dan saat ini Gubernur kita H Zulkieflimansyah. Apakah saat orang Sasak menjadi gubernur, lalu orang Sasak yang lain merong-rong dan menggangu seperti semangat jurakan, kan tidak,” tandasnya.

Menurutnya, orang Sasak adalah orang-orang yang istiqomah dan teguh memegang sikap. Seperti dalam pakaian adat Sasak, di mana orang Sasak memegang atau membawa keris. Nyekep, dalam istilah Sasak.

Itu adalah perlambang orang Sasak memiliki keteguhan sikap. Tidak mengadu domba. Tidak mencela sesamanya.

Bung Karno, Presiden pertama Indonesia, yang kemana-mana juga membawa keris sebagai perlambang sikap tersebut.

Maka, ketika Indonesia diremehkan dan direndahkan Amerika, Bung Karno kata Rachmat, memilih membawa Indonesia keluar dari Perserikatan Bangsa Bangsa.

Bung Karno juga menggelar Konfrensi Asia Afrika, mendirikan Gerakan Non Blok, itu juga adalah keteguhan sikap.

Rachmat pun menyebut, jika sebelumnya Gubernur Zulkieflimansyah meminta ada pihak yang masih perlu sekolah lagi, maka sesungguhnya yang perlu dan sangat cocok untuk sekolah lagi adalah pejabat yang berpolitik praktis. Yang berpotensi memecah belah di tengah masyarakat.

”Jika saya berbicara lantang sekarang, bukan karena saya ingin penghormatan untuk pribadi saya. Hormatlah pada Republik ini. Kita tidak ingin, ada pejabat yang enak saja pidato mewakili gubernur, atas nama gubernur lalu hendak memecah belah kita,” tandasnya.***