Pj Gubernur Dampingi Menko Marves RI ke Teluk Ekas

Pj Gubernur mengatakan bahwa kunjungan dengan Piloting Project dan perhatian di Teluk Ekas dari Menkomarves impian indah masyarakat NTB menjadi kenyataan

LOTIM.LombokJournal.com ~ Penjabat (Pj) Gubernur NTB, penuh semangat menyertai Kunjungan Kerja Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenkomarves) di Teluk Ekas bersama Menko Marves RI, Jendral TNI (Purn) Luhut Binsar Pandjaitan, M.P.A.

Momen tersebut tidak hanya dimanfaatkan Pj Gubernur memperlihatkan potensi budidaya rumput laut skala besar, tetapi kunjungan diharapkan membawa berkah dan harapan bagi kemajuan Nusa Tenggara Barat (NTB).

“Kami berharap kunjungan kerja Bapak Menko siang ini membawa berkah untuk masyarakat NTB, sebagaimana kunjungan sebelumnya yang telah terbukti memberikan hasil,” ungkap Miq Gita sapaan Pj Gubernur dengan antusias di Teluk Ekas, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, pada Kamis (29/02/2024).

Miq Gita menambahkan bahwa Kunjungan dengan Piloting Project dan perhatian dari Menkomarves membuatnya yakin bahwa impian-indian indah akan menjadi kenyataan.

“Dengan perhatian luar biasa dari Bapak Luhut, sepertinya impian-indah itu akan segera menjadi kenyataan,” tambahnya.

Selain itu, Miq Gita juga memamerkan kekayaan alam NTB, khususnya Desa Telong-Elong di seberang Teluk Ekas yang terkenal sebagai Kampung Lobster dan pusat perikanan di NTB.

Dia berharap kunjungan Menkomarves, Menteri Perikanan dan Kelautan, serta Menteri Industri akan membawa kesejahteraan bagi masyarakat NTB.

“Di samping Teluk Ekas, ada Desa Telong-Elong yang merupakan sentra perikanan di daerah kami. Semoga dengan kehadiran Menko Marves, Menteri Kelautan dan Perikanan, serta Menteri Industri, akan membawa kesejahteraan bagi masyarakat NTB,” tegas Pj Gubernur .

Sebagai penutup sambutannya, Miq Gita menyampaikan terima kasih kepada Menkomarves, Menteri Perikanan dan Kelautan, Menteri Industri, investor, dan PT Sea Six yang telah memberikan bimbingan kepada masyarakat NTB.

Pj Gubernur berharap agar rumput laut dapat menjadi primadona di Nusa Tenggara Barat.

“Terima kasih kepada Pak Luhut, Mentri KKP, Menteri Perndustrian, Investor, dan PT. Sea Six atas bimbingannya kepada masyarakat NTB. Semoga rumput laut menjadi primadona di NTB,” tutup Miq Gita dengan rasa syukur. panda/her

Rumput Laut di Teluk Ekas Jadi Fokus Kunjungan Menkomarves

Dalam kunjungan meninjau rumput laut ke Teluk Ekas, Luhut didampingi oleh Pj Gubernur NTB Drs. HL Gita Ariadi, M.Si, dan beberapa Menteri terkait

LOTIM.LombokJournal.com – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Jenderal (Purn) Luhut Binsar Pandjaitan, M.A.P, melakukan kunjungan kerja ke Teluk Ekas, Lombok Timur, Kamis (29/02/24).

Kunjungan kerja Menko Marves menyoroti proyek srategis nasional dalam bidang budidaya rumput laut, dengan Teluk Ekas sebagai lokasi utama pengembangannya.

Menkomarves Luhut menyatakan bahwa budidaya memiliki peran penting dalam sektor maritim Indonesia, tidak hanya sebagai sumber makanan dan obat-obatan. Tapi juga berpotensi sebagai bahan baku untuk bioplastik dan biofuel.

Teluk Ekas dipilih sebagai pusat budidaya ini sebagai upaya untuk menjadikan rumput laut sebagai elemen kunci dalam pertumbuhan Indonesia.

“Dalam kunjungan kerja di Teluk Ekas, saya tekankan bahwa rumput laut merupakan game changer nyata bagi sektor maritim Indonesia,” ujar Menko Marves,

Luhut yang didampingi oleh Pj Gubernur NTB Drs. HL Gita Ariadi, M.Si, dan beberapa Menteri terkait, mengungkapkan bahwa hasil kunjungan ini akan disampaikan kepada Presiden.

Ia juga menegaskan rencananya untuk kembali bersama Menteri Kelautan dan Perikanan serta Menteri Perindustrian.

“Ini merupakan proyek strategis nasional, dan saya akan kembali bersama Menteri Kelautan dan Perikanan serta Menteri Perindustrian untuk rapat kabinet terbatas dan melaporkan semua ini kepada Presiden,” jelas Luhut.

Kunker ini dipimpin oleh Menko Marves Luhut, didampingi oleh Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri Perindustrian, serta pejabat terkait.

Mereka meninjau proyek strategis nasional di Teluk Ekas yang dipilih karena memiliki potensi besar dalam pengembangan budidaya rumput laut, dengan dukungan kondisi lingkungan dan partisipasi aktif masyarakat lokal.

Dalam kunjungan ini, Menko Marves dan rombongan melihat secara langsung proses budidaya rumput laut di Teluk Ekas. Mereka juga berinteraksi dengan petani rumput laut, mendengarkan aspirasi, serta tantangan yang dihadapi dalam menjalankan kegiatan budidaya.

Menko Marves mengapresiasi perkembangan dalam budidaya di Teluk Ekas, Dan, menyebut proyek ini sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan produksi rumput laut.

Ia merencanakan pembuatan peta satelit untuk menentukan daerah potensial dan mempercepat proses panen.

“Nanti saya akan minta deputi saya untuk membuat peta satelit daerah potensial. Dalam satu bulan, akan dilakukan studi lebih komprehensif terkait proses panen, dan rumput laut ini diharapkan memberikan nilai ekonomi,” tambahnya.

Di akhir sambutannya, Menko Marves mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah NTB yang turut berkontribusi dalam mensukseskan acara ini.

“Terima kasih kepada Pemerintah NTB yang sudah bekerja keras, bahu membahu mensukseskan acara ini,” katanya.

Penjabat Gubernur NTB juga menyampaikan rasa terima kasih atas kunjungan Menko Marves dan menyambut baik pilot project ini.

Ia menyatakan harapannya bahwa mimpi-mimpi indah akan segera menjadi kenyataan untuk Indonesia. panda/her

MK Putuskan, Ambang Batas Parlemen 4 persen Diubah

MK menilai, ketentuan tentang ambang batas itu tidak sesuai dengan prinsip kedaulatan rakyat, keadilan pemilu, dan melanggar kepastian hukum

JAKARTA.LombokJournal.com ~ Mahkamah Konstitusi (MK) Jakarta telah mengeluarkan keputusan yang signifikan terkait ambang batas parlemen sebesar 4 persen suara sah nasional. yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (UU Pemilu).

MK menekankan bahwa ambang batas parlemen 4 persen dianggap konstitusional hanya berlaku pada Pemilu DPR 2024 — Mahkamah Konstitusi (MK)

Keputusan ini, yang diumumkan dalam Sidang Pengucapan Putusan pada Kamis (29/02/24).

MK menyatakan bahwa ambang batas tersebut tidak sesuai dengan prinsip kedaulatan rakyat, keadilan pemilu, dan melanggar kepastian hukum yang dijamin oleh konstitusi.

Ditekankan bahwa ambang batas parlemen 4 persen dianggap konstitusional hanya jika tetap berlaku pada Pemilu DPR 2024.

Namun, untuk Pemilu DPR 2029 dan pemilu berikutnya, ambang batas ini dianggap konstitusional bersyarat. Putusan ini merupakan respons terhadap perkara yang diajukan oleh Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem).

Dalam pengumuman putusannya, MK menyoroti kurangnya dasar metode dan argumen yang memadai dalam menentukan besaran angka atau persentase ambang batas parlemen 4 persen.

Lebih lanjut, MK menyimpulkan bahwa ambang batas ini telah menyebabkan disproporsionalitas hasil pemilu, mengakibatkan hak konstitusional pemilih menjadi tidak dihitung dengan alasan penyederhanaan partai politik.

Wakil Ketua MK, Saldi Isra menyampaikan bahwa meskipun tujuan penyederhanaan partai politik adalah untuk menciptakan sistem pemerintahan presidensial yang kuat, namun secara faktual, prinsip-prinsip tersebut telah tercederai.

Banyak suara pemilih tidak dapat dikonversi menjadi kursi di DPR, menciptakan disproporsionalitas dalam sistem pemilu proporsional yang diadopsi.

Sebagai tindak lanjut dari putusannya, MK memerintahkan pembentuk undang-undang untuk melakukan perubahan terhadap norma ambang batas parlemen.

Perubahan tersebut harus memperhatikan persyaratan yang telah ditetapkan, menciptakan landasan yang lebih adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip konstitusi. Perubahan ini diharapkan dapat dilakukan sebelum Pemilu 2029, membuka jalan menuju sistem pemilu yang lebih inklusif dan representatif. ***

Parpol Harus Capai Parliamentary Threshold untuk ke Parlemen

Parliamentary threshold merupakan acuan yang digunakan pemerintah Indonesia untuk menentukan apakah partai politik (Parpol) berhak masuk ke parlemen

MATARAM.LombokJournal.com ~ Dalam Pemilu 2024, istilah “parliamentary threshold” sering disebut karena berkaitan dengan penetapan partai politik (Parpol) di kursi DPR RI. Tetapi, apa sebenarnya parliamentary threshold?

Baru-baru ini Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan, syarat memenuhi parliamentary threshold atau ambang batas parlemen sebesar 4 persen agar Parpolk melaju ke Parlemen konstitusional hanya jika berlaku pada Pemilu 2024. Ke depan, sebelum penyelenggaraan Pemilu 2029 syarat tersebut harus diubah.

MK menyatakan bahwa ambang batas tersebut tidak sesuai dengan prinsip kedaulatan rakyat, keadilan pemilu, dan melanggar kepastian hukum yang dijamin oleh konstitusi.

Pengertian Parliamentary Threshold

Secara umum, parliamentary threshold adalah acuan yang digunakan pemerintah Indonesia untuk menentukan apakah Parpol berhak masuk ke parlemen. Sejak Pemilu 2009, parliamentary threshold telah menjadi instrumen untuk menyederhanakan keberadaan Parpol.

Syarat Parliamentary Threshold

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 mengatur syarat Parpol . Peserta pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara minimal 4 persen secara nasional untuk dapat berpartisipasi dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR. Partai yang tidak memenuhi ambang batas tidak akan disertakan dalam penghitungan perolehan kursi DPR di setiap daerah pemilihan.

Ilustrasi Perhitungan Suara dengan Acuan Parliamentary Threshold

Dalam ilustrasi perhitungan suara, partai yang lolos ambang batas parlemen nasional secara otomatis lolos masuk parlemen daerah. Sebaliknya, jika tidak lolos ambang batas parlemen nasional, maka tidak lolos untuk DPRD kabupaten/kota. Jika suara partai politik di suatu daerah pemilihan cukup untuk mendapatkan kursi di DPR, tetapi tidak mencapai 4 persen secara nasional, partai tersebut dianggap gugur.

Kunci Partai Politik ke Parlemen

Parliamentary threshold menjadi kunci dalam menentukan keberlanjutan partai politik di parlemen. Dengan aturan yang jelas, Pemilu 2024 akan mempertimbangkan partai politik yang dapat memenuhi ambang batas untuk aktif di tingkat nasional dan daerah. Semoga penjelasan ini memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai peran dan syarat parliamentary threshold. ***

Fasilitas Kajian Standar LH dan Kehutanan Diresmikan di NTB

Pembangunan gedung Balai Penerapan Standar Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BPSILHK) jadi fasilitas standarisasi pengelolaan kawasan hutan

MATARAM.LombokJournal.com ~ Pemprov NTB, melalui Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) NTB, Julmansyah S. Hut., M. AP, turut serta dalam peresmian fasilitas Kantor Balai Penerapan Standar Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BPSILHK) Mataram.

Peresmian fasilitas kantor BPSILHK jadi proses kajian lingkungan hidup dan kehutanan

Acara tersebut berlangsung di Jln Dharma Bhakti no.7 Langko Lingsar Lombok Barat, pada Rabu (28/02/24).

Julmansyah menyampaikan apresiasi atas pembangunan gedung baru BPSILHK yang berhasil direvitalisasi pasca-gempa bumi tahun 2018.

Ia menekankan pentingnya fasilitas tersebut untuk meningkatkan proses kajian standarisasi instrumen terkait lingkungan hidup dan kehutanan.

“Pemprov, DLHK, dan UPT Kementerian LHK telah menjalin sinergi yang baik dalam sosialisasi dan kolaborasi. Bangunan ini menjadi wujud nyata kerja sama yang berdampak positif,” ungkap Julmansyah.

Selain itu, ia menyoroti perlunya fasilitas standarisasi produk hasil hutan, termasuk dalam sektor wisata alam dan pengelolaan kawasan hutan. BPSILHK diharapkan menjadi rujukan bagi masyarakat yang ingin memanfaatkan hasil hutan serta mengelola kawasan hutan secara berkelanjutan.

Ir. Samidi M.Sc., Kepala Biro Umum Setjen Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, membacakan sambutan Menteri KLHK yang menyatakan bahwa gedung baru ini mendukung fasilitas proses kajian standarisasi BPSILHK Mataram. Ia juga mengapresiasi kerja keras semua pihak yang terlibat dalam pembangunan gedung baru tersebut.

“Pembangunan ini merupakan hasil kerja keras dan dedikasi bersama, dan kami berharap kolaborasi ini dapat ditingkatkan pada kegiatan selanjutnya,” ujar Samidi.

Dengan selesainya pembangunan gedung baru ini, diharapkan fasilitas BPSILHK Mataram dapat meningkatkan kinerjanya dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat di NTB dan Bali, wilayah kerjanya. san/her

Menko Marves RI Melakukan Kunjungan Kerja di NTB

Kunjungan kerja Menko Marves RI, Luhut Binsar Pandjaitan, terkait isu Kemaritiman dan Investasi

LOTENG.LombokJournal.com ~ Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Ibnu Salim S. H., M. Si., dan Asisten II Setda Perov NTB, Dr. H. Fathul Gani, M.Si., secara hangat menyambut kehadiran Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia Luhut Binsar Pandjaitan.

Menko Marves saat tiba di BIZAM

Acara penyambutan dilaksanakan di Bandara Internasional Zainudin Abdul Majid (BIZAM) Lombok Tengah, pada Rabu (28/02/24).

Setelah transisi di Ruang VVIP BIZAM, rombongan segera melanjutkan perjalanan menuju Kute Mandalika Lombok Tengah.

Kedatangan Menko Marves ini merupakan kunjungan kerja terkait isu Kemaritiman dan Investasi di Nusa Tenggara Barat.

Selain itu, Luhut juga akan menyaksikan puncak acara perayaan Bau Nyale yang dijadwalkan akan digelar besok di Pantai Aan Mandalika Lombok. ***

Buku Puisi “Amerikano” Tur ke 10 Titik di Pulau Lombok

Tur buku puisi ‘Amerikano’ bermaksud meningkatkan manajemen sastra di Lombok, Gilang menyoroti kurangnya sirkulasi sastra yang memadai

MATARAM.LombokJournal.com ~ Gilang Sakti Ramadhan, seorang wartawan, penyair, dan aktor, baru-baru ini meluncurkan buku puisi terbarunya berjudul “Amerikano”, yang diterbitkan oleh Akarpohon Mataram, pada 16-17 Februari 2024.

Gilang membaca buku puisi di salah satu kafe — Gilang Sakti Ramdhan

Buku puisi ini menjadi bagian dari tujuh judul buku lain yang diterbitkan oleh Akarpohon Mataram. Setelah peluncuran buku tersebut, Gilang mengambil inisiatif untuk melakukan Tur Kafe Amerikano di 10 lokasi berbeda di lima kabupaten dan kota di Pulau Lombok.

Dalam merencanakan tur buku puisi ini, Gilang menyoroti kurangnya manajemen sastra yang memadai di Lombok.

“Sastra masih diurus oleh penulis yang tergabung dalam komunitas bukan lembaga pemerintah,” katanya.

Dengan tujuan meningkatkan manajemen sastra di Lombok, Gilang meluncurkan Tur Kafe Amerikano, yang dijadwalkan berlangsung dari Februari hingga Mei 2024.

Dalam sebuah pernyataan pada 28 Februari 2024, Gilang mengungkapkan, manajemen industri sastra di Lombok belum mencapai tingkat yang memadai.

“Dengan bantuan teman-teman, termasuk Komunitas Akarpohon Mataram, saya menciptakan Tur Kafe Amerikano untuk mendekatkan sastra ke masyarakat yang lebih luas. Sastra harus menjadi lebih populer tanpa mengurangi kualitasnya,” paparnya

Tur buku Kafe Amerikano dirancang sebagai serangkaian percakapan di kafe-kafe yang melibatkan penulis buku, pembahas, moderator, dan penampil.

Menurut Gilang, memilih kafe sebagai lokasi tur bertujuan untuk menjangkau orang-orang yang belum familiar dengan sastra. Kafe dianggap sebagai tempat di mana berbagai lapisan masyarakat berkumpul.

“ Ini upaya menciptakan kesempatan untuk memperkenalkan sastra kepada khalayak yang lebih luas,” uajarnya

Gilang menjelaskan bahwa tur buku puisi juga dapat menjadi strategi alternatif untuk meningkatkan penjualan buku. Dengan membicarakan buku dari satu tempat ke tempat lain, tur ini dapat meningkatkan minat dan penasaran pembaca potensial, bahkan jika mereka tidak langsung membelinya.

Tur Kafe Amerikano bekerja sama dengan beberapa mitra, termasuk Komunitas Akarpohon Mataram, Konyu, MVP Coffee Company, Bale Jukung, Kedai BUMDes Santong, dan RestoRasi. Buku Puisi Amerikano juga tersedia untuk dibeli di setiap lokasi tur.

Mengenai isi buku puisi, Gilang menjelaskan bahwa “Amerikano” memiliki tema pesimistis yang kuat, terutama dalam konteks sosial.

Puisi-puisi dalam buku ini menggambarkan hubungan subjek dengan lingkungannya, dengan nuansa pesimisme sosial yang mencolok.

Gilang menyoroti bahwa perpisahan antara subjek-subjek dalam buku ini bukanlah secara harfiah, melainkan mencerminkan pembatalan dan kesia-siaan.***

Kerja Sama TP PKK, Upaya Turunkan Angka Stunting di NTB

Kerja sama dilakukan, mengingat tingginya angka stunting di daerah pesisir, padahal daerah pesisir merupakan penghasil ikan

MATARAM.LombokJournal.com – Ir. Hj. Lale Prayatni Gita Ariadi, Penjabat (Pj) Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Provinsi Nusa Tenggara Barat (TP PKK NTB), bersama TP PKK Kota Mataram, baru saja meluncurkan intervensi penurunan angka stunting di Provinsi NTB tahun 2024 di Kelurahan Tanjung Karang.

Bunda Lale mengatakan kerja sama TP PKK sebagai pilot project

Dalam sambutannya, Bunda Lale panggilan akrab Pj Ketua TP PKK NTB, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan langkah awal tim TP PKK untuk mengatasi masalah angka stunting di daerah pesisir.

Kerja sama dilakukan, mengingat masih tingginya angka stunting di daerah pesisir. Mengingat bahwa daerah pesisir merupakan penghasil ikan, TP PKK Provinsi berupaya mempercepat pertumbuhan berat dan tinggi badan anak-anak stunting di wilayah tersebut.

Jika berhasil, proyek kerja sama ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi Pemerintah Daerah.

“Pilot Project TP PKK Provinsi NTB ini fokus pada peningkatan berat dan tinggi badan anak-anak stunting di daerah pesisir. Jika berhasil, ini akan menjadi rekomendasi kami kepada pemerintah daerah,” ungkap Bunda Lale saat menyampaikan sambutan di Aula Kantor Camat Sekarbela, pada Selasa (27/02/24).

Bunda Lale juga mencatat bahwa upaya serupa tengah dilakukan di Desa Aik Berik, dengan pemberian ikan dan telur mampu meningkatkan berat badan anak sebanyak 0,3 ons.

Kolaborasi dengan E-Fishery memungkinkan perbandingan efisiensi antara pemberian ikan air tawar dan air laut dalam mengurangi angka stunting di NTB.

“Kami juga melakukan hal yang serupa di Desa Aik Berik. Nantinya, kita akan membandingkan mana yang lebih efektif antara ikan air tawar dan air laut dalam mengatasi stunting,” tambahnya.

Bunda Lale mengakhiri sambutannya dengan harapan kepada seluruh lurah dan kader PKK Kota Mataram untuk mendukung Pilot Project PKK NTB, menjadikannya keberhasilan bersama. Serta bisa menjadi tolak ukur secara nasional.

Ia juga menyampaikan terima kasih kepada Bank NTB Syariah atas dukungan selama 3 bulan dalam upaya mengatasi stunting.

“Kami berharap dukungan dari semua kader PKK dan bapak lurah untuk Pilot Project ini sebagai keberhasilan kerja sama kita. Terima kasih kepada Bank NTB Syariah atas dukungan selama 3 bulan ini. Semoga kami tetap mendapat dukungan,” jelasnya.

Sejalan dengan itu, Hj. Kinnastri Mohan Roliskana, Ketua TP PKK Kota Mataram, menyampaikan ucapan terima kasih kepada TP PKK Provinsi NTB atas perhatian khusus yang diberikan kepada Kota Mataram.

“Kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan tinggi kepada TP PKK Provinsi NTB yang telah memberikan perhatian khusus kepada kami di Kota Mataram, terutama di Kecamatan Sekarbela,” tutupnya. ***

Bimtek Penyusunan Perkada Turunan Perda PDRD

Pj Sekretaris Daerah NTB berharap, kegiatan bimtek menghasilkan turunan peraturan daerah yang komprehensif, dan dapat diimplementasikan

MATARAM.LombokJournal.com ~ Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) Provinsi NTB mengadakan Bimbingan Teknis (Bimtek) Penyusunan Perkada Turunan Perda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD), yang difasilitasi oleh SKALA, di Hotel Prime Park Mataram, Selasa (27/02/24).

Pj Sekda NTB menyampaikan sambutan saat bimtek

Fasilitasi oleh SKALA dalam bentuk kegiatan Bimtek itu, setelah Peraturan Daerah Provinsi NTB Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan.

Pj. Sekretaris Daerah Provinsi NTB, Ibnu Salim dalam sambutannya menyampaikan harapannya agar kegiatan bimtek ini menghasilkan turunan peraturan daerah yang komprehensif, dan dapat diimplementasikan dengan baik.

“Agar seluruh peserta dapat mencermati dan mengidentifikasi seluruh persoalan yang diatur, sehingga dapat menghasilkan turunan peraturan yang komprehensif dan dapat diimplementasikan dengan baik,” ungkapnya.

Mengawali kegiatan bimtek, dalam laporannya Kepala Bappenda Provinsi NTB, Hj. Eva Dewiyani, menekankan pentingnya sinergitas antar level Pemerintah Daerah dalam penyusunan peraturan Kepala daerah.

Eva menyampaikan bahwa sinergitas ini menjadi krusial, mengingat adanya perubahan objek pajak daerah, terutama terkait opsi pajak kendaraan bermotor bagi pemda kabupaten/kota dan opsi MBLB untuk Pemprov NTB.

Kegiatan bimtek yang berlangsung selama dua hari, melibatkan beberapa desk layanan konsultasi teknis terkait aspek dan substansi perkada masing-masing pemda.

Hal ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mendalam kepada peserta mengenai penyesuaian tarif pajak daerah. Dan opsi PKB serta MBLB yang nantinya akan langsung di split ke RKUD masing-masing pemda. ***

Rakornas KPI pada Bulan Mei 2024, Provinsi NTB Jadi Tuan Rumah

Provinsi NTB siap memberikan dukungan penuh untuk memastikan kesuksesan pelaksanaan Rakornas KPI

MATARAM.LombokJournal.com ~ Provinsi NTB telah dipilih sebagai tuan rumah penyelenggaraan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), yang dihadiri oleh perwakilan dari 34 provinsi di seluruh Indonesia.

Pj Gubernur dan wakil KPI Pusat membucaeakan Eakornas KPI

Rakornas KPI dijadwalkan akan diselenggarakan pada bulan Mei 2024 mendatang.

Dalam sambutannya, Penjabat (PJ) Gubernur NTB, Drs. H. Lalu Gita Ariadi, bersama dengan Kepala Dinas Kominfotik NTB, Dr. Najamuddin Amy, menyambut baik dan menyatakan kebanggaannya karena Provinsi NTB dipilih sebagai tuan rumah untuk penyelenggaraan Rakornas. Miq Gita, sapaan akrabnya, menyampaikan apresiasi kepada komisioner KPI pusat yang telah memilih NTB.

“Terima kasih atas kepercayaan untuk menjadikan NTB sebagai tuan rumah. Kami siap memberikan dukungan penuh untuk memastikan kesuksesan pelaksanaannya,” ujar Miq Gita saat menerima audiensi jajaran komisioner KPI pusat bersama KPI Daerah NTB di kantor Gubernur NTB pada hari Selasa (27/02/24).

Miq Gita juga meminta kepada Dinas Kominfotik NTB dan KPID NTB agar terus mengawal dan menyiapkan segala kebutuhan yang diperlukan guna menjamin kesuksesan Rakornas.

Sementara itu, Ketua KPI Pusat, Ubaidillah Sadewa, menyampaikan rasa terima kasih kepada pemerintah Provinsi NTB, khususnya Dinas Kominfotik NTB dan KPID NTB, yang telah memberikan banyak bantuan sehingga NTB dipilih sebagai tuan rumah penyelenggaraan rapat nasional itu.

“Kami berharap agar dukungan terus berlanjut, sehingga pelaksanaan kegiatan ini dapat berjalan lancar dan sukses,” ungkapnya.

Sebagai informasi tambahan, kegiatan Rakornas yang akan berlangsung pada bulan Mei 2024 juga akan diselaraskan dengan peringatan Hari Penyiaran Nasional (HARSIARNAS).Manikp