Kata Gubernur NTB adanya fasilitas aula, penginapan, perkantoran di Asrama Haji, pelayanan calon jamaah haji harus maksimal

MATARAM.lombokjournal.com ~ Adanya Gedung Auditorium Bir Ali ll, UPT. Asrama Haji Embarkasi  Lombok di Asrama Haji Mataram, fasilitas ini diharapkan mampu melayani calon jemaah haji dengan layak. 

Sehingga betul-betul melaksanakan ibadah haji itu sebagai perjalanan terakhir dalam hidup.

Gubernur NTB Zulkieflimansyah mengatakan itu saat peresmian Gedung Auditorium Bir Ali ll, di Asrama Haji Mataram, Selasa (31/05/22).

Bang Zul sapaan akrab Gubernur NTB mengatakan, banyak orang dari desa bertahun-tahun memandikan keringat tidak kenal lelah dalam bekerja sampai pulang malam-malam. 

“Hal itu dilakukan semata-mata karena harapan suatu saat nanti bisa menunaikan ibadah haji ke Baitullah sebagai perjalanan menapaktilas hidup,” ucapnya.

BACA JUGA: WHO: Industri Rokok Meracuni Lingkungan Kita

Menurut Bang Zul, ibadah haji itu merupakan perjalanan pendistribusian harapan. 

Jadi tanpa harapan orang tak ada semangatnya dalam hidup, karena itu perlu ada harapan Agar semangat hidup itu ada, yang dibayar dengan keringat air mata bahkan darah sekalipun.

“Karena itu orang yang berkecimpung dalam urusan haji ini merupakan pekerjaan yang sangat, mulia karena melayani orang-orang yang sudah bekerja keras dalam menyempurnakan agama,” tandasnya.

Sementara itu, Ses-Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU,) H. Ahmad Abdullah mewakili Dirjen PHU mengucapkan selamat kepada UPT. Asrama Haji Embarkasi Lombok, yang selesai proses pembangunan gedung baru dengan anggaran 27 Miliar.

Gedung tersebut akan digunakan untuk fasilitas Aula, Penginapan, Perkantoran, agar pelayanan calon jamaah haji bisa maksimal. 

“Fasilitas bisa dimanfaatkan secara optimal dan kontinyu dan para petugas bisa bekerja dengan baik dalam memberikan pelayanan, pembinaan dan perlindungan bagi calon jamaah haji,” ujarnya.

Ia meminta kepada para PPIH Embarkasi Lombok,r senantiasa memberikan pelayanan yang prima bagi calon jamaah haji.

Sehingga menciptakan kesan yang baik rasa semangat dan optimisme dalam beribadah.

BACA JUGA: Tim Ekspedisi akan Ungkap Misteri Sejarah di Lombok

“Selain itu menjadi PR bersama agar aset-aset yang dimiliki pemerintah ini tidak mangkrak, seperti lokasi yang strategis yang dihibahkan Gubernur ini,” tambahnya. 

Diharapkan semua aset-aset Embarkasi betul-betul bernilai, dan keuntungannya kembali ke masyarakat. 

“Sudah saatnya aset-aset kita bisa maksimal tidak hanya pintar membangun tetapi bagaimana mengoptimalkan gedung ini dan mengembangkan sehingga betul-betul berdaya dan menguntungkan bagi masyarakat umum,” katanya.***

Pemda KLU memberangkatkan sebanyak 287 Taruna Latsitarda untuk dipusatkan latihan integrasi dengan masyarakat di Gili Trawangan 

TANJUNG.lombokjournal.com ~  Latihan Integritas Taruna Wreda (Latsitarda) Nusantara XLII yang selama ini di Lombok Utara, Minggu (29/05/22) akan dipusatkan di Gili Trawangan. 

Latsitarda yang terdiri dari Taruna Akademi Militer (Akmil),  Taruna Akademi Angkatan Laut (AAL), Taruna Akademi Angkatan Udara (AAU), Taruna Akademi Kepolisian (Akpol) dan Praja IPDN akan melakukan latihan integrasi di Gili Terawangan.

Pemda Kabupaten Lombok Utara melalui OPD Dinas Lingkungan Hidup (KLH) dan OPD Dinas Perhubungan serta OPD lainnya, membantu penyiapan transportasi, konsumsi serta pasilitas penunjang untuk Latsitarda yang Latihan Integritas Taruna Wreda (Latsitarda) Nusantara XLII ke Gili Trawangan,  Kecamatan Pamenang Kabupaten Lombok Utara.

BACA JUGA: Peserta Latsitarda XLII Disambut di Lombok Utara

Kadis Lingkungsn Hidup, Drs Rusdianto, M.SI, Wahyu Darmawan, M.Si bersama Camat Pamenang, Datu Aryanata Bayuaji, S.IP, turut serta dalam pendampingan mulai penyeberangan hingga sampai di Gili Terawangan.  

Latsitarda Nusantara merupakan momentum untuk membangun sinergi TNI, Polri dan masyarakat. Latihan ini menjadi sarana guna menumbuhkan jiwa kejuangan, cinta tanah air serta semangat integrasi para Taruna untuk membangun sinergi dan soliditas TNI, Polri dan masyarakat.

Taruna/Taruni melaksanakan tugasnya  dengan sungguh-sungguh dan penuh rasa tanggung jawab, untuk memahami dan menghayati semangat persatuan dan kesatuan yang tercermin dalam sinergi dan kerja sama antar komponen bangsa. 

“Patuhi dan taati semua ketentuan yang berlaku sesuai Perduptar, termasuk protokol kesehatan dalam melaksanakan semua kegiatan,” pesan para pendamping.

BACA JUGA: Bupati Djohan Hadiri Peresmian Masjid Baitul Mugni, Kapu

Turut serta Kepala Desa Senaru, Raden Akribuana  yang selama ini mendampingi Taruna/Taruni melaksanakan tugas Desa Senaru, Bayan.*** 

Saat peresmian Masjid Baitul Mugni, Kapu, Bupati Djohan Sjamsu berharap Pompes  Al Istiqomah melahirkan SDM berkualitas dan berakhlak

TANJUNG.lombokjournal.com ~ Peresmian Masjid Baitul Mugni “Ponpes Al Istiqomah” Dusun Kapu, Desa Jenggala Kecamatan Tanjung Kabupaten Lombok Utara dihadiri Bupati,H Djohan Syamsu dan Wakil Bupati, Dany Karter Februanto, Sabtu (28/05/22).

Bupati Djohan Syamsu mengatakan, keberadaan Pondok Pesantren Al Istiqomah Kapu tentu akan berdampak untuk kemajuan Lombok Utara. 

“Pondok pesantren tersebut menjadi salah satu pusat pendidikan yang bisa melahirkan Sumber Daya Manusia (SDM) berkualitas dan berakhlak,” katanya.

Menurutnya, pembangunan pondok pesantren ini sangat bermanfaat. Apalagi, pondok pesantren Al Istiqomah ini sudah bergerak dari bawah. 

“Dengan pembangunan dan pengembangan ini akan semakin meningkatkan kualitas anak didiknya,” katanya. 

BACA JUGA: Bupati Djohan Hadiri Dharmasanti Trisuci Waisak

Diharapkan, Pompes ini semakin menggeliatkan munculnya generasi handal yang bisa menjadi pemimpin umat, yakni SDM yang berkualitas dan berakhlak

Direktur Pengembangan Destinasi II Kemenparekraf, Wawan Gunawan, mengatakan akan dibangunkan perpustakaan digital oleh Yayasan yang di pimpinnya.

Menurutnya, terkait prospek destinasi pariwisata Kabupaten Lombok Utara, Ponpes Al Istikamah Kapu sangat baik untuk dijadikan wisata religi.

“Kita tidak bisa mengenyampingkan pendidikan budi pekerti karena terlalu banyak orang pintar dan itu yang harus kita selaraskan,” tuturnya 

Di lain pihak, Wawan Gunawan mengingatkan masyarakat untuk menggalakkan swadaya dan meminta nimningan para pejabat setempat.

“Agar dapat menghasilkan sesuatu yang dapat diandalkan, dan tidak ketergantungan dengan pihak lain,” pungkasnya.

Menjelang berpamitan menyempatkan mampir di rumah Kabid Pemasaran, Raden Santiyo, seraya berpesan untuk segera di buatkan proposal terkait rencana bantuan yang sempat disampaikan. 

Selain dihadiri Direktur Pengembangan Destinasi II Kemenparekraf, Wawan Gunawan yang mewakili Mentri Kemenparekraf, Ketua IHGMA , L.Kusnawan, Ketua Yayasan Al- Mugni Jakarta Kuningan bersama rombongan. 

Juga hadir Tuan Guru Karim selaku Pimpinan Ponpes Nurul Bayan dan para pengurus Yayasan Pondok Pesantren Al Istiqomah serta para tokoh masyarakat setempat.

Tak ketinggalan Kabid Pemasaran Pariwisata KLU, R Santiyo, mengantikan Kepala Dinas Pariwisata yang saat itu berhalangan hadir.***

BACA JUGA: Wabah PMK, Ini Langkah Penanganan DKP3 KLU 

Menanggapi berita miring tidak menyikapi wabah PMK, Kepala DKP3 di Kabupaten Lombok Utara menyampaikan penjelasan

TANJUNG.lombokjournal.com ~ Kepala Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan (DKP3) KLU, Tresnahadi,S.Pt, menegaskan, pihaknya telah mengambil langkah-langkah untuk mengantisipasi wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) hewan ternak.

“Sejak PMK ini mulai mewabah di Pulau Lombok, pihak Dinas DKP3A Lombok Utara sudah mengambil sikap atau langkah langkah antisipasi,” kata Tresnahadi saat ditemui wartawan di ruang kerjanya, 26/05/22).. 

Terkait langkah-langkah antisipasi yang dilakukan pihaknya, antara lain melaksanakan sosialisasi kepada semua UPTD dan penyuluh di masing-masing kecamatan.

Dan mereka sekaligus diperintahkan segera mensosialisasi kepada kelompok ternak di masing-masing kecamatan. 

“Pihak DKP3 minta semua Camat dan Kades menosialisasikan kepada masyarakat terkait PMK,” kata Tresnahadi 

Selain itu dianjurkan penjagaan pintu masuk KLU baik yang di Pusuk, KLU maupun Lokok Puteq dengan melibatkan staf DKP3, Pol PP, DISHUN dan Kepolisian.

Untuk sementara, dilakukan penutupan pasar hewan di Tanjung dan Kayangan, mulai tanggal 25 mei sd 15 juni 2022. 

BACA JUGA: Bupati Djohan Sjamsu Hadiri Darmasanti Tri Suci Waisak

Menyetop pelaksanaan IB dan PKb (pemeriksaan kebuntingan) pada ternak sapi, karena giat ini dapat menjadi perantara penularan virus PMK.

Selain itu, meningkatkan pelayanan posyandu ternak di masing masing kelompok ternak. Koordinasi dengan Dinas peternakan dan kesehatan hewan Provinsi NTB terkait PMK.

“Hal ini juga bersentuhan dengan jumlah kelompok ternak di KLU sekitar 500 kelompok, sehingga sampai saat ini masih ada kelompok yang belum diberikan sosialisasi,” kata Tresnahadi.

Terkait dengan kelompok ternak itu, pihak DKP3 menargetkan semua kelompok diberikan sosialisasi oleh petugas  di masing masing wilayah kecamatan maupun desa. 

“PMK ini bukan saja tanggung jawab DKP3, melainkan menjadi tanggung jawab bersama,” tegasnya.

BACA JUGA: Bunda Niken: di Dompu Kekerasan Terhadap Perempuan Tertinggi

Mengaskhiri percakapan, Tresnahadi berharap, wartawan yang hendak menulis berita sebaiknya ada konfirmasi dengan pihak yang berkompeten, katanya..***

Road Show di Dompu, Bunda Niken ungkapkan tahun 2020, di Dompu kasus kekerasan terhadap perempuan menempati posisi teratas

DOMPU.lombokjournal.com ~ Angka kekerasan terhadap perempuan di Provinsi NTB mengalami kenaikan secara konstan. 

Tahun 2020, jumlah angka kekerasan terhadap perempuan mencapai  363 kasus.

Bunda Niken atau Hj. Niken Saptarini Widiyawati Zulkieflimansyah,  Ketua TP.PKK Provinsi NTB memaparkan data itu saat memandu acara road show Kajian Bareng (Kabar) Bunda Niken melalui hybrid dan offline, Rabu (25/05/22) di aula pendopo Bupati Dompu.

Ia tengah melakukan kunjungan kerjanya ke Kota Bima, Kabupaten  Bima dan Dompu, “Kabupaten Dompu, pada tahun 2020 yang lalu merupakan daerah yang menempati posisi teratas, dengan 26 kasus kekerasan perempuan lebih banyak dibanding daerah lain,” kata Bunda Niken.

Tapi tahun 2021, angka kekerasan di kabupaten Dompu tersebut mengalami penurunan menjadi 22 kasus.

Namun secara keseluruhan di NTB, pada tahun 2021,  angka kekerasan terhadap perempuan dan anak mengalami kenaikan hingga 462 .

BACA JUGA: Program TP PKK Diminta Selaras dengan Pemerintah Daerah

Diperlukan sosialisasi dan edukasi yang masif kepada kaum perempuan dan masyarakat, agar membangun kesadaran kolektif.

“Sehingga bentuk kekerasan itu dilakukan tidak hanya bentuk fisik, namun secara psikis, seksual dan ekonomi. Termasuk ekploitasi dan juga kekerasan lainnya,” jelas Bunda Niken.

Masyarakat juga harus lebih memahami hak-hak perempuan, sehingga tidak lagi terjadi angka kekerasan terhadap perempuan.

Keluarga merupakan tempat asuh yang baik untuk mendidik dan saling mencintai bagi orang tua, untuk mengajarkan anak tentang menghargai, melindungi serta menghormati hak perempuan dan anak.

“Betapa pentingnya keluarga dan peran orang tua untuk hal ini,” tutur Bunda Niken.

Saling memahami

Ketua PKK Kab. Dompu Hj. Lilis Suryani Kader Jaelani mengatakan, bersama gabungan organisasi wanita, selalu memberikan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat. Agar tidak melakukan kekerasan terhadap anak dan remaja.

“Lebih utama adalah saling memahami dan percaya dalam keluarga. Begitupun dalam lingkungan masyarakat agar perempuan juga dihormati haknya,” kata Lilis.

Ditambahkan, perempuan tidak pernah  mengharapkan apapun bentuk kekerasan terhadap perempuan. 

Namun kejadian seperti ini masih saja terjadi disekiling kita. Baik terjadi akibat adanya laporan atau tanpa diketahui oleh publik.

Psikolog Klinis UPTD PPA Dompu, Najwah Naeli, S.Psi. M.Psi menjelaskan, pada perempuan dapat pada sisi positif.  Artinya dari rahim perempuanlah terlahir generasi penerus. 

Kekerasan ini juga disebabkan oleh banyak faktor, adanya perbedaan perempuan dan pria, pendidikan, gangguan mental dan sebagainya.

“Faktor ini menjadi salahsatu perempuan menjadi korban kekerasan,” terang Najwah Naeli.

BACA JUGA: Penembakan Texas, 19 Siswa dan 2 Guru Tewas

Termasuk juga akibat pengasuhan yang otoriter dan keras dalam keluarga, dan biasanya sering dilakukan oleh orang tua laki-laki atau bapak.

Sehingga ketika anak sudah mulai memasuki umur 10 tahun, ia akan mulai milih untuk modeling atau mengikuti gaya salahsatu anggota keluarganya.

“Misalnya ayah yang melakukan pemukulan terhadap ibu, maka anak akan merekam dalam benaknya dan berpikir bahwa bila ada masalah maka kekerasanlah yang dilakukan,” ujarnya.

Kepala DP3AP2KB Kab. Dompu Hj. Shelly Andayani mengatakan, untuk menekan angka kekerasan pada perempuan dan anak butuh kerjasama dan sinergi semua pihak.

“Seluruh komponen masyarakat, OPD, organisasi wanita, TP.PKK, aparat keamanan untuk memberikan edukasi dan bersama secara masif mensosialiasikan hak perempuan,” ajaknya.

Karena memang berdasarkan data, angka kasus kekerasan di Dompu masih tinggi. Maka kepedulian semua pihaklah kunci untuk ini semua.

Duta Genre NTB asal Dompu, Muh. Aditya mengatakan, kekerasan terjadi akibat masih ada stigma bahwa laki-laki berbeda dengan perempuan.

“Misalnya, pria masih anggap perempuan lemah, padahal orang hebat itu terlahir dari perempuan hebat,” kata Adit.

Maka, kepedulian dan tindakan yang baik dari orang dewasa serta masyarakat menjadi contoh bagi anak, remaja dan generasi muda dimasa yang akan datang.

Hadir pada kegiatan tersebut Pimpinan DPRD, Sekda, Kepala OPD, Camat, Kepala Desa, DW, GOW dan ketua TP. PKK Kecamatan dan desa se Kabupaten Dompu. ***

Menurut Wagub NTB, ponpes ini mempunyai program unggulan yang tidak dimiliki di tempat lain

LOTENG.lombokjournal.com ~ Pondok Pesantren Abul Barokat Wannafahat NWDI Bunkate Jonggat Lombok Tengah Pimpinan TGH. Muhammad Imanuddin Sumar. yang berbasis pada hafalan Al-Qur’an dan hadist serta berbahasa Inggris dan Arab mendapat pujian.

Pujian itu disampaikan Wakil Gubernur NTB, Hj. Sitti Rohmi Djalilah program unggulan pondok pesantren tersebut.

“Saya bangga, dan pondok pesantren ini luar biasa, memiliki program unggulan dalam bahasa Arab dan Inggris sehingga kedepannya mampu bersaing diluar seiring kemajuan zaman di era dunia globalisasi,” puji Wagub NTB.

Ia mengatakan itu saat halal bihalal di Pondok Pesantren Abul Barokat Wannafahat  NWDI Bunkate Jonggat Lombok Tengah,  Kamis (26/05/22).

Wagub yang biasa disapa Ummi Rohmi ini mengakui, setiap kali kunjungannya ke daerah Lombok Utara,  Lombok Barat, Lombok Timur, banyak masyarakat menitipkan anak-anaknya masuk di Ponpes Abul Barokat ini. 

BACA JUGA: Progres MXGP Berjalan Baik, Pelaksanaan Sesuai Jadwal

Rata-rata mereka para orang tua senang dengan anak-anak mereka yang memiliki kemampuan yang sulit didapatkan di tempat lain. 

Kemampuan yang dimaksud yaitu mampu membaca kitab kuning, berbicara menggunakan bahasa Arab dan Inggris. Sehingga ini menjadi luar biasa dan sangat dibutuhkan.

“Mudah-mudahan dengan dimiliki pondok pesantren ini bisa dicontoh oleh pondok-pondok pesantren yang lain. Dengan kemampuan yang dimiliki anak-anak bisa bersaing diluar negeri, misalkan di Mesir, Yordan, Amerika, Australia dan belahan dunia lainnya,” ujarnya.

Ummi Rohmi mengajak kepada para santri untuk bersemangat dalam belajar dan mendapatkan pendidikan yang luar biasa, berkat jasa Almagfurullah Maulana Syekh begitu mudahnya mendapatkan pendidikan di Pulau Lombok ini.

Menurutnya, dalam melanjutkan perjuangan harus menguasai bahasa dan melek teknologi, dengan teknologi akan mempermudah berbagai urusan pekerjaan dan lain sebagainya.

BACA JUGA: Penembakan Texas, 19 Siswa dan 2 Guru Tewas 

“Mudah-mudahan pondok pesantren kedepannya makin maju, makin mensyiarkan kebaikan dan dengan kualitas pondok pesantren makin dikenal oleh masyarakat luas,” tandasnya. ***

Bupati Djohan Sjamsu minta masyarakat Lombok Utara tetap memelihara toleransi umat beragama 

TANJUNG.lombokjournal.com ~ Bupati Lombok Utara H Djohan Syamsu,SH, menghadiri peringatan Dharmasanti Trisuci Waisak 2566 BE/2022 yang dipusatkan di Vihara Giri Metta Bavana Arama Dusun Buani, Desa Bentek Kecamatan Gangga Kabupaten Lombok Utara Kamis (26/05/22).

Dalam acara itu ia mengharapkan masyarakat Kabupaten Lombok Utara tetap menjaga kerukunan beragama, dimana “Dharmasanti ini sebagai bentuk kebersamaan dan kerukunan umat beragama”. 

Pesan Bupati Djohankepada seluruh umat beragama di KLU agar selalu hidup rukun damai. 

Sebab Lombok Utara merupakan daerah yang paling aman,  toleransi umat beragama yang saling berdampingan satu dengan lainnya.

Ia menyampaikan terimakasih pada semua umat beragama di KLU, dan berharap terus memelihara bersama-sama toleransi bergama di Gumi Tioq Tata Tunaq. 

BACA JUGA: Bupati Djohan Kukuhkan Pengurus PWRI KLU

“Kebersamaan, kerukunan, modernisasi ini kita wujudkan untuk internal agama Buddha dan eksternal yang melibatkan tokoh lintas agama,” katanya.

Sebelumnya, panitia Darmasanti Trisuci Waisak, Sudianto mengatakan Waisak tahun 2022 mengajarkan dharma sebagai pedoman untuk menunaikan tugas dan kewajiban.

Ia mengatakan,  moderasi beragama menjadi salah satu di antara praktek kebenaran untuk meraih keharmonisan. 

Moderasi beragama juga sebagai jalan binam memadukan cinta kasih dan kasih sayang serta pemahaman agama lebih terbuka terhadap perkembangan kehidupan.

Di ahir penutup penyampaian Bupati, panitia menyuguhkan Cindra Mata sebagai ujud syukur Umar Budha atas kehadiran Bupati, Wkl Bupati bersama rombongan.

Dalam kegiatan peringatan Dharmasanti Trisuci Waisak 2566 BE itu, Bupati Djohan Sjamsu tampak bersama Wakil Bupati Danny Karter Febrianto.

BACA JUGA: Penembakan Texas, 19 Siswa dan 2 Guru Tewas

Selain disambut panitia juga Dhamadesana Bhikku Bhante Dhammosubho Mahathera, Anggota DPRD Provinsi NTB Sudirsah Sujanto S.PdB, Pembimas Budha  Kemenag NTB Aryadi Setiawira SH, Kapolsek Gangga IPTU.Remanto SH, serta undangan lainnya. ***

Peringatan HKG di Dompu, Bunda Niken ingatkan program TP PKK agar selaras dengan program Pemerintah Daerah 

DOMPU.lombokjournal.com ~ TP. PKK diminta menyelaraskan program-programnya  dengan kebijakan pemerintah melalui program kegiatan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Ketua Tim Penggerak (TP) Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Provinsi NTB Hj. Niken Saptarini Widiyawati mengingatkan itu di aula Pendopo Bupati Dompu, Rabu (25/05/22)

Bunda Niken melakukan Road Show kunjungan kerja di Dompu, yang dirangkai dengan peringatan hari kesatuan gerak (HKG) tingkat Kabupaten Dompu. 

HKG PKK ke-50 tingkat kabupaten Dompu, yang merupakan tidaklanjuti peringatan HKG PKK tingkat provinsi NTB telah dilaksanakan pada tanggal 24 Maret 2022 yang lalu di mataram.

“Sinergitas dan kemitraan program antara PKK dan OPD termasuk instansi lainnya merupakan perwujudan akar budaya kita,” katanya.

Saat itu hadir Bupati Dompu, Ketua TP. PKK Dompu Hj. Llis Suryani dan Ketua GOW Dompu, Faridah H. Syahrul Parsan.

BACA JUGA: Joki Cilik Jadi Bahasan Ramai dalam Program Kabar Bunda Niken

Disampaikan Bunda Niken, TP. PKK Provinsi NTB telah melakukan rapat klinis sinergitas dengan OPD Provinsi NTB pada bulan Februari 2022 yang lalu. Ia berharap TP. PKK di Dompu juga bisa melaksanakan hal sama untuk menyamakan program.

Sehingga, dalam upaya mengatasi permasalahan dan memenuhi kebutuhan masyarakat, dapat teratasi dengan program-program yang bersifat strategis dan prioritas. 

“Seperti pembinaan karakter, pendidikan dan peningkatan ekonomi, penguatan ketahanan,  kesehatan keluarga dan lingkungan,” kata Bunda Niken.

Gerakan PKK di indonesia telah dilaksanakan selama 50 tahun dan pada diperingati hari kesatuan gerak (HKG) PKK  ke-50 ini, sebagai tahun emas gerakan PKK dengan tema “Limapuluh tahun gerakan PKK: Berbakti untuk bangsa berbagi untuk sesama”.

Tema tersebut diharapkan melekat dalam hati sanubari jajaran pengurus TP. PKK dan seluruh kader PKK. Dan jadi tekad bersama dalam pengabdian mengelola gerakan PKK secara berjenjang menuju NTB gemilang.

Selaras dengan visi misi pembangunan Kabupaten Dompu

Sementara itu, Bupati Dompu Kader Jaelani menyampaikan, sebagai mitra pemerintah, TP. PKK harus mampu berperan aktif dalam menuntaskan permasalahan dan tantangan yang semakin kompleks.

“Apalagi kita masih dihadapkan pada isu strategis nasional seperti degradasi moral, tingginya angka stunting, pandemi Covid 19, kerusakan lingkungan serta isu lainnya,” kata Bupati.

Program OPD dan PKK harus bersinergi, dengan prioritas menuntaskan berbagai persoalan tadi, baik itu program daerah dan nasional.

Lebih lanjut dikatakan Bupati, roadshow kunjungan kerja TP. PKK Provinsi, selain  harus selektif, efisien, efektif,  namun mampu menyentuh dan menjawab kebutuhan masyarakat.

“Saya harap, program dan kegiatan PKK Provinsi maupun Kabupaten Dompu dapat diselaraskan dengan visi misi pembangunan Kabupaten Dompu,  pada terwujudnya kehidupan keluarga yang lebih maju, bahagia, sehat dan sejahtera,” ujar Kader Jaelani

Sementara itu, Ketua TP. PKK Kabupaten Dompu Hj. Llis Suryani Kader Jaelani mengungkapkan rasa bangga dan apresiasi kepada Ketua TP. PKK Provinsi NTB yang memilih Kabupaten Dompu sebagai tempat untuk puncak peringatan HKG ke-50.

“Terimakasih telah menyambangi dan membersamai kami Ibu ketua TP. PKK Provinsi NTB,” kata istri Bupati Dompu.

BACA JUGA: Progres MXGP Berjalan Baik, Pelaksanaan Sesuai Jadwal

Kunjungan ini menjadi penyemangat dan motivasi bagi TP. PKK se Kabupaten Dompu, agar lebih optimal mensukseskan program PKK dan membantu program serta visi misi Pemerintah Daerah. 

Di penghujung acara dilakukan pemberian penghargaan kepada TP. PKK Kabupaten Dompu yang melaksanakan sosialisasi secara aktif, dan melalui kegiatan bakti sosial HKG PKK ke 50, membagikan paket sembako kepada pasukan kebersihan kota, lansia dan ibu hamil. 

Sebelum peringatan HKG, di halaman aula pendopo Bupati Dompu, Ketua TP. PKK Provini NTB juga meninjau stand pelayanan KB gratis, display diversifikasi pangan lokal, dan stand UP2K PKK di halaman Kantor Bupati Dompu.***

Resiko terjadi kecelakaan san eksploitasi anak sebagai Joki cilik, diperbincangkan dalam diskusi bersama Bunda Niken 

Bima.lombokjournal.com ~ Para orang tua joki cilik di Bima diminta membatasi buah hatinya menjadi joki pada pacuan kuda.

“Orang tua harus bergerak hatinya, untuk membatasi anak yang masih di bawah umur 10 misalnya untuk tidak menjadi joki,” kata Ketua TP. PKKB Provinsi NTB, Hj. Niken Saptarini Widiyawati Zulkieflimansyah.

Ia mengatakan itu saat roadshow di Kabupaten Bima, dalam program Kabar Bunda Niken (KBN) dengan mengusung  tema “Joki Cilik, secara off line dan hybrid”, Selasa (24/05/22) di Aula pendopo Bupati Dompu.

Hj Niken memberikan edukasi dan pemahaman kepada keluarga baik anak maupun bapak sebagai kepala rumah tangga, agar mengutamakan pendidikan bagi masa depan anaknya.

“Karena informasinya, saat lomba pacuan kuda, joki cilik ini tidak masuk sekolah,” kata Hj Niken.

BACA JUGA: Tour De Moyo, Menyelesaikan Perrsiapan Event MXGP

Persoalan lain yang dihadapi joki cilik saat pacuan, misalnya resiko kemungkinan  terjadi kecelakaan. Termasuk bila ada transaksi taruhan, merupakan bentuk eksploitasi terhadap anak. 

Hal lain juga yang harus diperhatikan adalah  ada 10 hak anak yang harus dijamin oleh semua pihak.  Salah satunya adalah pendidikan dan kesehatan.

Diakuinya, Joki cilik adalah masalah kompleks yang terjadi di NTB. Namun menurutnya harus ada perlindungan khusus terhadap anak sebagai joki cilik. 

“Walaupun Pacuan kuda sebagai tradisi dan budaya di Bima,” katanya.

Sedangkan Ketua TP. PKK Kabupaten Bima Hj. Rostiati Dahlan, S. Pd, juga mengaku sangat khawatir keberadaan joki cilik ini. 

Menurutnya ada 3 hal yang harus diperhatikan mengenai persoalan joki cilik ini. Pertama terkait ekonomi, kedua pendidikan dan ketiga terkait hobi.

Kondisi ekonomi memaksa anak-anak ini menjadi joki cilik. Tergiur dengan bayaran yang hanya sedikit dibanding keselamatannya. 

Begitupun persoalan pendidikan, menjadi terbengkalai akibat anak tidak masuk sekolah. Tidak hanya itu, hobi turun temurun jadi faktor seorang anak berani menjadi joki.

“Disinilah peran orang tua untuk melarang anaknya menjadi joki karena masih terlalu kecil,” kata istri Wabup Bima.

Ditambahkan oleh Kepala DP3AP2KB Kabupaten Bima, Nurdin, S.Sos, terkait joki cilik harus diatur khusus dengan regulasi.

“Misalnya joki colik harus diatas 10 tahun atau 15 tahun,” ucapnya.

Sementara itu, salah satu pemerhati anak Kabupaten Bima, Rufidah mengatakan, profesi joki cilik ini termasuk penggadean terhadap jiwa anak. 

“Karena pengaruhnya dan akibatnya  terhadap keamanan, pendidikan dan hak anak,” ujarnya 

Maka, semua pihak harus ikut peduli terhadap bentuk eksploitasi  anak ini. Baik itu orang tua joki, pemerintah, organisasi Pordasi Kabupayen Bima dan semua komponen masyarakat.

Regulasi Joki Cilik

Solusi lain yang mengemuka pada acara tersebut disampaikan salahsatu anggota pengurus Pordasi Kabupaten Bima, Drs. Irfan.

 Ia bersama pengurus daerah maupun pusat terus mengatur regulasi tentang kategori pacuan kuda tradisional ini.

“Misalnya joki harus sesuai kelas dan ukuran kuda, memakai pengaman lengkap saat latihan maupun pertandingan dan diasuransi,” terangnya.

Study and Development Institue, Ir. Irwan salah satu pemerhati anak NTB juga mengingatkan, agar permasalahan joki cilik ini minimal harus diatur oleh regulasi.

“Minimal Perbup atau Pergub, untuk mengatur dan melindungi para joki cilik ini,” tambah Irwan.

BACA JUGA: Gaya Rambut Pria yang nge-Tren Tahun 2022

Di akhir acara tersebut, Bunda Niken juga sempat berbicara dan ngobrol dengan orang tua joki cilik dan 4 anak yang berprofesi joki cilik.

Hadir pada kegiatan tersebut Camat dan ketua TP. PKK Kecamatan se Kabupaten Bima. ***

Bupati Lombok Utara minta PWRI tidak boleh patah semangat, dan tetap memberi manfaat bagi masyarakat

TANJUNG.lombokjournal.com ~ Pengurus Persatuan Wredatama Republik Indonesia (PWRI) harus memberikan saran dan masukan yang positif untuk membantu percepatan pembangunan Kabupaten Lombok Utara.

Bupati Djohan Sjamsu mengatakan itu saat  mengukuhkan Pengurus Persatuan Wredatama Republik Indonesia Kabupaten Lombok Utara (PWRI KLU) Masa Bakti 2022-2027, di aula kantor bupati setempat, Rabu (25/05/22).

“Organisasi ini harus dapat memberikan saran dan masukan yang positif untuk membantu percepatan pembangunan Kabupaten Lombok Utara,” kata bupati.  

Perngukuhan itu berdasarkan Keputusan DPW PWRI Provinsi NTB Nomor 16/52/PD.PWRI/SK/III/2022 tentang Pengesahan Pengurus Persatuan Wredatama Republik Indonesia Kabupaten Lombok Utara Masa Bhakti 2022-2027, dengan Intiha, SIP sebagai Ketua PWRI KLU. 

BACA JUGA: Sampah di Tiga Gili Dibahas di Dinas Lingkungan Hidup KLU

Pesan bupati, para ASN purna tugas tersebut tidak boleh patah semangat, meskipun dinas resmi dengan pemerintah telah usai sesuai ketentuan regulasi kepegawaian. 

Namun keberadaan mereka di tengah masyarakat harus aktif, supaya tetap memberi manfaat bagi masyarakat luas. 

Kepengurusan PWRI yang pertama di KLU diminta bersinergi dentan Pemda, dengan tetap memberikan ide, gagasan, dan sumbangsih tenaga dan pemikiran guna percepatan pembangunan di Kabupaten Lombok Utara. 

“Dengan keberadaan kita sebagai pengurus PWRI dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan daerah,” kata bupati. 

Sementara itu, Ketua DPW PWRI Provinsi NTB Drs. Suroyo menuturkan, misi organisasi PWRI untuk mempererat kesatuan, meningkatkan kemandirian dan kualitas serta mengusahakan kesejahteraan yang layak bagi kehidupan Wredatama. 

PWRI merupakan organisasi kemasyarakatan di Indonesia, tempat berhimpunnya para pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagaimana aturan pensiunan ASN, termasuk Kepala Desa wajib menjadi anggota PWRI. 

Perjalanan PWRI di KLU pasang surut namun secara umum berjalan dengan baik, jika dibandingkan dengan kabupaten lain di Provinsi NTB. 

BACA JUGA: Tour De Moyo, Menyelesaikan Persiapan Event MXGP

“Awal mula pembentukan PWRI KLU sendiri begitu cepat. Pada bulan Maret lalu kita diskusi terkait pembentukan organisasi PWRI di KLU bersama bupati. Alhamdulillah sekarang sudah terbentuk kepengurusan di KLU,” kata Suroyo. ***