Bupati Lombok Utara, H Najmul Achyar menyempatkan hadir di Istana Negara. Tentu tidak sendiri. Najmul bersama Bupati dan Walikota lainnya dari berbagai daerah di Indonesia yang menerima Penghargaan UHC JKN-KIS 2018 di Istana Negara, yang dihadiri oleh Presiden Joko Widodo
MATARAM.lombokjournal.com – Kebijakan Bupati Lombok Utara, H Najmul Akhyar, yang mengeluarkan sebanyak 68 ribu warganya dari kepesertaan BPJS Kesehatan segmen Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang iurannya dibiayai APBD, mengundang tanda tanya.
Informasi dari Kantor Cabang Mataram, kepesertaan BPJS Kesehatan Warga Kabupaten Lombok Utara (KLU) yang termasuk Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang dibiayai APBD, tahun 2019 jumlahnya menurun drastis.
Semula jumlah kepesertaan BPJS Kesehatan yang termasuk PBI di Lombok Utara per 31 Desember sebanyak 78 ribu orang. Tapi per Januari 2019, jumlahnya tersisa 10 ribu orang.
Pemerintah Kabupaten Lombok Utara, tahun 2019 tidak lagi membayarkan iuran sebanyak 68 ribu orang.
Alasan apa pun di balik keputusan itu, tentu mengherankan.
BACA JUGA ; 68 Ribu Warga Lombok Utara Peserta BPJS Kesehatan , Tak Lagi Ditanggung Pemda
Dalam catatan Lombok Journal, Kabupaten Lombok Utara (KLU) pernah menerima penghargaan dari Menteri Dalam Negeri .
KLU tercatat sebagai salah satu dari 120 Kabupaten dan Kota, yang mendukung Program Jaminan Kesehatan Nasional – Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) sebagai Program Strategis Nasional dalam mewujudkan Universal Health Coverage di wilayahnya lebih awal sebelum tahun 2019.
Bupati Lombok Utara, H Najmul Achyar juga menyempatkan hadir di Istana Negara. Tentu tidak sendiri. Najmul bersama Bupati dan Walikota lainnya dari berbagai daerah di Indonesia yang menerima Penghargaan UHC JKN-KIS 2018 di Istana Negara, yang dihadiri oleh Presiden Joko Widodo, Rabu (23/05) 2018.
“Mendukung program JKN-KIS merupakan komitmen Kpela Daerah, yang memperhatikan layanan kesehatan yang layak bagi warganya,’ kata Mendagri saat itu.
Kementerian Dalam Negeri telah mengirimkan surat edaran kepada seluruh kepala daerah, yang meminta seluruh gubernur, bupati, dan walikota segera mengintegrasikan Jamkesda ke dalam program JKN-KIS
Tentu saja itu terkait upaya mencapai UHC pada tahun 2019. Bupati Najmu Akhayar termasuk yang bersemangat mendukungnya…saat itu..
Rr
