Mendagri Tito ajak Kepala Daerah segera membuat strategi cepat dialog antara pekerja, pengusaha, dan pemerintah dalam proses penetapan upah

MATARAM.LombokJournal.com ~ Penjabat (Pj) Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Dr. Hassanudin, mengikuti rapat koordinasi yang diadakan secara virtual dalam rangka antisipasi isu pemutusan hubungan kerja (PHK) dan persiapan penetapan Upah Minimum Tahun 2025 yang dipimpin Tito Karnavian, Kamis (31/10/24).  

BACA JUGA : Capacity Building TPID Provinsi Bengkulu ke NTB 

Rapat tersebut dipimpin oleh Mendagri, Tito Karnavian, dan Menaker Prof. Yassierli dan dihadiri oleh para Gubernur dan Bupati serta pejabat dari berbagai provinsi di Indonesia. 

Dalam rapat tersebut, membahas agenda penting ketenagakerjaan dengan 7 sub point.

Mendagri Tito mengajak semua Kepala Daerah segera membuat strategi cepat berupa dialog antara pekerja, pengusaha, dan pemerintah dalam proses penetapan upah agar tercapai kesepakatan yang adil bagi semua pihak.

“Segera untuk aktifkan langkah-langkah preventif antara pemerintah dengan  pengusaha yang diwakili APINDO dan KADIN serta para buruh pekerja yang diwakili oleh organisasinya masing-masing,” ujar Mendagri Tito via Zoom, 

BACA JUGA : Penyandang Disanilitas dapat Fasilitas Pendampingan Hukum

Mendagri Tito juga menerangkan untuk menyertakan Forkopimda, baik dari Kepolisian, TNI, Kejati, Kejari, dan kejaksaan. Hal tersebut dilakukan untuk menyatukan satu kepahaman. 

“Sertakan Forkopimda baik dari kepolisian kemudian TNI, Pangdam dan dandim dan kejaksaan untuk rapat, sehingga mereka paham bahwa keputusan sudah diambil,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Menaker Yassierli memberikan sejumlah arahan kepada Pemerintah Daerah untuk membangun sistem peringatan dini PHK. Agar diketahui adanya potensi PHK di perusahaan pada masing-masing Daerah.

Hal itu mendorong perusahaan dan pekerja untuk mengoptimalkan dialog sosial dalam mencari solusi terbaik agar kelangsungan berusaha dan bekerja tetap terjaga, serta koordinasi dengan KADIN dan APINDO setempat tetap terjalin. 

“Memitigasi resiko PHK  dengan cara membuat sistem peringatan dini PHK, agar dapat diketahui adanya potensi PHK di perusahaan,” tegasnya. 

Terakhir Mendagri Tito berharap, agar sub point isu yang didiskusikan dalam rapat dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan dan mendapatkan resiko yang sangat kecil. 

BACA JUGA : Bahasa Ibu Harus Digunakan dengan Bangga

“Semoga Allah SWT memberikan kemudahan dan isu yang kita kerjakan ini mendapatkan resiko yang kecil.” tutupnya. pnd/her

Rakor virtual yang dipimpinan  Irjen Kemendagri RI, Komjen Pol. Tomsi Tohir itu mengusung tema “Pembahasan Langkah Konkret Pengendalian Inflasi di Daerah Tahun 2024”

MATARAM, LombokJournal.com ~ Penjabat (Pj) Gubernur NTB, Hassanudin, bersama Sekretaris Daerah Provinsi NTB, Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M.Si, Forkopimda NTB, dan Kepala OPD lingkup Provinsi NTB menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah secara virtual yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia melalui Zoom di Pendopo Gubernur NTB pada Selasa (02/07/24).

BACA JUGA : ASN Lingkup Provinxi NTB Diajak Bangun Sinergi Profesional

Rakor ini dipimpin oleh Inspektur Jenderal Kemendagri RI, Komjen Pol. Drs. Tomsi Tohir, M.Si, dan diikuti oleh para Menteri, Gubernur, Bupati, Walikota se-Indonesia, serta segenap undangan lainnya. Tema yang diusung pada Rakor kali ini adalah “Pembahasan Langkah Konkret Pengendalian Inflasi di Daerah Tahun 2024″.

Pada Rakor tersebut, Provinsi NTB kembali menempati posisi sebagai salah satu dari 10 Provinsi dengan inflasi terendah di Indonesia. NTB juga menerima TPID Awards sebagai Provinsi berkinerja terbaik 2024 atas kinerjanya dalam mengendalikan inflasi. Per Mei 2024, inflasi NTB tercatat sebesar 2,84 persen dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,11 persen, menjadikannya salah satu yang terbaik di Indonesia.

“Alhamdulillah, NTB menjadi salah satu yang meraih TPID Awards sebagai Provinsi berkinerja terbaik 2024, atas kinerjanya mengendalikan inflasi sehingga per Mei 2024 inflasi sebesar 2,84% dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,11 persen dan merupakan salah satu yang terbaik di Indonesia,” jelas Pj Gubernur NTB.

BACA JUGA : Dessy Hassanudin Siap Bangun NTB Bersama PKK NTB

Dalam Rakor virtual tersebut, Pelaksana tugas (Plt) Sekretaris Jenderal Kemendagri, Tomsi Tohir, mengungkapkan bahwa angka inflasi di bulan Juni turun menjadi 2,51persen dari angka sebelumnya, yaitu 2,84 persen. 

BACA JUGA : Pasangan Rohmi-Firin, Era Baru Kepemimpinan NTB

“Angka 2,51persen itu merupakan pencapaian yang sangat baik, walaupun pada September 2023 pernah berada di angka yang lebih rendah, yaitu 2,28 persen. Ini berkat kebersamaan dan kerja keras kita semua sehingga dapat mencapai angka ini,” jelas Tomsi Tohir. novita

Rakor UKPBJ yang dianggap sebagai dorongan penting dalam peningkatan unit kerja pengadaan barang dan jasa, baik dari aspek SDM maupun aspek lainnya

MATARAM.LombokJournal.com ~ Rapat Koordinasi (Rakor) UKPBJ atau Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten/ Kota Se- Provinsi NTB digelar di Hotel Astoria Rembiga Mataram, Rabu (15/05/24), dibuka oleh Asisten III Setda NTB, H. Wirawan Ahmad

BACA JUGA : Rakerprov KONI NTB Tahun 2024 Dibuka 

Dalam kesempatan ini, atas nama Pemerintah Provinsi NTB, Wirawan menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan Rakor UKPBJ. 

Kegiatan Rakor UKBJ yang dianggap sebagai dorongan penting dalam peningkatan unit kerja pengadaan barang dan jasa, baik dari aspek SDM maupun aspek lainnya.

“Ketika berbicara tentang SDM, penting untuk diingat bahwa kemampuan teknis saja tidak cukup, tetapi juga soft skill harus diperhatikan,” ujarnya.

BACA JUGA : Program SKALA Diapresiasi Pemprov NTB

Lebih lanjut, Wirawan menekankan pentingnya kematangan organisasi dalam meningkatkan standar pelayanan yang lebih baik.

“Kita saat ini berada pada tingkat kematangan tertentu, yang perlu dipertahankan dengan baik,” katanya.

Dia juga menyoroti pandangan yang harus dimiliki oleh setiap ASN, di mana penyelenggaraan pelayanan pemerintahan merupakan siklus yang terus berputar.

BACA JUGA : Poros Tengah Bubar, DSU Optomos Mengalahkan Zul-Rohmi 

“Setiap tahapan dalam proses ini saling terkait dan mempengaruhi yang lainnya. Sebagai ASN, komitmen, pemahaman akan tugas dan fungsinya dalam pengadaan barang dan jasa sangatlah penting,” tambahnya. Ican/her

Dr Najam mengatakan rakor menjadi platform berbagi informasi, saling bertukar pendapat, dan merumuskan langkah-langkah strategis

KOTABIMA, LombokJournal.com – Sebagai upaya untuk meningkatkan sinergitas dan tata kelola optimum di sektor komunikasi dan informatika, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Nusa Tenggara Barat (Kadis Kominfotik NTB), Dr. Najamuddin Amy, S.Sos,. M.M atau Dr Najam, memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Kominfotik se-Nusa NTB.

Acara ini diadakan di Aula Hotel Mutmainnah pada Selasa (05/03/24).

BACA JUGA : Pengendalian Inflasi Jelang Ramadhan dan Hari Raya Idhul Fitri

Dalam pembukaan Rakor tersebut, Dr. Najam menyoroti pentingnya kerjasama antara berbagai pihak dalam mencapai standar tata kelola optimal di bidang komunikasi dan informatika. 

Platform ini dianggap sebagai wadah krusial bagi pemangku kepentingan untuk berbagi informasi, saling bertukar pendapat, dan merumuskan langkah-langkah strategis guna meningkatkan pelayanan dan pengelolaan di sektor tersebut.

Dr. Najam menekankan bahwa melalui sinergi yang kokoh antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat, Nusa Tenggara Barat dapat mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, mencapai kemajuan yang lebih baik. 

BACA JUGA : Peningkatan Suara PSI, Pengamat : Ada Dugaan Manipulasi

Para peserta Rakor, termasuk Kepala Dinas, Sekretaris Dinas, Kepala Bidang, dan perwakilan Kominfo dari Kabupaten/Kota se-Nusa NTB, memberikan respons positif terhadap arahan Dr. Najam. 

Mereka menyatakan komitmen mereka untuk berkolaborasi dalam mendukung pengembangan infrastruktur teknologi informasi, meningkatkan literasi digital, dan memberdayakan masyarakat menghadapi transformasi digital.

“I Nyoman Suwandiasa menyatakan kesiapannya untuk berkolaborasi dalam memberikan layanan terbaik untuk masyarakat NTB,” ungkapnya.

Dalam konteks tantangan dan peluang di era digital, Dr. Najam menegaskan bahwa sinergitas antarstakeholder menjadi kunci utama untuk mencapai tata kelola optimum di bidang komunikasi dan informatika. 

Ia mendorong semua peserta untuk berkolaborasi aktif dan saling mendukung, sejalan dengan visi NTB sebagai daerah yang cerdas dan berdaya dalam pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

“Sinergitas antarstakeholder menjadi kunci utama dalam mencapai tata kelola optimum di bidang komunikasi dan informatika,” tambahnya.

BACA JUGA : Rangga Raih Suara Terbanyak, Pastikan Kursi di DPRD NTB

Rakor Kominfotik se-NTB diharapkan mampu menghasilkan langkah-langkah konkret dan kesepakatan bersama dalam meningkatkan pelayanan dan pengelolaan di sektor komunikasi dan informatika di NTB. 

Dengan komitmen serta sinergi yang kuat, diharapkan NTB dapat terus berkembang sebagai daerah yang unggul dan berdaya dalam menghadapi perkembangan terus-menerus di era digital. Pnd

 Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memimpin rakor pengendalian inflasi, dengan narasumber berasal dari Badan Pangan Nasional, Badan Pusat Statistik (BPS), Bank Indonesia, dan lembaga terkait

JAKARTA.LombokJournal.com ~ Penjabat (Pj) Gubernur NTB, Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M.Si, turut serta dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi yang diadakan menjelang Bulan Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri 1445 H. 

BACA JUGA : NTB Zone Diresmikan di Surabaya

Acara tersebut berlangsung di hotel Kempenski Jakarta pada Senin (04/03/24).

Rakor dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, dengan narasumber berasal dari Badan Pangan Nasional, Badan Pusat Statistik (BPS), Bank Indonesia, dan lembaga terkait lainnya. Mendagri Tito Karnavian menyampaikan sembilan langkah konkret yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dalam mengendalikan inflasi.

Beberapa langkah tersebut melibatkan pemantauan harga dan stok untuk memastikan ketersediaan kebutuhan, rapat teknis Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), menjaga pasokan bahan pokok dan barang penting, pencanangan gerakan menanam, serta melaksanakan operasi pasar murah bersama dinas terkait.

BACA JUGA : Optimalkan Layanan Publik, Pemprov NTB Susun Rencana Aksi

Dalam rakor itu Kepala Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA), Arief Prasetyo Adi, dalam sambutannya menjelaskan adanya tantangan utama dalam mencapai ketahanan pangan dan gizi nasional. 

Faktor-faktor seperti perubahan iklim ekstrim, situasi geopolitik yang tidak stabil, dan lonjakan harga pangan dan energi menjadi beberapa hal yang dihadapi.

BACA JUGA : Pasar Murah Digelar Pemprov NTB di Berbagai Titik

Arief menekankan, perlunya peningkatan pelaksanaan Gerakan Pangan Murah, sinergi TPID, dan pemantauan harga di pasar tradisional maupun ritel modern. Tujuannya adalah untuk menjaga kestabilan harga dan pasokan makanan di masyarakat. novita/opik

 Rapat kordinasi (rakor) di Bima  membahas rencana aksi menangani maraknya kegiatan Destructive Fishing, seperti pengeboman ikan, penggunaan racun, dan bius ikan

BIMA.LombokJournal.com ~ Penjabat (Pj) Gubernur NTB, Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M.Si, hadir dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Penangkapan Ikan yang Merusak Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Destructive Fishing) di wilayah perairan Kabupaten Bima, Jum,at (23/03/24) 

BACA JUGA : Jembatan Jatibaru Diresmikan Pj Gubernur NTB

Rakor ini diadakan di Kota Bima sebagai langkah konkret mengatasi masalah penangkapan ikan yang merusak sumber daya laut.

Rapat tersebut membahas rencana aksi menangani maraknya kegiatan Destructive Fishing, seperti pengeboman ikan, penggunaan racun, dan bius ikan. 

Para peserta rakor juga menyetujui kerja sama dalam penanggulangan DF melalui penandatanganan nota kesepakatan.

Dalam kesempatan tersebut, Pj Gubernur NTB, akrab dipanggil Miq Gite, menjelaskan perlunya pendekatan dan sosialisasi intensif kepada masyarakat untuk menanggulangi DF. 

BACA JUGA : Aset Pemprov NTB Dihibahkan untuk Tugas Pemerintahan

Sosialisasi tersebut terutama ditujukan kepada masyarakat di wilayah pesisir dan masyarakat umum.

Dalam rakor itu, Miq Gite juga menyoroti pentingnya pelibatan aparat keamanan dalam penegakan peraturan guna meningkatkan kesadaran masyarakat menuju perilaku yang lebih konstruktif. 

Ia menyatakan kehadirannya sebagai bentuk dukungan untuk menerapkan langkah-langkah yang telah disusun bersama.

Dalam sambutannya, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan NTB, Muslim, ST, MSi, menggambarkan rakor di Bima sebagai langkah nyata pemerintah untuk mencegah kerusakan sumber daya alam kelautan dan perikanan, sehingga kelestarian laut dapat terjaga dan berkelanjutan.

BACA JUGA : Kerja Sama NTB-Amerika, Pj Gubernur NTB Bertemu Perwakilan Konjen Amerika

Pada akhir acara, Pj Gubernur NTB bersama Bupati Bima dan Pj Walikota Bima menyaksikan penandatanganan nota kesepakatan tentang kerja sama penanganan DF di wilayah perairan Kabupaten Bima. 

Nota kesepakatan ini mencakup rencana aksi penanganan DF, pemberdayaan masyarakat, sosialisasi dan edukasi, pengawasan dan patroli, serta pembinaan dan peningkatan peran Pokmaswas. nov/dyd

Dalam Rakor kesiapan penyelenggaraan MotoGP 2023, Kadispar NTB menekankan pentingnya kolaborasi dan sinergitas 

MATARAM.LombokJournal.com ~ Penyelenggaraan event MotoGP 2023 tinggal menghitung hari, dan persiapan yang ketat terus dilakukan untuk memastikan keberhasilan acara kelas dunia tersebut. 

BACA JUGA: Sport Tourism Jadi Pemantik NTB Makin Melaju

Pj Gubernur Provinsi NTB melalui  Kepala Dinas Pariwisata NTB Jamaludin, S.Sos., M.T dalam Rapat Koordinasi (Rakor) II Kesiapan Penyelenggaraan Event Moto GP 2023 Final cek menyampaikan suksesnya kegiatan Balap besi tersebut dibutuhkan kolaborasi dan sinergitas semua pihak untuk Indonesia dan dunia. 

“Event Moto GP ini membutuhkan Kolaborasi dan Sinergitas kita semua untuk Indonesia dan Dunia,” ujar Bang Jamal sapaaan Kadis Pariwisata, Senin (02/10/23) di Lombok Raya Hotel. 

Kadispar NTB Bang Jamal sekaligus Koordinator Lapangan Moto GP tahun 2023 memaparkan, secara keseluruhan kesiapan  acara balapan motoGP yang akan diselenggarakan pada tanggal 13-15 Oktober 2023), yang paling utama terkait dengan akomodasi hotel pemerintah NTB sudah membuat peraturan Gubernur tahun 2022 Nomor 09.

BACA JUGA: Bunda Lale Dilantik Jadi Pj Ketua TP PKK Probinsi NTB

Dan pembentukan Satgas yang nantinya ada posko terkait dengan harga kamar hotel berdasarkan SK Bupati Lombok Tengah, hal tersebut dilakukan agar saat penyelenggaraan MotoGP 2023 tidak terjadi lonjakan harga hotel. 

“Mewakili PJ Gubernur terkait kegiatan MotoGP 2023 ini yang utama terkait dengan akomodasi hotel. Tahun ini alhamdulillah sudah ada peraturan Gubernur tahun 2022 No 9 dan sudah membentuk satgas pengamanan hotel berdasarkan sk bupati Lombok tengah akan dibuatkan posko terkait dengan harga kamar hotel,” Jelas Bang Jamal 

Ditambahkan Bang Jamal sapaan akrabnya, terkait dengan transportasi yang dioperasikan nantinya ada dua jenis. Yaitu transportasi shuttle bus di dalam sirkuit dari tempat parkir menuju gate ke tempat penonton membeli tiket disediakan oleh MGPA dan Dyandra dan hal tersebut sudah tidak ada masalah. 

Shuttle bus di luar Mandalika dari setiap pintu masuk ke Lombok disediakan oleh Dishub. 

“Terkait transportasi yang akan digunakan nantinya ada dua jenis transportasi shuttle bus di dalam area disediakan oleh mgpa dan Dyandra sedangkan diluar area disiapkan oleh Dishub,” Jelas Bang Jamal  

Bang Jamal memberikan penghargaan dan terimakasih kepada Kapolda, Danrem dan semua Stakeholder terkait yang sudah melaksanakan kegiatan rapat persiapan tersebut.

BACA JUGA: NTB Maju Melaju Merupakan Spirit Baru Membangun

“Pak PJ Memberikan penghargaan dan terima kasih kepada Kapolda, Danrem dan semua Stakeholder terkait,” kata Bang Jamal. ***

Sekjen Kemendagri, hadiri rakor progres  program PKW (Pendidikan Kecakapan Wirausaha) untuk anak-anak usia 15-25 tahun bukan siswa/mahasiswa

MATARAM.LombokJournal.com ~  Rapat Koordinasi (Rakor) online progress program Pendidikan Kecakapan Wirausaha (PKW) untuk anak-anak usia 15-25 tahun bukan siswa/mahasiswa, Jumat (04/08/23), dihadiri Sekjen Kemendagri, Dr. H. Suhajar Diantoro MSi. 

BACA JUGA: PT. AMGM Pinjam 110 miliar Tan[pa Persetujuan DPRD

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi NTB, Lalu Gita Ariadi selaku Ketua Umum Forsesdasi (Forum Sekda Seluruh Indonesia) mendampingi Sekjen Kemendagri hadiri rakor tersebut.. 

Rakor online itu juga dihadiri Ketua Harian dan Wakil Ketua Harian Dekranas, para Sekda 21 Provinsi penerima program PKW, para Ketua Dekranasda Provinsi, Kepala Dinas terkait seperti Dinas Pendidikan, Dinas Perdagangan, Dinas Perindustrian, Dinas Koperasi 21 Provinsi se INONESIA. 

Di tengah kegiatan rakor, Miq Gite sapaan Sekda menjelaskan, di NTB program PKW telah sukses dilaksanakan tahun 2022. 

Peserta yang mengikuti rakor sebanyak 225 orang dari kabupaten/kota se NTB.

“Untuk NTB, program PKW telah dilaksanakan tahun 2022. Peserta yg mengikuti sebanyak 225 orang dari kabupaten/kota se NTB,” tutur Sekda. 

BACA JUGA: Nilai Utama Olahraga Adalah Persahabatan

Pendidikan Kecakapan Wirausaha adalah program yang diinisiasi oleh Kemendikbudristek melalui Direktorat Kursus dan Pelatihan, Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi untuk memberdayakan masyarakat usia anak sekolah (15-25 tahun), baik yang tidak sekolah, lulus tetapi tidak melanjutkan, atau putus sekolah yang masih belum bekerja. 

Melalui program ini, masyarakat bisa mengembangkan potensi diri dan menjalankan usaha mandiri.

Pengembangan program PKW hasil kerja sama dengan Dekranas ini telah dilakukan sejak 2020 dengan konsentrasi program Tekun Tenun. 

BACA JUGA: Pemilu 2024, Milenial dan Gen Z Punya Kemandirian Memilih

Hingga saat ini, program ini telah menjangkau hingga 3.000 penerima manfaat di berbagai kawasan di Indonesia termasuk di Nusa Tenggara Barat. ***

Dalam Rakor Ekoregion Bali-Nusra, Wagub NTB ingatkan pembangunan lingkungan berkelanjutan merupakan kebutuhan

MATARAM.LombokJournal.com ~ Pembangunan lingkungan yang berkelanjutan merupakan kebutuhan, karena potensi sumber daya alam kita besar.

BACA JUGA: Bunda Niken Disambut Antusias Anak-anak di Dompu

Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat, Hj Sitti Rohmi Djalilah mengingatkan itu saat membuka rapat kerja Ekoregion Bali Nusra di Hotel Merumatta, Senggigi, Lombok Barat, Senin (24/07/23). 

 “Potensi sumberdaya alam kita sangat besar sehingga pembangunan lingkungan menjadi kebutuhan agar NTB yang indah ini tetap dapat dinikmati,” kata Ummi Rohmi sapaan Wagub NTB 

Untuk itu ia berharap Raker dapat menghasilkan komitmen bersama dan langkah strategis dalam isu pembangunan lingkungan berkelanjutan. 

Selain itu juga Wagub mengatakan, Pemerintah Provinsi dengan program unggulan NTB Zero Waste dan NTB Hijau menunjukkan progress baik dalam pengelolaan lingkungan. Terlebih, NTB berkomitmen dengan Zero Emission 2050.

BACA JUGA: Ballona Kertasari Festival, Majukan Pariwisata KSB

Sementara itu, Sekjen Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Bambang Hendroyono mengatakan, kualitas ekoregion dan kualitas hidup manusia harus dibangun harmonis. 

“NTB dengan karakteristik daerah kepulauan berpotensi akan dampak perubahan iklim, pencemaran lingkungan dan isu lainnya baik landscape maupun seaside,” ujarnya. 

Ia menambahkan, pembangunan lingkungan terus menbutuhkan terobosan baru dan leadership lingkungan agar harmonisasi dan keberlanjutan pembangunan lingkungan terjaga. 

BACA JUGA: Bantuan CSR ke UMKM Madu Trigona Bengkaung

Hadir pula Kepala Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Bali Nusra, Kadis LHK NTB, Kadis LHK se kabupaten/ kota Bali Nusra, kepala UPT dan stakeholder lingkungan se Bali Nusra. ***

Pemprov NTB menanggapi serius maraknya ragam modus TPPO, yang diperlukan melibatkan sinergi semua pihak

MMATARAM.LombokJournal.com ~  Makin marak dan beragamnya modus Tindak Pidana Perdagangan Orang atau TPPO, Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB menanggapi serius. 

BACA JUGA: Pekerja Migran NTB yang Disiksa Majikan di Libya

Untuk penguatan tim pencegahan, Pemerintah Provinsi NTB menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) TPPO di Gedung Sangkareang Kantor Gubernur NTB, Selasa (11/07/23).

Isu TPPO di Provinsi NTB butuh penanganan serius yang melibatkan sinergi semua pihak. Terutama semua lini yang memiliki yang punya daya ungkit tinggi untuk menghapuskan TPPO di NTB. 

Hal itu dingkapkan Sekretaris Daerah Provinsi NTB yang diwakili oleh Asisten I Setda NTB. H. Fathurrahman. 

BACA JUGA: Event di Sirkuit Mandalika Harus Dioptimalkan

“Penanganan TPPO di NTB membutuhkan penanganan serius dan sinergi semua pihak,” ucap Fathurrahman. 

Beragam modus

Asisten Deputi Pemenuhan Hak Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan Kemenko, PMK Veronica En’da Wulandari yang hadir dalam rakor itu memaparkan ragam, modus TPPO. 

Di antaranya, perekrutan TPPO secara online, berkedok beasiswa pendidikan, pernikahan, adopsi anak, dan masih banyak lagi. 

Menurut Veronika, di NTB modus TPPO yang masih marak adalah modus PMI menghindari prosedur legal atau unprosedural. 

Para pemangku kepentingan diharapkan lebih menguatkan sinergitas dan kolaborasi untuk melindungi masyarakat dari TPPO. 

BACA JUGA: LIMOFF 2023 Isai, Mimpi Besar Jadi Nyata

“Semoga dengan Rakor ini sinergitas dan kolaborasi para pemangku kepentingan bisa semakin kuat untuk mencegak praktik Tindak Pidana Perdagangan Orang,” harap Veronika. ***